indotim.net (Senin, 04 Maret 2024) – Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), mendapati dirinya dibanjiri dengan keluhan terkait mafia tanah di Indonesia. Situasi ini mulai terasa sejak dia menerima tanggung jawab sebagai menteri.
Alihuddin Moh. Syah, atau yang akrab disapa AHY, memaparkan bahwa persoalan mafia tanah merupakan salah satu PR besar yang harus diselesaikannya selama menjabat sebagai Menteri. Dalam waktu 8 bulan, AHY merasa tertantang dengan adanya laporan-laporan mengenai praktik mafia tanah yang menumpuk di berbagai kantor pertanahan.
“Kasus dan gugatan terkait mafia tanah memang sangat banyak. Luar biasa, saat saya baru saja meninjau kantor-kantor terkait (Kakantah), semuanya penuh dengan berkas,” ujar AHY ketika ditemui setelah Rapat Pra Operasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Senin (4/3/2024).
Selain itu, saat ini handphone-nya juga kerap menerima aduan terkait kasus-kasus mafia tanah. Hal ini membuat isu tersebut mendapat perhatian serius dari Kementerian ATR/BPN.
Pada suatu kesempatan, AHY mengungkapkan, “Wah ini dari mana-mana se-Indonesia, yang masuk ke handphone saya itu juga banyak pak, yang terkait dengan mafia tanah ini,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, AHY juga menyampaikan optimisme bahwa masalah ini bisa diselesaikan dengan baik melalui sinergi dan kolaborasi antar lembaga, termasuk Satgas Anti Mafia Tanah. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam penanganan masalah tersebut.
“Kementerian ATR BPN memiliki tugas yang sangat vital di mana kami memiliki Satgas anti mafia tanah yang bertujuan untuk menangani serta menyelesaikan berbagai kasus terkait praktek-praktek kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh wilayah Indonesia,” ucapnya.
Ini menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Pra Operasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan hari ini. AHY menekankan pentingnya memberantas mafia tanah karena dampak negatifnya yang signifikan pada masyarakat dan negara.
“Di sini kami akan bekerja secara ketat berkoordinasi dengan baik. Besok saya akan secara langsung menyampaikan ini kepada Jaksa Agung di kantornya secara langsung, kemudian juga kepada bapak Kapolri di Mabes Polri,” ujar AHY.
“Ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR/BPN bersama stakeholders lainnya dalam memerangi mafia tanah. Ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada kami untuk menegakkan keadilan terkait tanah, meskipun saya baru menjabat Menteri ATR/BPN kurang dari dua minggu,” ungkapnya.
Di samping itu, ATR/BPN akan terus mengevaluasi kasus-kasus mafia tanah. Harapannya, pada tahun 2024 ini, pihaknya juga berharap mencatatkan prestasi seperti tahun 2023 di mana target penyelesaian masalah mafia tanah bisa melampaui target.
“Mudah-mudahan tahun 2024 ini, apalagi kalau nanti diperkuat oleh sistem yang lebih capable, jumlahnya juga lebih mencukupi karena memang kasus dan gugatannya banyak sekali,” pungkasnya.
Kesimpulan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menghadapi tantangan besar dalam menangani masalah mafia tanah di Indonesia. Dengan dibanjirinya keluhan dan aduan terkait kasus-kasus mafia tanah, AHY terus berupaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antar lembaga serta menekankan pentingnya memberantas praktik kejahatan tersebut. Dengan fokus dan komitmen yang tinggi, AHY optimis bahwa masalah ini dapat diselesaikan dengan efektif dan berharap untuk mencatatkan prestasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya.