indotim.net (Selasa, 23 Januari 2024) – Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran guna mempercepat proses pengangkatan guru honorer menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Bagi Anies, lebih penting untuk menggunakan uang tersebut demi kesejahteraan para guru daripada untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut disampaikan Anies dalam acara ‘Desak Anies’ yang berfokus pada bidang pendidikan, di Rocket Convention Hall, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Anies mulanya ditanyai bagaimana sikapnya atas guru honorer yang dianggap masih dibayar dengan nominal yang rendah.
“Jadi dari dulu sampai sekarang yang selalu muncul itu guru honorer. Saat ini guru honorer belum dihargai dengan layak, bahkan ada yang pendapatannya di bawah Rp 300 ribu per bulan. Apa program konkret Mas Anies agar kita bisa lebih menghargai guru honorer?” kata moderator kepada Anies, Selasa (23/1/2024).
Anies menjanjikan anggaran untuk guru PPPK agar uang negara tidak digunakan untuk membangun IKN. Menurut Anies, saat ini masih terdapat sekitar 705 ribu guru honorer yang belum mendapatkan status PPPK. Ia berpendapat bahwa lebih penting untuk memastikan para guru tersebut mendapatkan status yang lebih baik daripada menggunakan anggaran negara untuk pembangunan IKN.
“Ya, jadi saat ini ada sekitar 705 ribu yang belum diangkat, dan ini harus kita lakukan penetapan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Nah, untuk melakukan PPPK dilakukan secara bertahap sehingga semua nanti akan bisa menjadi guru dengan status PPPK,” kata Anies.
“Untuk dapat dikerjakan, kita harus melakukan komitmen fiskal. Oleh karena itu, menurut kami, lebih penting untuk memastikan guru kita berstatus ini daripada menggunakan uangnya untuk membangun IKN,” sambungnya.
Anies menyatakan bahwa salah satu alasan yang membuat sulitnya pengangkatan guru honorer adalah kurangnya anggaran yang memadai. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah tidak memberikan prioritas pada hal tersebut.
“Salah satu alasan mengapa kita tidak bisa mengangkat selama ini adalah anggaran yang terbatas. Jika anggaran terbatas, maka kita harus menentukan prioritasnya. Kita ingin memprioritaskan pembangunan manusia dan jika hal tersebut menjadi prioritas, guru harus bisa fokus pada mengajar,” ujar Anies.
Lebih lanjut, Anies mengatakan betapa pentingnya seorang guru mendapatkan bayaran yang setimpal agar dapat berkonsentrasi dengan baik dalam mengajar. Menurutnya, kualitas pendidikan yang baik sangat bergantung pada kinerja para guru.
“Bagaimana bisa konsentrasi mengajar kalau pendapatannya tidak jelas? Nah itu sebabnya, tapi menyelesaikannya tidak mungkin 700 ribu (guru honorer) itu langsung, harus dikerjakan bertahap,” kata Eks Menteri Pendidikan RI ini.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengalokasikan anggaran untuk mendukung peningkatan kesejahteraan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam sebuah pernyataan pada hari ini.
Kesimpulan
Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran guna mempercepat pengangkatan guru honorer menjadi PPPK. Menurut Anies, lebih penting untuk menggunakan uang tersebut demi kesejahteraan para guru daripada membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam acara ‘Desak Anies’, Anies menjelaskan bahwa sekitar 705 ribu guru honorer belum mendapatkan status PPPK, dan ia berpendapat bahwa penting untuk memastikan para guru tersebut mendapatkan status yang lebih baik daripada menggunakan anggaran negara untuk pembangunan IKN. Anies juga menyatakan bahwa sulitnya pengangkatan guru honorer disebabkan oleh kurangnya anggaran yang memadai, dan pemerintah tidak memberikan prioritas pada hal tersebut. Anies menekankan pentingnya guru mendapatkan bayaran yang setimpal agar dapat berkonsentrasi dalam mengajar, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengalokasikan anggaran untuk menunjang kesejahteraan guru PPPK.