indotim.net (Rabu, 28 Februari 2024) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti, menekankan perlunya Pemkot Surabaya untuk meningkatkan efektivitas program-program yang telah dijalankan pada tahun 2024. Program-program yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya harus menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Terdapat dua permasalahan utama yang harus jadi prioritas. Yakni, terkait pengendalian banjir serta pengentasan kemiskinan yang selaras dengan pengurangan pengangguran,” ujar Reni dalam keterangan tertulis, Rabu (28/2/2024).
Reni mengungkapkan bahwa selama melakukan reses atau turun ke lapangan, DPRD telah sangat menerima aspirasi masyarakat. Di samping itu, Reni menyebutkan bahwa terdapat sejumlah masukan penting dari dewan untuk Pemerintah Kota Surabaya.
Reni mengimbau kepada Pemkot Surabaya terkait pengentasan kemiskinan agar lebih memaksimalkan program yang sudah berjalan, sehingga pengentasan kemiskinan bisa selaras dengan capaian pemerintah pusat yakni kemiskinan ekstrem 0 persen.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, DPRD Surabaya meminta Pemkot Surabaya untuk memfokuskan perhatian pada penanggulangan kemiskinan serta pengendalian banjir. Salah satu hal yang diprioritaskan adalah akurasi data kemiskinan di kota ini. Angka kemiskinan di Surabaya terus berubah, oleh karena itu diperlukan upaya dari Pemkot dalam melakukan peng-upgrade-an data mengenai warga miskin (gamis) dengan cepat dan tepat.
“Akurasi data ini perlu melibatkan pejabat RT/RW yang tahu secara langsung kondisi warganya. Sehingga seluruh warga miskin di kampung-kampung bisa terdata, tak ada yang tertinggal. Bantuan juga bisa tersalurkan dengan efektif,” ujar Reni.
“Usulan dari RT, RW, hingga kelurahan harus ada feedback-nya tentang mana usulan yang bisa dikerjakan di tahun berapa dan mana yang tidak bisa dikerjakan serta alasannya. Agar tak ada usulan yang berulang. Ini berlaku tidak hanya usulan perihal pembangunan fisik, namun juga nonfisik seperti peningkatan SDM, kesejahteraan, dan pengentasan pengangguran,” tambahnya.
Update data dapat dilakukan setiap bulan atau paling lama tiga bulan sekali untuk keakuratan yang lebih baik. Terdapat kemungkinan bahwa ada warga miskin yang sudah memperoleh penghasilan mencukupi sehingga tidak termasuk dalam indikator kemiskinan. Di sisi lain, ada juga kemungkinan data yang belum tercatat. Dengan data yang akurat, Pemerintah Kota harus segera melakukan intervensi yang diperlukan.
“Pemkot telah meluncurkan program rumah padat karya, inisiatif yang sangat positif. Namun, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. BLT juga masih perlu diterapkan dengan baik. Pemkot harus memastikan bahwa program-program ini benar-benar tepat sasaran,” ujar Reni.
Selain masalah kemiskinan, perhatian juga harus diberikan pada penanganan banjir. Meskipun Pemkot Surabaya telah melakukan langkah-langkah seperti peningkatan jumlah sumur resapan dan pembangunan rumah pompa, banjir masih sering terjadi di Surabaya. Hingga bulan ini, terdapat 265 titik genangan di Surabaya yang belum terselesaikan.
“Selain mengganggu aktivitas anak sekolah, pekerja, dan masyarakat umum, dampak pasca banjir juga harus menjadi perhatian. Jalanan akan banyak berlubang dan rusak, sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas,” jelas Reni.
Salah satu wilayah yang banyak mengalami genangan banjir adalah Surabaya Barat. Menurut Reni, masalah di wilayah tersebut terkait dengan Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota perlu bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan kementerian terkait agar dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik. Tidak hanya di Surabaya Barat, Reni juga menemukan bahwa di Surabaya Timur masih terdapat banyak titik genangan yang cukup parah.
Menurut Reni, langkah-langkah yang diambil oleh Pemkot Surabaya haruslah sesuai dengan grand design yang telah disusun untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi dampak banjir.
Selain itu, Reni juga mendorong agar Pemkot menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, termasuk hal yang berkaitan dengan penyelesaian banjir. Pemkot atau dinas terkait dianjurkan untuk rajin meng-update dan menyampaikan progress penanganan banjir di Surabaya.
“Masyarakat pasti kerap bertanya, kenapa banjir tetap terjadi di Surabaya? Nah, dinas terkait sebaiknya menyampaikan beberapa hal pada masyarakat. Mulai dari permasalahannya apa, penyelesaiannya atau penanganannya bagaimana, dan progresnya seperti apa. Sehingga masyarakat juga mendapatkan informasi yang jelas,” ujar Reni.
Reni juga mengusulkan agar Pemkot menciptakan satu aplikasi atau dashboard mengenai peta titik genangan di Surabaya. Informasi titik genangan ini disajikan secara real-time melalui billboard yang terletak di berbagai jalan di Surabaya. Dengan demikian, para pengguna jalan dapat memantau kondisinya secara langsung atau melakukan pembaruan melalui aplikasi.
“Ada beberapa informasi yang bisa dimasukkan ke dalam dashboard atau aplikasi tersebut. Misalnya, titik genangan, durasi genangan, luas area tergenang, dan waktu genangan. Hal ini akan sangat berguna bagi masyarakat terutama pengguna jalan,” ungkap Reni.
Saat ini, Pemkot Surabaya sedang melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan terkait dengan rencana pembangunan tahun 2025. Reni mendorong agar musrenbang dapat menjadi wadah partisipasi antara masyarakat dan pemerintah.
Ia menginginkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di wilayahnya. Reni menyoroti keluhan bahwa usulan dari masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) 2023 tidak terealisasi hingga saat ini.