indotim.net (Senin, 26 Februari 2024) – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia angkat bicara mengenai munculnya usulan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Bahlil menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terganggu dengan munculnya usulan tersebut.
“Nggak ada. Mana ada presiden terganggu. Biasa aja. Mana pernah Presiden pernah terganggu,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Bahlil menjawab pertanyaan wartawan apakah Jokowi merasa terganggu soal hak angket.
Jokowi, menurut Bahlil, tetap tenang meskipun diterpa berbagai tuduhan terkait Pemilu 2024, terutama terkait pemberian bantuan sosial (bansos) yang diduga untuk memengaruhi masyarakat dalam pemilihan capres.
“Dibilang presiden akan mengintervensi pemilu mana ada? Bukti sampai saat ini, PSI juga masih dalam proses perhitungan,” ungkap Bahlil.
Menurut Bahlil, Presiden Jokowi tidak terganggu dengan usul hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu yang diajukan oleh sejumlah pihak. Dia menyatakan bahwa tuduhan tersebut hanya berasal dari pihak-pihak yang meragukan proses demokrasi yang sedang berlangsung.
Ganjar Dorong Hak Angket DPR
Dalam keterangannya, Senin (19/2/2024), menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024. Pelaksanaan Pilpres diduga sarat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Jika DPR tidak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2).
Ganjar menegaskan pentingnya menanggapi dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Menurutnya, partai pengusung memiliki kewenangan untuk mengusulkan hak angket di DPR.
Kesimpulan
Meskipun munculnya usulan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak terganggu dan tetap tenang menghadapi tuduhan tersebut. Bahlil menegaskan bahwa Jokowi tidak akan mengintervensi pemilu dan bahwa usulan hak angket hanya berasal dari pihak yang meragukan proses demokrasi. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk menyoroti dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden tersebut.