indotim.net (Senin, 26 Februari 2024) – Militer Israel telah mengajukan rencana untuk evakuasi warga sipil dari Jalur Gaza. Hal ini diumumkan oleh kantor Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, pada hari Senin (26/2). Netanyahu menyatakan bahwa invasi darat ke kota Rafah di Gaza bagian selatan diperlukan untuk mencapai “kemenangan total”.
Pemerintah asing dan organisasi bantuan telah berulang kali menyatakan kekhawatirannya bahwa operasi semacam itu akan menimbulkan banyak korban sipil.
Lebih dari 1,4 juta warga Palestina – sebagian besar dari mereka adalah pengungsi dari tempat-tempat lain di Gaza – saat ini berkumpul di Rafah, kota terakhir Gaza yang tidak tersentuh oleh pasukan darat Israel.
Pada bagian sebelumnya, Israel mengusulkan rencana evakuasi bagi warga sipil di Gaza, yang telah lama terjebak dalam konflik yang memakan korban jiwa.
Kota ini juga merupakan pintu masuk bagi bantuan yang sangat dibutuhkan, yang disalurkan melalui negara tetangga, Mesir.
Militer Israel “menyampaikan kepada Kabinet Perang, sebuah rencana untuk mengevakuasi penduduk dari daerah pertempuran di Jalur Gaza, dan rencana operasional yang akan datang”, demikian menurut pernyataan dalam bahasa Ibrani dari kantor Netayahu, seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (26/2/2024).
Pernyataan tersebut masih belum memberikan rincian yang jelas mengenai bagaimana atau ke mana warga sipil akan dipindahkan.
Pengumuman tersebut terjadi setelah para “ahli” Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat berkumpul di Doha, Qatar untuk mengadakan pembicaraan yang turut dihadiri oleh perwakilan Israel dan Hamas. Langkah ini merupakan upaya terkini menuju kesepakatan gencatan senjata menjelang bulan suci Ramadan.
Sekutu Israel, Amerika Serikat, menyatakan bahwa upaya mediasi yang tengah berlangsung telah menghasilkan “kesepahaman” terkait gencatan senjata dan pembebasan sandera. Sementara sumber Hamas tetap bersikeras pada penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Namun, Netanyahu menolak permintaan penarikan pasukan dan menyebutnya sebagai “khayalan.” Dia menyatakan bahwa invasi darat ke Rafah akan mendekatkan Israel pada “kemenangan total” atas Hamas.
“Jika kita mencapai kesepakatan (gencatan senjata), hal itu akan tertunda, namun akan terjadi,” kata narasumber tentang rencana invasi darat dalam sebuah wawancara dengan CBS pada Minggu (25/2) waktu setempat.
Menyusul eskalasi kekerasan di Gaza, militer Israel mengusulkan rencana evakuasi warga sipil untuk memastikan keselamatan mereka. Keputusan ini diambil dalam rangka meraih kemenangan total dalam konflik yang sedang berlangsung.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan pentingnya langkah ini dengan mengatakan, “Hal ini harus dilakukan karena kemenangan total adalah tujuan kami dan kemenangan total masih dalam jangkauan – tidak perlu berbulan-bulan, berminggu-minggu lagi, setelah kami memulai operasi.”
Di tengah meningkatnya krisis kemanusiaan, badan bantuan utama PBB untuk Palestina mendesak tindakan politik untuk mencegah kelaparan di Gaza.
Militer Israel, dalam upayanya mengatasi konflik di Gaza, kini mengusulkan rencana evakuasi warga sipil dari daerah tersebut. Rencana evakuasi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi warga sipil yang terjebak dalam situasi konflik yang semakin memanas. Sebuah langkah yang diharapkan dapat mengurangi risiko korban jiwa di kalangan penduduk Gaza.
Kekurangan pangan yang parah di Gaza utara adalah “bencana buatan manusia” yang dapat diatasi, ujar Philippe Lazzarini, kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA.
“Kelaparan dapat dihindari dengan kemauan politik yang tulus untuk memberikan akses dan perlindungan terhadap bantuan yang berarti,” ungkap narasumber.
Kesimpulan
Militer Israel telah mengusulkan rencana evakuasi warga sipil dari Jalur Gaza sebagai bagian dari upaya mencapai “kemenangan total” dalam konflik dengan Hamas. Meskipun masih belum jelas mengenai rincian evakuasi, langkah ini diharapkan dapat melindungi warga sipil dan mengurangi risiko korban jiwa di tengah meningkatnya kekerasan. Pemerintah Israel, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah mengambil langkah ini dalam konteks negosiasi gencatan senjata dengan Hamas dan upaya mencari solusi kemanusiaan untuk mengatasi krisis di Gaza.