indotim.net (Kamis, 07 Maret 2024) – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyoroti pentingnya kesehatan dalam menjadikan Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, yang juga dikenal sebagai middle income trap. Menurutnya, upaya mencapai posisi sebagai negara maju tidak terlepas dari kondisi kesehatan yang prima.
Menurut Budi, Indonesia baru bisa menjadi negara maju apabila gaji rata-rata masyarakat mencapai US$ 13.000 per tahun atau sekitar Rp 15 juta per bulan. Namun saat ini, Indonesia baru di angka US$ 4.800 per tahun atau Rp 5 juta per bulan.
“Saya orang ekonomi ya. Negara maju itu definisinya jelas ya, pendapatan per kapita US$ 13.000 per tahun. Jelas. Jadi selama belum tembus itu nggak bisa tembus negara maju. Sekarang Indonesia US$ 4.800, harus tiga kali lipatnya. Dirupiahin, pendapatan rata-rata per bulan harus Rp 15 juta, sekarang Indonesia Rp 5 juta,” kata Budi dalam sambutannya di acara Peresmian Bersama Mal Pelayanan Publik dan Percepatan Penyelenggaraan MPP Digital, di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Menurut Menkes, pemerintah menetapkan target hingga tahun 2030, yaitu saat bonus demografi mencapai puncaknya, untuk meningkatkan pendapatan per individu. Momentum ini dianggap sebagai kesempatan emas bagi Indonesia untuk melangkah menuju negara maju. Akan tetapi, capaian tersebut dapat sulit terwujud tanpa kesehatan yang prima.
“Saya sebagai menteri kesehatan menyatakan bahwa kunci utama kesuksesan adalah kesehatan. Tidak peduli seberapa efektifnya pemerintah, memiliki infrastruktur modern seperti jalan tol dan pelabuhan, serta sistem digital yang canggih, namun jika masyarakat tidak sehat dan kurang cerdas, maka kemajuan tidak akan tercapai,” ujarnya dengan tegas.
Budi juga bercerita, ia kerap berdebat dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim tentang mana yang lebih didahulukan, sehat atau pintar. Menurutnya, kesehatan yang lebih utama, karena apabila seseorang, katakanlah stunting, maka akan sulit baginya untuk belajar dan menjadi pintar.
“Kalau dia stunting, nggak mungkin bisa jadi pintar. Sehatkanlah masyarakat kita supaya gajinya bisa Rp 15 juta per bulan supaya Indonesia bisa jadi negara maju di tahun 2030,” ujar Budi.
Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik
Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, menurutnya peran tenaga kesehatan (nakes) sangat penting. Budi mengatakan, setidaknya RI memiliki 1,6 juta tenaga kesehatan dan tidak sedikit dari mereka yang mengeluhkan tentang birokrasi. Oleh karena itu, Budi menjalin sinergi dengan Kementerian PANRB demi memberikan kemudahan.
“Kalau saya sedang berbicara dengan orang-orang yang memiliki pendapatan jutaan rupiah, mereka mengeluhkan bahwa proses mendapatkan izin sangat rumit, mahal, sulit, dan tidak transparan. Mereka menyatakan bahwa ponakan dari seorang individu bisa mendapatkan izin dengan cepat, namun ponakan saya sampai sekarang belum mendapatkan izin,” ungkap Menkes.
Oleh karena itu, Budi mulai berpikir bagaimana caranya memurahkan, memudahkan, dan mentransparankan proses perizinan tenaga kesehatan seperti dalam pembuatan Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Kredit Profesi (SKP), dan Surat Izin Praktik (SIP).
“Akhirnya ketemu Pak Anas (MenPANRB) mau dibikin MPP digital. Jadi kita digitalisasi sekarang. Saya semua perizinan baik itu STR, SKP, SIP, semuanya digital, tidak butuh rekomendasi terlalu banyak dari segala organisasi, orang-perorangan yang menghambat sehingga bikin susah,” jelasnya.
Budi merasa senang dengan akselerasi transformasi layanan kesehatan melalui MPP Digital. Ia berharap pengembangannya dapat dipercepat, dari 60 MPP Digital yang sudah berjalan, untuk segera menyebar ke 514 kab/kota. Budi juga siap membantu dari segi anggaran dalam mendorong pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Ketika saya berbicara dengan Bapak Anas, saya katakan jika membutuhkan bantuan apapun dari PANRB, karena ini terkait dengan anggaran. Anggaran PANRB sebesar ini (rendah), sementara anggaran Kemenkes sebesar ini (jauh lebih tinggi). Kami akan memberikan bantuan, yang terpenting adalah semua 514 kabupaten/kota telah menjalankan MPP digitalnya dan Kemenkes siap membantu PANRB,” kata Budi sambil menunjukkan perbandingan besar anggaran kedua kementerian tersebut.
Sebagai tambahan informasi, pagu anggaran Kementerian PANRB 2024 berkisar di angka Rp 466 miliar. Sementara Kementerian Kesehatan sendiri di kisaran Rp 90 triliun.
Kesimpulan
Menkes Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya kesehatan dalam mendorong Indonesia keluar dari middle income trap menuju negara maju dengan pendapatan per kapita Rp 15 juta per bulan. Dia menegaskan bahwa kesehatan merupakan kunci utama kesuksesan, sekaligus memperlihatkan upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem perizinan tenaga kesehatan melalui MPP Digital untuk mewujudkan masyarakat sehat yang berdampak pada peningkatan pendapatan individu dan kemajuan negara.