indotim.net (Selasa, 16 Januari 2024) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menghadiri Rapat Kerja Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Tahun 2024, di Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Pada kesempatan ini, Anas mengapresiasi penyederhanaan proses bisnis yang telah diimplementasikan oleh BP2MI. Terlebih Presiden RI Joko Widodo selalu mengingatkan agar simplifikasi proses bisnis di instansi pemerintah terus dilakukan agar birokrasi bisa bergerak lincah dan cepat.
“Agresivitas simplifikasi proses bisnis di BP2MI ini patut diapresiasi karena sudah memangkas berbagai layanan yang sebelumnya cukup panjang. Saya mengapresiasi BP2MI karena terus melakukan perbaikan dalam memperkuat sinergitas tata kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” ujar Anas dalam keterangannya pada Selasa (16/1/2024).
Anas menjelaskan pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung sumber daya manusia (SDM) kompetitif menjadi salah satu kunci penting untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Birokrasi dapat diibaratkan seperti mesin yang menggerakkan kendaraan. Oleh karena itu, birokrasi harus selalu dalam kondisi prima agar dapat menggerakkan kendaraan menuju tujuan yang diinginkan.
Lebih lanjut, Anas mengungkapkan bahwa saat ini paradigma lama sudah berubah menjadi paradigma baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu menerima kritik, dan bersifat partisipatif.
“BP2MI telah mengubah paradigma dari ‘pemerintah mengatur masyarakat’ menjadi ‘pemerintah bekerja bersama masyarakat’,” kata Anas.
Pemerintah saat ini sedang mempercepat upaya transformasi layanan digital secara menyeluruh sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Dalam Perpres, lanjut Anas, terdapat percepatan 9 layanan prioritas. Layanan-layanan tersebut mencakup:
- Layanan pendidikan terintegrasi
- Layanan kesehatan terintegrasi
- Layanan bantuan sosial terintegrasi
- Layanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan identitas kependudukan digital
- Layanan transaksi keuangan negara
- Layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara
- Layanan portal pelayanan publik
- Layanan Satu Data Indonesia
- Layanan kepolisian
Anas juga mendukung upaya penguatan digitalisasi dan keterpaduan layanan di lingkungan BP2MI. Hal ini termasuk langkah untuk mengatasi masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di lapangan agar responnya lebih cepat.
“Saya berharap ke depan BP2MI juga akan mengintegrasikan layanan yang dilakukan. Meskipun pada awalnya mungkin sulit, namun kita akan memiliki GovTech untuk menginteroperabilitaskan layanan ini ke dalam satu Portal Layanan Nasional,” kata MenPAN-RB.
Pada kesempatan tersebut, Mantan Bupati Banyuwangi juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengawasan dan Manajemen Imigrasi (BP2MI) atas penerapan simplifikasi proses bisnis.
Mantan Bupati Banyuwangi tersebut juga mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup BP2MI untuk tetap menjaga netralitas, menguatkan soliditas, dan profesionalitas menjelang Pemilu 2024.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo, memberikan apresiasi atas penerapan simplifikasi proses bisnis yang dilakukan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Menurutnya, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi penggerak mesin birokrasi, kita harus tetap bekerja secara profesional, netral, dan bebas dari pengaruh politik.
MenPAN-RB juga menekankan pentingnya kebijakan yang dihasilkan agar dapat berdampak positif pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan.
“Netralitas ASN menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia. Mari kita kawal bersama agar ASN tetap imparsial dan terbebas dari pengaruh agar pelayanan publik tidak terhambat,” tutup Anas.
Kesimpulan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas memberikan apresiasi kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) atas penyederhanaan proses bisnis yang telah dilakukan. Anas mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus dilakukan melalui reformasi birokrasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi perubahan paradigma dan transformasi layanan digital. Selain itu, Anas menyoroti pentingnya netralitas dan profesionalitas ASN dalam menjaga integritas birokrasi serta menyambut Pemilu 2024 dengan pelayanan yang efektif dan efisien.