indotim.net (Selasa, 27 Februari 2024) – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara bersama-sama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMP Kota Depok telah menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP). Acara yang bertemakan ‘Evaluasi Pelayanan Publik MPR RI Melalui Penerimaan Delegasi’ ini menghasilkan berbagai usulan, saran, dan rekomendasi.
Salah satu usulan yang diajukan adalah dengan menggelar webinar serta kegiatan MPR Goes to School. Selain itu, MGMP juga mengusulkan adanya acara ‘Ngopi Bareng’ dengan Sekretariat Jenderal MPR, dan kunjungan rutin ke MPR, serta pembentukan MoU antara MGMP PPKn SMP Kota Depok dengan Sekjen MPR.
MPR juga diminta untuk membuat virtual tour, pembuatan video-video pendek (animasi) mengenai kelembagaan, kewenangan, dan tugas MPR demi mendukung pembelajaran terutama yang terkait dengan ketatanegaraan.
Merupakan tanggapan yang positif, Kepala Bagian Hukum di Sekretariat Jenderal MPR, Indro Gutomo, menyatakan komitmen untuk mengambil langkah selanjutnya. Usulan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik MPR RI.
“Usulan, saran, masukan, dan rekomendasi akan ditindaklanjuti MPR RI,” ujar Indro pada Selasa (27/2/2024).
Hal ini disampaikannya pada FKP yang berlangsung di Ballroom Margo Hotel Depok, Senin (26/2/2024). Adapun usulan tersebut dihasilkan melalui diskusi dengan narasumber lainnya, antara lain MGMP PPKn SMP Kota Depok Titik Sugihartilawati Dewi dan Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR, Yenita Revi.
Lebih lanjut, Indro menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan FKP pada tahun lalu, MPR pernah menerima rekomendasi untuk menggunakan TikTok sebagai media promosi. Rekomendasi tersebut telah diimplementasikan oleh MPR.
“Ternyata, pembuatan TikTok dengan tema kelembagaan MPR mendapat respons positif dari masyarakat,” ungkap narasumber.
Indro juga menyambut baik rekomendasi dari FKP bersama MGMP PPKn SMP Kota Depok.
Salah satu rekomendasi yang ditawarkan adalah peningkatan materi pembelajaran ketatanegaraan agar lebih kontekstual dan berdampak positif bagi pemahaman siswa.
“Kita telah mencatat usulan dan rekomendasi dari FKP ini. Salah satunya adalah perlunya penandatanganan MoU antara MGMP PPKn dengan Sekretariat Jenderal MPR. Untuk acara ‘Ngopi Bareng’, diharapkan partisipasinya sekitar 20 orang agar diskusi dapat menjadi lebih menarik,” jelasnya.
Indro menyampaikan bahwa diskusi tersebut turut membahas masalah dalam pelayanan publik oleh MPR melalui penerimaan delegasi. Beberapa di antaranya mencakup informasi mengenai waktu tunggu untuk pengajuan surat dan penjelasan rinci terkait penerimaan delegasi oleh sekolah.
Selain itu, juga dibahas mengenai jarak yang terlalu jauh antara tempat parkir dan gedung MPR, serta pentingnya kehadiran anggota MPR dalam menerima delegasi tersebut.
Seperti yang telah diketahui, penerimaan delegasi dari masyarakat umum maupun institusi pendidikan ke MPR adalah salah satu amanah dari pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Prosedur penerimaan delegasi dilakukan untuk mendukung visi MPR sebagai rumah kebangsaan yang mengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat.
Pada tahun 2020, Sekretariat Jenderal MPR tidak menerima delegasi karena situasi pandemi COVID-19 masih berlangsung. Namun, pada akhir 2021, Setjen MPR memberikan kesempatan kepada dua delegasi untuk menyampaikan aspirasi.
Selama tahun 2022, MPR menerima 29 delegasi, dan dari Januari hingga Desember 2023, Setjen MPR menerima total 71 delegasi. Hingga Februari 2024, Setjen MPR telah menerima 7 delegasi.
Sebagai informasi, dalam kegiatan FKP, hadir pula para pengawas sekolah, kepala sekolah, dan para guru yang tergabung dalam MGMP PPKn SMP Kota Depok.
Kesimpulan
Usulan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) antara MPR dan MGMP PPKn SMP Kota Depok menunjukkan langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik MPR RI melalui berbagai inisiatif seperti webinar, kegiatan MPR Goes to School, ‘Ngopi Bareng’ dengan Sekretariat Jenderal MPR, serta pembentukan MoU. Diharapkan upaya ini akan lebih menguatkan pemahaman ketatanegaraan dalam pembelajaran siswa serta mendukung visi MPR sebagai rumah kebangsaan.