indotim.net (Jumat, 01 Maret 2024) – Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan bahwa koalisi perubahan yang ia pimpin tetap solid. Cak Imin menyatakan bahwa pihaknya bersama koalisi akan segera mengajukan hak angket kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Koalisi partai pendukung AMIN siap, solid, dan akan mengajukan,” ujar Cak Imin ketika bertemu di Sunter, Jakarta Utara, pada Jumat (1/3/2024). Cak Imin memberikan tanggapannya terkait rencana pengajuan hak angket mengenai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut kapan hak angket akan diajukan, Cak Imin menyatakan bahwa hal tersebut menjadi ranah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. “Ya kita tunggu saja, urusan di DPR nanti,” ujarnya singkat.
Demikianlah, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa ia terus menjalin komunikasi dengan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Meskipun begitu, Anies menolak untuk merinci isi dari percakapannya dengan Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.
“Iya, terus terus komunikasi. Ya, etika, tolong ceritakan,” ujar Anies.
Sementara itu, Anies menegaskan fokusnya untuk mengawal proses pemilu hingga pengumuman resmi dari KPU. Tim AMIN terus bergerak aktif dalam mengumpulkan data terkait dugaan penyimpangan dan kecurangan yang mungkin terjadi dalam Pemilu 2024.
“Jadi saya, Gus Imin itu bekerja terus menerus mengawal proses yang dikerjakan tim hukum, tim saksi sampai perjuangan ini tuntas, tuntas itu kapan? Ketika kita membawa penyimpangan-penyimpangan, kekurangan-kekurangan kepada proses hukum yang ada, baik itu lewat angket atau proses hukum di MK,” jelasnya.
“Yang jelas bisa dipastikan kita semua mengumpulkan data-data itu dipastikan tapi nanti rutenya mana, nanti kita lihat,” sambungnya.
Sebelumnya, usulan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 disampaikan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dalam keterangannya, Senin (19/2/2024), menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024. Pelaksanaan Pilpres diduga sarat kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Jika DPR tidak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar dalam keterangan tertulis pada hari Senin (19/2).
Ganjar menyatakan pentingnya menanggapi dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024. Menurutnya, partai-partai pendukung memiliki kemungkinan untuk mengusulkan hak angket di DPR.
Kesimpulan
Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan soliditas koalisi perubahan yang dipimpinnya dengan siap mengajukan hak angket kepada DPR terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Sementara itu, Anies Baswedan tetap menjalin komunikasi dengan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, namun menolak untuk merinci isi percakapannya. Tim AMIN terus bergerak aktif dalam mengumpulkan data terkait dugaan penyimpangan dalam Pemilu, dengan fokus pada pengawalan proses hingga pengumuman resmi dari KPU.