indotim.net (Kamis, 29 Februari 2024) – Ketua Umum Projo Ganjar, Haposan Situmorang, menyoroti penunjukan kursi komisaris BUMN bagi kalangan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Menurut Haposan, BUMN seharusnya bersikap netral dalam menyikapi kepentingan Pemilu 2024.
“Semua pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mulai dari yang berada di tingkat tertinggi seperti menteri hingga yang berada di tingkat terendah yang menerima upah dari BUMN seharusnya bersikap netral dalam Pilpres 2024. Mereka sepatutnya memiliki sikap netral seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara teori diharapkan netral,” ujar Haposan kepada wartawan pada Kamis (29/2/2024).
Haposan menyampaikan penilaiannya bahwa saat ini kursi komisaris BUMN seringkali dimanfaatkan sebagai alat untuk memengaruhi pemilihan terhadap figur tertentu. Salah satunya yang disebutkan olehnya adalah Prabu Revolusi, yang aktif dalam upaya pemenangan Prabowo-Gibran.
“Namun sebenarnya, posisi Komisaris di BUMN telah digunakan sebagai sarana untuk mengarahkan dukungan ke arah calon presiden tertentu. Salah satu contohnya adalah Prabunindya Revta Revolusi atau Prabu Revolusi, yang telah menjabat sebagai komisaris di BUMN, tepatnya PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) sejak 1 Februari 2024,” ujar beliau.
Haposan mengungkit Prabu sempat terlibat dalam tim pemenangan Ganjar-Mahfud. “Semula Prabu Revolusi terdaftar sebagai tim sukses Ganjar-Mahfud, Namun dia keluar dari TPN untuk jabatan komisaris dimaksud dan beberapa kali terlihat mendampingi cawapres Gibran sebagai cawapres paslon 02,” ujarnya.
Haposan mengkritik Menteri BUMN Erick Thohir yang seharusnya mengawasi kemungkinan adanya keterkaitan BUMN dengan dunia politik praktis. Dia menegaskan bahwa BUMN seharusnya fokus pada kepentingan masyarakat umum.
“Sepatutnya menteri BUMN harus menertibkan hal-hal sedemikian. Janganlah kiranya BUMN dijadikan sebagai alat untuk membujuk seseorang untuk melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu, semisal sosok Prabu Revolusi keluar dari TPN dihadiahi jabatan komisaris,” kata Haposan.
“Kami meminta Menteri BUMN untuk bertindak secara adil dan jujur. Jika Erick Thohir ingin memberikan jabatan kepada Prabu Revolusi, berilah jabatan tersebut di perusahaan miliknya sendiri atau keluarganya, jangan jadikan BUMN sebagai kepemilikan pribadi,” ujarnya.
Kesimpulan
Artikel berjudul “Relawan Ganjar Soroti Kritik Kursi Komisaris BUMN untuk TKN, Singgung Netralitas” mengangkat pernyataan Ketua Umum Projo Ganjar, Haposan Situmorang, yang menyoroti penunjukan kursi komisaris BUMN bagi kalangan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Haposan menegaskan pentingnya netralitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Pemilu 2024, serta mengkritik kemungkinan penyalahgunaan kursi komisaris sebagai alat untuk memengaruhi proses pemilihan. Dia menyerukan agar Menteri BUMN, Erick Thohir, bertindak adil dan menjaga fokus BUMN pada kepentingan masyarakat.