indotim.net (Senin, 15 Januari 2024) – Empat tahun telah berlalu sejak Harun Masiku menjadi buronan KPK. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik penangkapan Harun oleh KPK yang dianggap kurang serius.
Indonesia Corruption Watch (ICW) hari ini menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan empat orang bertopeng dengan pimpinan KPK dan satu orang bertopeng yang menyerupai wajah Harun Masiku. Aksi simbolik ini bertujuan sebagai sindiran kepada pimpinan KPK.
“Yang ingin kami sampaikan dalam aksi teatrikal empat pimpinan KPK bersama dengan Harun Masiku sama-sama meniup lilin anniversary 4 tahun pencarian Harun Masiku karena kami menduga memang sejak awal pimpinan KPK tidak menginginkan Harun Masiku tertangkap,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2024).
Kurnia menyatakan bahwa pergantian kepemimpinan KPK dari Firli Bahuri ke Nawawi Pomolango harus membawa angin segar dalam upaya penangkapan Harun Masiku. Untuk itu, ICW meminta dilakukannya audit yang komprehensif terhadap proses penindakan yang dilakukan oleh KPK.
“Kami berharap ada audit besar-besaran terhadap proses penindakan KPK, khususnya di Kedeputian Penindakan KPK. Jadi ada pemeriksaan berjenjang dari mulai Deputi Penindakan, Direktur Penyidikan, Direktur Penyelidikan, sampai pada satuan tugas yang ditugasi mencari keberadaan Harun Masiku,” ujar Kurnia.
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit besar-besaran dalam penindakan kasus Harun Masiku yang telah menjadi buronan selama 4 tahun. ICW juga mendesak KPK untuk memperkuat kerja sama dengan Interpol dan Bareskrim Polri guna mencari keberadaan Harun yang diduga berada di luar negeri.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengawasan dari Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus Harun Masiku yang telah menjadi buronan selama 4 tahun. Menurut ICW, Dewas harus memastikan adanya pengawasan yang ketat terkait proses pencarian terhadap Harun.
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit besar-besaran terhadap penindakan kasus-kasus korupsi. Salah satu fokus audit ini adalah kasus Harun Masiku yang telah buron selama 4 tahun. ICW mendesak Dewan Pengawas KPK untuk mengawasi secara ketat kerja penindakan yang dilakukan oleh KPK.
Kemudian, ICW juga mengungkapkan kecurigaannya terhadap penanganan kasus Harun Masiku oleh KPK. Masyarakat dan ICW curiga bahwa KPK enggan menangkap Harun Masiku karena ada indikasi keterlibatan pejabat teras partai politik yang ingin dilindungi oleh KPK. ICW meminta agar Dewan Pengawas KPK melakukan pengawasan yang ketat terhadap penindakan dalam kasus ini
“Yang ketiga kami juga mendorong agar KPK, khususnya Dewan Pengawas, mengawasi kerja-kerja penindakan KPK. Selama ini masyarakat dan ICW mensinyalir kenapa KPK tidak mau untuk meringkus Harus Masiku karena kami meyakini di balik Harun Masiku ada pejabat teras partai politik yang sepertinya ingin dilindungi oleh KPK,” jelas Kurnia dari ICW.
“Untuk menjawab stigma negatif itu maka kami mendorong agar Harun Masiku segera ditangkap dan diproses hukum,” ujar aktivis Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suhendar.
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit besar-besaran dalam penindakan kasus korupsi Harun Masiku yang telah buron selama 4 tahun. ICW juga menyoroti penanganan kasus mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang merupakan penerima suap dari Harun.
“Yang harus KPK lakukan adalah mengembangkan perkara untuk menelusuri dari mana sebenarnya Harun Masiku mendapatkan uang untuk menyuap Wahyu Setiawan. Siapa pemodal Harun Masiku, itu yang harus ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” pungkas ICW.
Kesimpulan
Empat tahun setelah Harun Masiku menjadi buronan KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penangkapan yang dianggap kurang serius oleh KPK. ICW menggelar aksi teatrikal sebagai sindiran kepada pimpinan KPK dan meminta dilakukannya audit komprehensif terhadap proses penindakan yang dilakukan oleh KPK. Mereka juga meminta KPK memperkuat kerja sama dengan Interpol dan Bareskrim Polri dalam mencari keberadaan Harun Masiku yang diduga berada di luar negeri. ICW juga mengungkapkan kecurigaan terhadap keterlibatan pejabat teras partai politik dalam penanganan kasus ini dan mendesak Dewan Pengawas KPK untuk melakukan pengawasan yang ketat. Selain itu, ICW juga menyoroti penanganan kasus mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, yang merupakan penerima suap dari Harun Masiku. Mereka meminta KPK untuk mengembangkan perkara dan menelusuri asal-usul uang suap yang diterima oleh Wahyu Setiawan.