indotim.net (Selasa, 16 Januari 2024) – Idealnya pemilu berlangsung damai, dan menyenangkan. Menjadi sarana rakyat menggunakan hak politiknya dengan cermat dan pertimbangan matang.
Namun, kita perlu berhati-hati dengan jargon “pemilu damai” dan “riang gembira”. Di balik jargon tersebut tersembunyi muslihat yang berfungsi sebagai tirai untuk menyembunyikan segala bentuk kecurangan sistematis. Jargon tersebut seolah menjadi sarana canggih untuk menutupi potensi kritis yang dimiliki oleh rakyat terhadap penyelenggaraan pemilu yang kurang sempurna.
Saya ingin menyampaikan hal ini bukan berarti saya tidak setuju dengan pemilu yang damai dan penuh kegembiraan. Saya sepenuhnya setuju bahwa pemilu haruslah berjalan dengan damai dan penuh kegembiraan. Namun, itu bukanlah satu-satunya syarat yang cukup. Yang lebih penting adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam pemilu ini, di mana semua peserta pemilu diperlakukan secara adil dan setara. Alat-alat negara harus ditempatkan pada posisinya yang benar, karena pemilu adalah ajang kompetisi bagi masyarakat sipil, partai politik, calon presiden dan calon wakil presiden, calon legislatif, serta para pemilih.
Perlakuan yang adil dan setara, netralitas aparat negara, penyelenggara yang profesional dan tidak memihak harus kita anggap sebagai faktor utama untuk memastikan pemilihan umum yang damai dan menyenangkan. Jika kondisi objektif ini tidak terpenuhi, ada potensi kerawanan dalam perkembangan demokrasi dan perdamaian sipil.
Kita tentu tidak ingin mengalami pengalaman buruk suksesi kepemimpinan seperti yang terjadi di negara-negara yang saat ini sedang mengalami konflik seperti Irak, Suriah, dan Afghanistan dalam pelaksanaan Pemilu di negeri kita ini. Kita tidak ingin ada sedikit pun kebijakan yang menimbulkan kepahitan, penderitaan, atau bahkan berujung pada bencana sehingga menyebabkan rakyat menangis, darah tercurah, dan jiwa melayang dalam pelaksanaan Pemilu.
Harapan ideal Pemilu adalah menjadi sarana suksesi yang penuh kedamaian, dan diyakini bahwa hal tersebut dapat terwujud apabila seluruh pihak berusaha dengan keras untuk mengawal proses Pemilu dalam koridor demokrasi yang jujur, adil, bebas, dan rahasia.
Kebutuhan kita saat ini, semua pihak berkomitmen dan sungguh-sungguh dalam mengawal seluruh proses Pemilu agar berjalan sesuai semangat demokrasi. Dinamika sosial dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini telah menjadi kekuatan luar biasa. Hal ini memungkinkan kita untuk memantau dengan ketat segala tindakan yang menyimpang dari aturan permainan, sekecil apapun.
Kamera ponoptisis dari rakyat telah mengungkapkan berbagai kecurangan dan tipu muslihat yang dilakukan untuk memanipulasi kekuasaan dalam sistem demokrasi. Para politisi, terutama yang masih berpegang pada paradigma lama, harus memperhatikan realitas dinamika sosial yang terjadi hampir di seluruh penjuru negeri ini. Pertama, masyarakat saat ini semakin mudah mendapatkan akses informasi dan komunikasi, sehingga setiap tindakan penyalahgunaan kekuasaan, sekecil apapun, dengan cepat diketahui oleh seluruh rakyat.
Kedua, masyarakat Indonesia kini tidak hanya menjadi konsumen berita, tetapi juga telah menjadi bagian aktif dalam pembuatan berita. Hal ini membuat paparan tentang praktik yang merusak pelaksanaan Pemilu dengan cepat menyebar ke seluruh negeri bahkan dunia. Orang-orang biasa yang hanya memiliki ponsel sederhana saat ini juga dapat menjadi wartawan dadakan dan menyampaikan informasi dari tempat-tempat terpencil.
Sekedar perbandingan, menurut hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Google yang berjudul Think Tech, Rise of Foldable: The Nex Big Thing in Smarphone, jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta perangkat. Angka ini melebihi jumlah penduduk sebenarnya karena melibatkan perangkat yang terhubung ke internet. Dengan kata lain, ada penduduk yang memiliki lebih dari satu perangkat ponsel.
Data-data yang dirilis pada tahun 2023 harus menjadi perhatian semua orang yang berusaha melakukan “permainan” dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Rakyat Indonesia telah menjadi pengawas yang sangat ketat, sehingga setiap tanda-tanda kecurangan, seperti sikap tidak netral dari berbagai institusi negara, akan segera menjadi viral di seluruh negeri.
Ketiga, hampir 25 tahun Indonesia memasuki era reformasi, secara sosial telah memberikan perspektif pemikiran baru. Masyarakat tidak lagi terbelenggu dan terkungkung seperti pada era Orde Baru. Bahkan beberapa kalangan menyebutkan bahwa keberanian masyarakat saat ini sangat luar biasa dalam menyampaikan kritik dan perlawanan kepada berbagai pihak yang dianggap melakukan tindakan yang merugikan kepentingannya, termasuk pihak yang seharusnya netral ternyata menjadi partisan.
Tiga faktor yang mungkin perlu ditambahkan menjadi perhatian utama, terutama bagi para politisi yang menjadi pemeran penting dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini juga berlaku bagi KPU dan Bawaslu yang bertugas sebagai pengawal netral dan tidak memihak. Saat ini, tidak ada sedikit pun ruang untuk mencoba mengintervensi proses pelaksanaan Pemilu. Rakyat akan mengawasi dengan sangat ketat semua pihak yang mencoba mengganggu pelaksanaan Pemilu.
Tidak lagi terjadi kasus seperti pengiriman kertas suara ke Taiwan, simulasi kertas suara Pilpres yang hanya memuat 2 pasangan, atau pengerahan aparat desa. Begitu pula oknum Forkopimda yang ‘berkoalisi’ dengan salah satu pasangan Pilpres. Politisasi BLT dan Bansos yang diklaim berasal dari pribadi juga harus dihindari.
Kondisi dinamika luar biasa ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Hal ini karena dapat berpotensi menjadi pemantik kekecewaan massal ketika masyarakat melihat dan merasakan kesewenang-wenangan yang melanggar rambu-rambu hukum.
Semua pihak harus berhati-hati agar tidak tertarik untuk melanggar undang-undang dan etika dalam pelaksanaan Pemilu. Penyebaran informasi dan komunikasi yang besar seperti ini dapat dengan mudah menggerakkan solidaritas kekecewaan dan kekesalan masyarakat.
Kami tidak ingin agar Pemilu menyebabkan situasi yang dapat mengganggu kedamaian negara ini. Kedamaian negara ini sangat berharga dibandingkan dengan keinginan berkuasa sekecil apapun. Oleh karena itu, mari kita jaga seluruh proses Pemilu agar berjalan dengan jujur dan adil, sehingga kedamaian, persaudaraan, kesatuan, dan persatuan tetap terjaga, dan negara ini menjadi lebih baik.
Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan