indotim.net (Selasa, 05 Maret 2024) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna ke-13 pada masa sidang IV tahun 2023-2024. Fokus rapat kali ini adalah tingginya harga bahan pokok (bapok) menjelang bulan suci Ramadan tahun 2024.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa program pemerintah untuk membangun kedaulatan pangan di Indonesia dinilai belum efektif. Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tingginya harga bahan pokok saat ini.
“Salah satu yang menjadi perhatian rakyat saat ini, yaitu mahalnya kebutuhan bahan pokok. Pemerintah harus mampu mengatasi hal tersebut. Program membangun kedaulatan pangan yang telah dilaksanakan belum menunjukkan hasil yang efektif,” ujar beliau dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/3/2024).
Dalam menghadapi lonjakan harga bahan pokok jelang Ramadan, seorang Wakil Ketua DPR menyatakan bahwa kedaulatan pangan masih belum terlaksana secara efektif.
Menurutnya, langkah-langkah konkret harus segera diimplementasikan oleh pemerintah guna mengatasi kenaikan harga bahan pokok yang semakin meresahkan masyarakat.
“Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah preventif sesuai dengan peraturan yang ada untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan harga yang terjangkau,” ungkapnya.
Selain itu, untuk jangka menengah dan panjang, pemerintah diminta untuk membenahi kebijakan terkait kebutuhan pangan masyarakat agar tidak terulang masalah kelangkaan bahan pangan.
Pada bagian sebelumnya, Wakil Ketua DPR menyoroti masalah harga bapok yang terus merangkak naik menjelang Ramadan. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan pangan di Indonesia belum efektif dalam menjaga kestabilan harga pangan.
“Dalam jangka panjang dan menengah pemerintah harus membenahi masalah struktur memenuhi kebutuhan masyarakat agar kelangkaan bahan pangan tidak berulang dari tahun ke tahun mendatang,” katanya.
Kesimpulan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rapat paripurna ke-13 menyoroti tingginya harga bahan pokok menjelang Ramadan tahun 2024 dan menilai bahwa program pemerintah untuk membangun kedaulatan pangan belum efektif. Wakil Ketua DPR mengingatkan bahwa langkah-langkah konkret perlu segera diimplementasikan untuk mengatasi kenaikan harga bahan pokok yang meresahkan masyarakat, serta membenahi kebijakan terkait kebutuhan pangan agar masalah kelangkaan tidak terulang di masa depan.