indotim.net (Senin, 26 Februari 2024) – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) mengeluarkan peringatan kepada para dokter yang melakukan mogok kerja terkait aksi protes terhadap reformasi medis yang sedang berlangsung. Aksi mogok kerja ini telah memasuki pekan kedua, memicu kekhawatiran terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
Seperti dilansir AFP, Senin (26/2/2024), ribuan dokter junior mengundurkan diri dan berhenti bekerja sebagai bagian dari aksi menentang rencana pemerintah Korsel meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran secara tajam dalam menghadapi kekurangan tenaga medis dan masyarakat yang menua dengan cepat.
Aksi duduk bersama ini berdampak pada pembatalan dan penundaan operasi untuk pasien kanker dan caesar pada wanita hamil. Level kewaspadaan kesehatan ditingkatkan menjadi tertinggi oleh pemerintah sebagai respons terhadap mogok kerja tersebut.
Para dokter dianggap sebagai pekerja esensial di Korea Selatan dan dilarang oleh hukum untuk melakukan mogok kerja.
Pemerintah Seoul berulang kali menegaskan bahwa aksi pengunduran diri massal dokter melanggar hukum. Menurut kantor berita Yonhap, pemerintah mengancam akan mengambil langkah hukum terhadap para dokter yang terlibat atau mencabut izin medis mereka.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Korea Selatan, Lee Sang Min, menyampaikan dalam rapat manajemen krisis, bahwa pemerintah telah mengajukan “permohonan terakhir” pada Senin (26/2) waktu setempat agar para dokter kembali bekerja pada minggu ini juga.
“Jika kalian tetap absen sampai 29 Februari, tidak ada alasan untuk meminta pertanggungjawaban terkait kejadian sebelumnya,” tegasnya.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Lee mengatakan bahwa aksi mogok kerja bersama dokter dalam waktu yang lama ini menghadirkan “ancaman serius bagi kehidupan dan kesehatan para pasien.”
“Rumah sakit adalah tempat di mana impian Anda untuk merawat pasien yang sakit terwujud setiap harinya,” ujarnya kepada para dokter yang sedang mogok kerja.
Pemerintah Korea Selatan mengeluarkan peringatan kepada para dokter yang melakukan mogok kerja massal. Mereka diimbau untuk kembali ke tempat kerja dan terlibat dalam dialog untuk menciptakan lingkungan media yang lebih baik.
Rumah sakit di berbagai wilayah Korsel mengalami kesulitan akibat kekurangan dokter dalam seminggu terakhir. Berdasarkan laporan media lokal, semakin banyak dokter, termasuk lulusan baru dari sekolah kedokteran, yang ikut serta dalam protes tersebut.
Pemerintah Seoul mengungkapkan keprihatinan terkait rasio dokter-dan-penduduk yang masih rendah dibanding negara maju lainnya. Mereka kini bersiap untuk mengimplementasikan langkah darurat guna mengatasi situasi ini.
Para dokter di Korsel menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pemerintah, dengan alasan bahwa langkah semacam itu akan merugikan kualitas layanan. Namun para pendukung rencana pemerintah menyebut para dokter sebenarnya khawatir jika reformasi medis bisa mengikis gaji dan status sosial mereka.
Kesimpulan
Pemerintah Korea Selatan menghadapi aksi mogok kerja dokter yang telah memasuki pekan kedua terkait reformasi medis, memicu kekhawatiran terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Meskipun dokter dianggap sebagai pekerja esensial dan dilarang untuk mogok kerja, ribuan dokter junior tetap mengundurkan diri sebagai aksi menolak rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran. Pemerintah berusaha mengatasi situasi ini dengan peringatan dan ancaman hukum terhadap dokter yang terlibat, serta mempersiapkan langkah darurat untuk mengatasi kekurangan tenaga medis yang semakin terasa dalam rumah sakit di seluruh Korsel.