indotim.net (Selasa, 30 Januari 2024) – Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, berencana untuk mengkaji ulang Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw jika terpilih menjadi Presiden RI. Anies membandingkan penurunan angka pengangguran di era Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Pada acara Desak & Slepet AMIN bersama buruh dan pengemudi ojek online (ojol) di JIExpo, Kemayoran pada Senin (29/1/2024), Anies membandingkan penurunan angka pengangguran pada masa pemerintahan SBY dan Jokowi. Menurut Anies, saat era pemerintahan SBY, angka pengangguran turun sebesar 5,3%. Sementara itu, pada masa pemerintahan Jokowi, angka penurunan pengangguran hanya mencapai kurang dari 1%.
“Saya ingin menegaskan lagi bahwa kami berkomitmen untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap undang-undang cipta kerja guna memperbaiki aturan yang dinilai tidak adil agar dapat memberikan keadilan yang sejati. Data BPS menunjukkan bahwa di era setelah undang-undang ini disahkan, bahkan jika dibandingkan dengan statistik pada era kepemimpinan Pak SBY, penurunan angka pengangguran hanya mencapai 0,73% sedangkan pada era Pak SBY, angka pengangguran turun sebesar 5,3%,” ujar Anies Baswedan.
Anies menilai bahwa penurunan angka pengangguran di masa kepemimpinan Jokowi tidak sebanding dengan masa SBY, dan ia menghubungkannya dengan UU Ciptaker. Menurut Anies, keberadaan UU Ciptaker justru tidak menciptakan lapangan kerja yang cukup.
“Artinya ada indikator yang menunjukkan bahwa usaha penciptaan lapangan kerja itu tidak terjadi dengan aturan seperti ini. Justru kita harus memastikan,” tegasnya.
Di samping itu, Anies juga melihat pentingnya negara untuk menjamin pesangon penuh bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia meminta agar pemerintah tidak mengabaikannya.
“Lalu yang tidak kalah penting kita ini tidak bisa menerima ketika pemenuhan hak pesangon kepada korban PHK tidak diberikan secara penuh. Ini menurut kami hak harus bisa dipastikan terlaksana dan pemerintah tidak boleh abai, harus pastikan pemenuhan hak itu terjadi,” ujar Anies Baswedan.
Dalam kesempatan terpisah, Anies mengemukakan perbedaan angka pengangguran di era SBY dan Jokowi berdasarkan data yang ada. Anies menegaskan bahwa tujuannya dalam membahas data tersebut adalah untuk menjelaskan kepentingan revisi UU Ciptaker.
“Saya tidak tahu, saya hanya menyampaikan fakta, ketika berbicara tentang UU Ciptaker tujuannya kan menciptakan lapangan kerja, nah dulu tidak ada UU Ciptaker pengurangan pengangguran sampai lebih dari 5 persen, sementara sekarang pengurangan pengangguran kurang dari 1 persen,” kata Anies di Lapangan Kampung Muka, Jakarta Utara.
“Artinya ada kebijakan-kebijakan lain yang sesungguhnya instrumental dan itu juga menggambarkan mengapa kita perlu merevisi UU Ciptaker,” ujar Anies.
Kesimpulan
Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkaji ulang Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibuslaw jika terpilih menjadi Presiden RI. Anies membandingkan penurunan angka pengangguran di era SBY dan Jokowi, dan menemukan bahwa pada masa pemerintahan SBY, angka pengangguran turun sebesar 5,3%, sedangkan pada masa pemerintahan Jokowi, angka penurunan pengangguran hanya mencapai kurang dari 1%. Anies merasa bahwa keberadaan UU Ciptaker tidak menciptakan lapangan kerja yang cukup dan menghubungkannya dengan penurunan angka pengangguran yang rendah di era Jokowi. Dia juga menekankan pentingnya negara untuk menjamin pesangon penuh bagi korban PHK. Anies menyimpulkan bahwa revisi UU Ciptaker perlu dilakukan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja.