KemenPAN-RB Siapkan Inovasi Layanan Digital di Daerah

indotim.net (Jumat, 19 Januari 2024) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang menyiapkan sejumlah daerah yang akan menjadi proyek pilot penyelenggaraan transformasi digital dalam layanan pemerintahan. Langkah ini diambil dalam upaya mendorong teknologi pemerintahan (GovTech) yang akan diluncurkan oleh Presiden Jokowi.

Sebagaimana diketahui, GovTech adalah tim pengelola digital yang bertugas memandu keterpaduan layanan digital nasional. Adapun proyek ini dilaksanakan oleh Perum Peruri.

Kementerian PAN-RB Siapkan Pilot Project Integrasi Layanan Digital di Daerah

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo secara spesifik meminta pilot project ini dilakukan sebelum transformasi digital berjalan secara nasional.

“Presiden meminta ada beberapa pemerintah daerah untuk dijadikan pilot project yang sistem pelayanannya telah terintegrasi dengan baik sebelum transformasi digital berjalan secara nasional yang nantinya ditandai dengan peluncuran GovTech,” ungkap Anas dalam keterangannya, Jumat (19/01).

Proyek pilot ini diharapkan menjadi praktik terbaik dan contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam menerapkan interoperabilitas layanan dasar. Anas menambahkan bahwa pemerintah daerah yang akan ditunjuk sebagai proyek pilot GovTech akan menjadi contoh dalam melaksanakan proses bisnis digital yang terintegrasi.

“Kami berharap pilot proyek ini dapat menjadi contoh interoperabilitas dalam pemberian layanan dasar yang tidak membutuhkan persyaratan khusus,” lanjutnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tengah mempersiapkan pilot project untuk mengintegrasikan layanan digital di daerah. Proyek ini akan mengikuti standardisasi kerangka kerja yang sesuai dengan Arsitektur SPBE (Sistem Pengawasan Badan Eksekutif). Dengan demikian, saat GovTech berjalan dan memandu transformasi digital secara nasional, proses digitalisasi yang telah dilakukan dalam pilot project ini dapat diadopsi secara langsung.

READ  Kemenag Siap Menutup Perguruan Tinggi Keagamaan yang Melanggar

Lebih lanjut, Anas mengungkapkan terdapat 9 layanan prioritas yang akan diintegrasikan di dalam pilot project ini. Layanan-layanan tersebut antara lain layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, dan SIM online.

Selain mengintegrasikan berbagai layanan, pelaksanaan pilot project ini juga bertujuan untuk memprioritaskan kebutuhan pengguna. Menurut Anas, fitur-fitur yang ada harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta merespons masukan dan kritik terhadap penyelenggaraan layanan digital terintegrasi.

Pilot project ini juga diharap mampu mengukur sejauh mana penetrasi transformasi layanan digital kepada masyarakat dapat dilakukan.

“Dalam rangka transformasi digital yang berfokus pada kebutuhan pengguna, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) siap meluncurkan pilot project integrasi layanan digital di daerah. Proyek ini bertujuan untuk menangkap suara masyarakat mengenai layanan digital yang terintegrasi. BUMN Perusahaan Umum Percetakan Uang Indonesia (Perum Peruri) sebagai pelaksana GovTech telah melihat kondisi di lapangan dan merancang berbagai skema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap narasumber.

Kesimpulan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang menyiapkan proyek pilot penyelenggaraan transformasi digital dalam layanan pemerintahan di sejumlah daerah. Langkah ini dilakukan untuk mendukung teknologi pemerintahan (GovTech) yang akan diluncurkan oleh Presiden Jokowi. Proyek pilot ini diharapkan dapat menjadi contoh terbaik bagi pemerintah daerah lainnya dalam menerapkan interoperabilitas layanan dasar dan proses bisnis digital yang terintegrasi. Selain itu, tujuan dari proyek ini juga untuk mengukur sejauh mana penetrasi transformasi layanan digital kepada masyarakat dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pengguna serta merespons masukan dan kritik terhadap penyelenggaraan layanan digital terintegrasi.

READ  Rapat DPR, Mendagri Bahas Rencana Manajemen ASN-Reformasi Birokrasi: Kebijakan Terkini dan Tantangan Masa Depan