indotim.net (Senin, 22 Januari 2024) – Pemerintah Rusia akan diminta untuk memberikan penjelasan di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai kebenaran dari pengiriman ribuan anak-anak Ukraina secara paksa ke wilayah negara tersebut sejak terjadinya invasi pada tahun 2022.
Seperti dilaporkan AFP pada Senin (22/1/2024), Komisi Hak Anak PBB yang terdiri atas 18 pakar independen akan melakukan wawancara dan penyelidikan terhadap Rusia dalam pertemuan selama dua hari mulai Senin (22/1) waktu setempat. Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari kajian rutin yang dilakukan Komisi tersebut.
Komisi Hak Anak PBB telah mengirimkan daftar panjang kekhawatiran mereka ke Moskow pada paruh pertama tahun 2023. Mereka ingin mengetahui jumlah anak-anak yang “dievakuasi” ke wilayah Rusia atau ke wilayah Ukraina yang diduduki oleh pasukan Moskow.
Para pakar dalam komisi tersebut juga ingin mengetahui tindakan apa yang telah dilakukan oleh Rusia untuk melindungi “hak anak-anak tersebut dalam mempertahankan identitas mereka, termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga.”
Otoritas Kyiv memperkirakan sekitar 20.000 anak-anak Ukraina telah dideportasi secara paksa ke wilayah Rusia.
Moskow menyatakan niatnya untuk melindungi anak-anak tersebut dari pertempuran. Rusia telah melakukan invasi skala besar ke Ukraina sejak Februari 2022. Hingga saat ini, hanya sekitar 400 anak yang telah berhasil dipulangkan.
“Penempatan anak-anak yang dievakuasi diatur, pertama-tama, atas permintaan dan persetujuan mereka,” demikian tanggapan tertulis Rusia yang dikirimkan pada Oktober tahun lalu dan ditunjukkan kepada media oleh PBB pada Jumat (19/1).
Laporan tersebut tidak memberikan detail mengenai jumlah total anak yang terkena dampak tersebut. Namun, laporan tersebut menyebutkan bahwa situasi tersebut melibatkan “anak-anak dari lembaga perumahan nasional untuk yatim piatu dan anak-anak tanpa pengasuhan orang tua” yang jumlahnya sekitar 2.000 anak, serta anak-anak yang merupakan warga negara Ukraina.
Simak berita lengkapnya pada halaman berikutnya.
PBB akan mengadakan pertemuan dengan Rusia terkait tindakan kontroversial yang melibatkan pengiriman paksa anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia. Perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut.
Dilaporkan bahwa sejak 1 April 2022 hingga 31 Juni 2023, sekitar 46.886 anak Ukraina telah mendapatkan kewarganegaraan Rusia. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai pengaruh dan urgensi pengiriman paksa tersebut.
Ahli hukum dari Pusat Regional untuk Hak Asasi Manusia, sebuah LSM Ukraina, yaitu Kateryna Rashevska, berharap bahwa komisi PBB akan mengeluarkan seruan untuk “mekanisme hukum internasional” guna mengidentifikasi dan mengembalikan anak-anak tersebut ke tempat asalnya.
“Saat ini, pembatasan pengiriman anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia masih dilakukan secara sporadis,” ungkap seorang juru bicara PBB kepada AFP.
Dalam kondisi saat ini, menurut Rashevska, diperlukan waktu sekitar 90 tahun lagi untuk mengembalikan anak-anak Ukraina yang sudah teridentifikasi ke negaranya sendiri.
Seorang pejabat senior PBB mengungkapkan bahwa PBB akan mengajukan pertanyaan kepada Rusia mengenai laporan bahwa anak-anak dari Ukraina dikirim ke wilayah Rusia secara paksa. Dia juga mendesak Majelis Umum PBB di New York untuk mengadopsi resolusi yang menciptakan mekanisme internasional untuk menangani masalah tersebut. “Komunitas internasional siap untuk melakukan sesuatu, namun dibutuhkan tindakan yang lebih cepat,” kata pejabat tersebut.
Kesimpulan
Pemerintah Rusia akan diminta untuk memberikan penjelasan di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai pengiriman ribuan anak-anak Ukraina secara paksa ke wilayah negara tersebut. Komisi Hak Anak PBB akan melakukan wawancara dan penyelidikan terhadap Rusia terkait pelanggaran hak anak-anak tersebut. Otoritas Kyiv memperkirakan sekitar 20.000 anak telah dideportasi secara paksa, sementara Rusia mengklaim penempatan anak-anak tersebut dilakukan atas permintaan dan persetujuan mereka. Pertemuan antara PBB dan Rusia ini menunjukkan perhatian yang besar terhadap perlindungan hak-hak anak. LSM Ukraina berharap adanya mekanisme hukum internasional untuk mengidentifikasi dan mengembalikan anak-anak tersebut ke tempat asalnya.