indotim.net (Sabtu, 20 Januari 2024) – Kebijakan pangan dan pertanian Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah relatif bagus. Mangku Purnomo, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, menilai pemerintah sudah berusaha optimal untuk memanfaatkan lahan guna menjaga pasokan pangan dalam negeri.
“Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa. Program-program tersebut memang tidak bisa langsung dilihat manfaatnya, tetapi dari sisi mitigasi sudah bagus. Kebijakan stabilisasi stok dan harga udah bagus,” kata Mangku dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (19/1/2024).
Terkait food estate, Mangku menyebut manfaatnya memang tidak dapat dirasakan dalam waktu dekat. Menurutnya, diperlukan waktu setidaknya 3 tahun jika infrastruktur sudah baik, namun jika membangunnya dari awal, maka dibutuhkan waktu 5 tahun agar manfaatnya dapat dirasakan.
“Apapun upaya harus dilakukan kalau kita masih ingin Indonesia ini ada. Oleh karena itu, kita harus memisahkan fungsi food estate dengan pertanian rakyat. Yang satu fokus pada stok nasional atau cadangan dan satunya lagi berbasis pasar,” ujar Mangku.
Mangku juga mengusulkan pemerintah didorong untuk mengumumkan kemampuan negara soal bantuan pupuk. Dengan demikian, menurutnya kelompok tani bisa membuat perencanaan dalam beberapa tahun ke depan.
“Apakah negara hanya sanggup 10%-20% atau berapapun itu, harus dijelaskan tiap tahun. Petani berapa diberi kuotanya, lalu mereka membuat perencanaan lewat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK). Jadi konsepnya seperti pagu yang diberikan ke petani. Dan RDKK harus dibuat maju setahun, sehingga ada persiapan yang bagus dari petani dan perusahaan pupuk,” ujar Mangku.
Sementara itu, dalam upaya untuk menjaga ketersediaan pangan dalam jangka pendek dan menekan inflasi, impor pangan dari luar negeri dianggap sebagai solusi yang dapat diterapkan.
“Kalau fokusnya menjaga inflasi di sisi konsumen, maka impor adalah solusinya. Itu lebih punya efek besar dibanding mobilisasi produk pertanian di dalam negeri yang tersebar. Produsen beras yang terpisah dan persoalan logistik bisa menjadikan masalah lebih kompleks. Sehingga, impor bisa jadi solusi jangka pendek,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal.
Kesimpulan
Kebijakan pangan dan pertanian Jokowi telah dinilai relatif bagus oleh Mangku Purnomo, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Pemerintah telah berusaha optimal dalam memanfaatkan lahan guna menjaga pasokan pangan dalam negeri, serta melakukan diversifikasi sumber produksi dan stabilisasi stok dan harga. Program food estate juga dianggap memiliki manfaat dalam jangka panjang, meskipun butuh waktu untuk dirasakan. Mangku juga mengusulkan pemerintah untuk mengumumkan kemampuan negara terkait bantuan pupuk, sehingga petani dapat membuat perencanaan dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, impor pangan dari luar negeri dianggap sebagai solusi untuk menjaga ketersediaan pangan dalam jangka pendek dan menekan inflasi.