indotim.net (Kamis, 11 Januari 2024) – Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia (MEBNI) mengajukan permohonan dukungan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. Ma’ruf berencana akan membahas permintaan tersebut dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wakil Presiden Ma’ruf Amin berencana untuk membahas permintaan dukungan Masyarakat Energik Baru Nuklir Indonesia (MEBNI) terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan Presiden Joko Widodo.
Hal ini disampaikan oleh Ma’ruf saat ia menerima perwakilan MEBNI di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Kamis (11/1/2024). Ma’ruf mengungkapkan bahwa sejak ia menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), ia telah membahas isu energi nuklir ini untuk memastikan tidak timbul pro dan kontra di masyarakat.
“Majelis Ulama waktu itu membuat keputusan untuk mendukung, namun fatwanya belum dibuat. Terjadi kebocoran di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima. Akhirnya rencana itu dibatalkan karena pasti masyarakat akan bereaksi besar, seperti terjadi di Korea,” ungkap Ma’ruf dalam keterangannya yang diterima.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin akan membahas permintaan dukungan Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia (MEBNI) untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan Presiden Joko Widodo.
Ma’ruf menyadari bahwa perhatian masyarakat terhadap rencana ini tentu tertuju pada faktor keamanan. Kejadian kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Rusia dan Fukushima di Jepang masih menjadi peristiwa yang tidak terlupakan.
Sebelum membahas lebih lanjut, Ma’ruf akan melakukan kajian menyeluruh mengenai rencana pembangunan PLTN ini, termasuk mempertimbangkan segala aspek keamanan dan dampak lingkungan yang mungkin timbul.
Beliau juga akan melibatkan Jokowi dalam pembicaraan ini, untuk mendapatkan pandangan dan keputusan lebih lanjut mengenai rencana tersebut.
“Masalah yang membuat masyarakat takut adalah keamanan,” ujar Wapres Ma’ruf.
Pada kesempatan tersebut, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa pihaknya akan membicarakan permintaan dukungan dari Masyarakat Energi Baru dan Terbarukan Indonesia (MEBNI) untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan Presiden Joko Widodo.
“Saya kira pertama memang kita butuh mengantisipasi penolakan, kemudian pemerintah untuk mengambil langkah,” imbuh Ma’ruf.
Kendati demikian, Ma’ruf menampung aspirasi yang disampaikan MEBNI tersebut. Wapres Ma’ruf mengaku akan menyampaikan hal itu kepada Presiden Jokowi.
Rekayasa Energi mendukung rencana pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan bahwa rencana pembangunan PLTN sangat penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. “Memang krusial karena pada tahun 2060 kita harus mencapai nol emisi. Saya akan membicarakannya dengan Presiden Joko Widodo,” ujar Wapres Ma’ruf.
Pada kesempatan sebelumnya, MEBNI telah bertemu dengan Wapres Ma’ruf Amin. Mereka membahas mengenai permintaan dukungan politik MEBNI untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Tujuannya adalah untuk mendorong dan membantu pemerintah dalam merealisasikan pembangunan PLTN yang pertama di Indonesia. Sejak Presiden Sukarno pertama kali mendeklarasikan keinginan untuk membangun energi nuklir atau PLTN pada tahun 1950-an, telah terbentuk Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) pada tahun 1960-an. Namun, hingga saat ini, sudah tujuh presiden yang memimpin tanpa ada hasil yang memuaskan,” ujar Ketua Umum MEBNI Arnold Soetrisnanto setelah bertemu dengan Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden.
Menurut Arnold, MEBNI meminta dukungan politik terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Ia menyadari bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan PLTN ini.
“Jadi kami menghadap Pak Wapres untuk meminta dukungan politis, karena permasalahannya adalah politis, karena masalahnya adalah masyarakat, dan masyarakat adalah, kalau dikipasi dengan yang antinuklir, itu cepat sekali bereaksi dan langsung bilang no nuclear, padahal semua negara sudah sepakat untuk membangun PLTN,” ungkap seorang narasumber.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengungkapkan bahwa Masyarakat Energi Baru dan Terbarukan Indonesia (MEBNI) meminta dukungan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyambut permintaan ini dan berencana untuk membicarakannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Alhamdulillah Pak Wapres sudah setuju untuk memberikan dukungan politis, beliau akan bicara dengan Pak Presiden,” ujar dia.
Lihat juga video ‘Blak-blakan Pakar Nuklir Batan: PLTN Terkendala Politik’:
Kesimpulan
Masyarakat Energi Baru Nuklir Indonesia (MEBNI) telah mengajukan permohonan dukungan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia. Ma’ruf Amin akan membahas permintaan tersebut dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pembahasan ini, keamanan dan dampak lingkungan akan menjadi pertimbangan utama. Meskipun masih banyak masyarakat yang skeptis, MEBNI berharap dapat mendapatkan dukungan politik dari pemerintah untuk merealisasikan PLTN di Indonesia.