indotim.net (Senin, 04 Maret 2024) – Urbanisasi merupakan issue serius yang dihadapi oleh desa-desa karena menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk produktif di wilayah tersebut. Permasalahan ini juga menjadi perhatian utama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai lembaga pemerintah terkait.
“Saya kira bagaimana menjaga populasi dan eksistensi warga desa untuk tidak urban (urbanisasi) ke kota. Jepang dan Korea itu 91% warga desanya itu sudah urbanisasi ke kota, saya kira ini jadi tantangan bagi kita,” ucap Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo dalam agenda Peluncuran Indeks Desa Peran Desa dalam Pembangunan Indonesia Emas 2045 di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024).
Dalam keterangan resminya, La Ode menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan identifikasi terhadap beberapa faktor yang menyebabkan migrasi massal penduduk desa ke kota, di antaranya termasuk masalah ekonomi, pendidikan, sosial, infrastruktur, layanan fasilitas, organisasi, kebudayaan, dan utilitas pedesaan.
Alhasil, untuk mengatasi tingkat urbanisasi, pihaknya melakukan modernisasi di desa lewat program smart village. Dengan smart village, digitalisasi dilakukan di tingkat desa agar masyarakat pedesaan juga bisa merasakan fasilitas yang dirasakan oleh masyarakat di kota.
Selain itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, juga menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program smart village ini. “Peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mewujudkan desa pintar ini sehingga potensi desa dapat dioptimalkan dan masyarakat dapat tetap tinggal di desa tanpa harus berbondong-bondong ke kota,” kata Bahtiar.
Dalam upaya menciptakan ketertarikan tinggal di desa, La Ode meyakini bahwa masyarakat akan semakin nyaman dan betah. Strategi ini juga dapat menjadi daya tarik bagi para perantau yang sebelumnya telah bekerja di kota.
Dalam upaya mengatasi fenomena migrasi warga desa ke kota, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memaparkan strategi yang dapat ditempuh. Menurut pernyataan resmi Kemendagri, salah satu kunci utama adalah dengan pendekatan digitalisasi.
“Jadi digitalisasi ini penting, agar warga desa benar-benar dapat menikmati fasilitas yang selama ini hanya tersedia di kota. Dengan mengalihkan konsumsi warga kota yang seharusnya bisa ada di desa, maka diharapkan warga akan lebih betah tinggal di desa. Kita harus membuat kondisi di desa bisa memberikan kebahagiaan bagi warganya, sehingga mereka tidak merasa perlu pindah ke kota,” papar salah satu pejabat Kemendagri.
Pejabat tersebut juga menekankan pentingnya peran kaum urban dalam mendukung kehadiran program-program unggul di desa. “Kaum urban yang sudah terbiasa dengan gaya hidup perkotaan perlu diajak untuk berkunjung ke desa secara rutin, agar dapat merasakan betahnya tinggal di desa. Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan antara desa dan kota,” tambahnya.
Kesimpulan
Dalam upaya mengurangi mobilitas warga desa ke kota dan mengatasi fenomena urbanisasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan program smart village dengan pendekatan digitalisasi. Melalui digitalisasi di desa, masyarakat pedesaan dapat merasakan fasilitas yang ada di kota, sehingga diharapkan warga desa dapat lebih betah tinggal di tempat asal mereka. Dukungan pemerintah daerah, peran kaum urban, dan menciptakan daya tarik tinggal di desa juga menjadi strategi penting dalam menjaga populasi dan eksistensi warga desa untuk tidak bermigrasi ke kota.