indotim.net (Rabu, 17 Januari 2024) – Otoritas Amerika Serikat memberikan sanksi kepada seorang warga Indonesia, Agung Surya Dewanto. Hal ini dikarenakan perusahaannya yang bernama Surabaya Hobby dituduh telah memasok 100 servomotor sebagai komponen produksi kendaraan udara nirawak (UAV) ke Pishgam Electronic Safeh Company (PESC) di Iran.
Dalam laporan Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan (OFAC) AS, perusahaan PESC disebut sebagai pemasok servomotor untuk Pasukan Udara Korps Pengawal Revolusi Iran yang dikenal sebagai Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force Self Sufficiency Jihad Organization (IRGC ASF SSJO) dan program drone mereka.
AS menuduh bahwa pengusaha Surabaya telah memasok komponen drone ke Iran. Dalam tuduhannya, Amerika Serikat menyebutkan bahwa pesawat udara nirawak yang diproduksi oleh Garda Revolusi Iran (IRGC) tersebut didistribusikan ke kelompok-kelompok teroris di Timur Tengah, serta ke Rusia selama perang di Ukraina.
Saat dihubungi BBC News Indonesia, Agung Surya Dewanto membantah laporan tersebut. “Tidak benar, dan tidak pernah kirim ke perusahaan tersebut [PESC] atau ke negara Iran,” kata Agung, Selasa (16/01).
Servomotor adalah perangkat elektromekanik yang berfungsi mendorong atau memutar objek dengan akurasi tinggi. Alat ini memiliki peran penting pada drone dalam memberikan kinerja penerbangan yang stabil dan presisi.
Servomotor memiliki kemampuan untuk mengendalikan sudut rotasi dengan presisi yang tinggi dan dapat diatur sesuai kebutuhan. Dalam konteks drone, servomotor digunakan untuk mengontrol gerakan sayap, kaki pendaratan, serta kamera pada drone.
Kontrol yang akurat dari servomotor memungkinkan stabilisasi penerbangan drone pada posisi tertentu, menghasilkan rekaman video yang jernih, dan memungkinkan drone melakukan manuver dengan presisi tinggi. Dalam beberapa aplikasi drone, seperti pengawasan dan pemetaan, servomotor yang andal sangat penting.
Drone kerap digunakan dalam bidang militer, fotografi, pemetaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, penggunaan servomotor yang tepat dan memadai adalah hal yang krusial. Pasokan komponen drone yang dianggap bermasalah ke negara lain, seperti yang dituduhkan oleh AS terhadap pengusaha Surabaya, merupakan isu yang serius.
Agung mengakui bahwa dia pernah menjual komponen drone ke luar negeri. Menurutnya, ada kemungkinan bahwa alat-alat tersebut disalahgunakan dan dijual oleh para pembeli ke Iran.
AS telah memberlakukan sanksi terhadap seorang pengusaha di Surabaya atas tuduhan pasokan komponen drone ke Iran. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya AS untuk mengendalikan ekspor teknologi militer yang dapat digunakan oleh negara-negara yang dianggap sebagai ancaman keamanan internasional.
Pasokan komponen drone ini diklaim memiliki hubungan dengan program drone Iran yang kontroversial. Drone Iran yang disebut Mohajer 10 dipamerkan dalam pameran industri pertahanan di Teheran pada 23 Agustus 2023. Sanksi yang diberlakukan adalah langkah keras AS untuk mencegah teknologi dan sumber daya strategis jatuh ke tangan yang salah.
Drone Iran ‘Mohajer 10’ dipamerkan pada Pameran Industri Pertahanan di Teheran, Iran pada 23 Agustus 2023. (Getty Images)
Selain Indonesia, OFAC AS juga menjatuhkan sanksi kepada entitas dan individu yang berbasis di Iran, Malaysia, dan Hong Kong karena mendukung produksi drone milik Iran.
Peneliti pertahanan dan intelijen dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Diandra Megaputri Mengko mengungkapkan bahwa pola perdagangan senjata dan komponennya yang terungkap dalam laporan AS bukanlah hal yang baru.
Kejadian seperti ini sering terjadi, baik di Indonesia maupun negara lainnya, melalui perantara dan cara lainnya. Jika ditemukan indikasi yang sesuai dengan laporan dari AS, diperlukan tindakan lanjutan dan penanganan terhadap sistem izin ekspor di Indonesia. Mungkin hal itu akan menjadi evaluasi bagi pemerintah,”
Sementara itu, anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan mengatakan beberapa kementerian Indonesia harus melobi Amerika untuk meyakinkan bahwa tidak ada satu pun pihak, baik pemerintah maupun perusahaan di Indonesia, yang mengetahui tujuan penggunaan komponen tersebut.
Sebuah sanksi telah diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap seorang pengusaha di Surabaya. Pengusaha tersebut dituduh memasok komponen drone ke Iran. Sanksi ini dilakukan sebagai upaya untuk membatasi transfer teknologi terlarang dan menjaga keamanan nasional.
Gambar di atas menunjukkan seorang siswa dari Iran yang berfoto selfie dengan kendaraan udara tak berawak Shahed-136 (kiri) dan Shahed-131. Drone ini menjadi perhatian pemerintah AS karena dikhawatirkan bisa digunakan untuk kegiatan yang membahayakan keamanan negara.
Apa isi laporan AS?
Dalam keterangan pers di situs Kementerian Keuangan AS, OFAC menjelaskan secara rinci nama individu hingga perusahaan yang menurut mereka terlibat dalam jaringan produksi pesawat nirawak buatan Iran.
“Produksi ilegal dan penyebaran UAV Iran yang mematikan ke proksi-proksi teroris di Timur Tengah dan Rusia terus memperburuk ketegangan dan memperpanjang konflik, sehingga merusak stabilitas,” kata Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan AS, Brian E. Nelson.
“Amerika Serikat, melalui koordinasi yang erat dengan sekutu dan mitra kami, akan terus menggunakan seluruh alat dan otoritas kami untuk memutuskan jaringan pengadaan ilegal ini, serta meminta pertanggungjawaban individu dan entitas yang berusaha mendukung mereka.”
Pada bagian ini, ada dua nama yang disebut dalam laporan tersebut, yaitu Gary Lam dan Hossein Hatefi Ardakani.
Departemen Kehakiman AS bahkan mengumumkan pembukaan dakwaan yang menuntut mereka berdua karena diduga melakukan kejahatan terkait jaringan pengadaan ilegal dan skema ekspor tidak sah teknologi sensitif asal AS ke Iran.
Pada tanggal 18 Oktober 2023, Kantor Pengendalian Aset Asing Amerika Serikat (OFAC) menyebutkan bahwa Gary Lam atau Lin Jinghe terlibat dalam kegiatan pengadaan barang di Iran yang bekerja untuk Saberin Kish, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Pasukan Garda Revolusi Islami Iran (IRGC).
Pesawat nirawak IRGC seri Shahed memiliki kemampuan untuk menyerang dengan meledakkan diri ketika mengenai target. Drone ini dilaporkan digunakan oleh Rusia dalam perang dengan Ukraina.
Kali ini Ardakani, ketua dewan direksi perusahaan Kavan Elecronics Behrad menjadi sorotan. Mereka menyebutnya sebagai pihak yang memfasilitasi pengadaan komponen-komponen baik dari AS maupun negara-negara lainnya senilai ratusan ribu dolar untuk IRGC ASF SSJO.
Baca juga:
- AS dan Inggris bombardir Yaman imbas serangan pemberontak Houthi di Laut Merah. Bagaimana dampak serangan ini bagi perdagangan global?
- Perang Ukraina: Kyiv dihujani drone kamikaze buatan Iran, pejabat sebut ini gambarkan Rusia ‘sudah putus asa’
- Jenin: Israel menggunakan dron dalam operasi militer besar-besaran di Tepi Barat, korban warga Palestina terus berjatuhan
- Perang Ukraina: Bagaimana Rusia menggunakan drone kamikaze untuk menggempur Kyiv?
Ardakani mengoordinasikan pengadaan komponen pesawat nirawak, seperti servomotor, navigasi inersia, dan lainnya di banyak negara, termasuk beberapa di Asia Tenggara.
Di Malaysia, ia bekerja sama dengan perusahaan Skyline untuk membeli dan merombak servomotor yang dapat digunakan pada UAV, penganalisis spektrum asal AS, dan peralatan lainnya.
Di Hong Kong, Ardakani bekerja sama dengan perusahaan Direc untuk membeli antena yang dapat digunakan untuk UAV.
Dalam kasus ini, AS memberikan sanksi terhadap pengusaha Surabaya yang dituduh memasok komponen drone ke Iran. Sanksi tersebut merupakan langkah tegas AS dalam menghentikan ekspor teknologi terlarang.
Ardakani, seorang pengusaha Surabaya, diduga menggunakan perusahaan ISM Tech yang berbasis di Malaysia dan Hong Kong untuk menyediakan alat pengukur inersia. Alat ini digunakan dalam membuat drone militer yang dikirim ke Iran.
Perusahaan Arta Wave yang berbasis di Malaysia dan Hong Kong telah digunakan untuk membeli ribuan servomotor UAV. Selain itu, perusahaan Nava Hobbies telah memfasilitasi pengadaan motor listrik, pompa bahan bakar listrik, dan servomotor untuk Ardakani.
“Skyline, Dirac, ISM Tech, Arta Wave, dan Nava Hobbies, ditunjuk berdasarkan E.O. 13382, telah atau berusaha menyediakan dukungan finansial, material, teknologi atau lainnya, atau barang atau jasa, untuk mendukung Ardakani,” laporan AS tersebut menyebutkan.
Surabaya Hobby disebut terlibat, apa kata pemiliknya?
Dalam laporan itu, OFAC juga menyebut sebuah perusahaan di Indonesia, bernama Surabaya Hobby CV.
Sebuah perusahaan di Jawa Timur dituduh telah memfasilitasi pengiriman setidaknya 100 servomotor ke Pishgam Electronic Safeh Company (PESC), perusahaan yang ditunjuk oleh IRGC ASF SSJO untuk memasok servomotor. Tuduhan ini membuat pengusaha Surabaya tersebut dihadapkan pada sanksi dari AS.
“Pemilik dan perwakilan Surabaya Hobby yang berbasis di Indonesia, Agung Surya Dewanto (Dewanto) berkoordinasi dengan PESC dalam pengiriman ini,” demikian laporan AS seperti yang dilansir dari detikcom.
Saat dihubungi oleh BBC News Indonesia, Agung Surya Dewanto membantah bahwa perusahaannya, Surabaya Hobby, yang menjual drone dan aksesorisnya, mengirimkan ratusan servomotor ke PESC.
“Tidak benar, dan tidak pernah kirim ke perusahaan tersebut [PESC] atau ke negara Iran,” kata Agung, Selasa (16/01).
Agung mengaku bahwa dia pernah menjual (ekspor) komponen drone ke luar negeri.
Mungkin, lanjutnya, alat-alat itu disalahgunakan dan dijual kepada pembeli di Iran.
Apa bentuk sanksi AS terhadap mereka?
Getty ImagesSeorang tentara berdiri di depan drone buatan Iran.
Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan berbagai sanksi terhadap pengusaha asal Surabaya yang dituduh memasok komponen drone ke Iran. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya AS dalam menghentikan jaringan pembuatan drone Iran.
Sebagai tindakan pertama, semua properti yang dimiliki oleh individu dan entitas yang disebutkan, baik berada di wilayah AS maupun di bawah kontrol AS, harus diblokir dan dilaporkan ke OFAC.
Pada kesempatan kali ini, Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi terhadap pengusaha Surabaya yang dituduh melakukan pasokan komponen drone ke Iran. Tindakan ini merupakan upaya untuk menyelidiki dan menghentikan dugaan pelanggaran embargo terkait teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan militer.
Sanksi yang diberlakukan terhadap pengusaha Surabaya ini memiliki berbagai konsekuensi. Pertama, segala bentuk aset yang dimiliki oleh pengusaha tersebut di AS akan diblokir dan dilarang untuk digunakan. Kedua, semua transaksi yang dilakukan oleh warga AS atau terjadi di wilayah AS dengan pihak yang disebut itu adalah terlarang. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada hubungan ekonomi dan bisnis pengusaha Surabaya dengan mitra AS.
Ketiga, lembaga keuangan asing mana pun yang dengan sengaja memfasilitasi transaksi penting atau menyediakan layanan keuangan penting bagi individu atau entitas itu dapat dikenakan sanksi oleh AS.
Departemen Kehakiman telah mengumumkan pembukaan dakwaan terhadap Ardakani dan Gary Lam atas kejahatan yang mereka lakukan.
Pola jual beli senjata lewat broker kerap terjadi
Iran memperkenalkan drone baru yang disebut “Epic” yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan misi pengawasan dan serangan.
Peneliti pertahanan dan intelijen Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Diandra Megaputri Mengko menilai, pola perdagangan komponen senjata seperti yang diungkapkan dalam laporan AS itu bukan hal yang baru.
“Ini sering terjadi baik di Indonesia maupun negara lain, baik melalui broker maupun jalur lainnya,” ujar Diandra.
Sebagai tanggapan terhadap tuduhan AS terhadap pengusaha Surabaya yang diduga memasok komponen drone ke Iran, diperlukan penelusuran oleh otoritas Indonesia untuk mencari kebenaran dari laporan tersebut. Penelusuran ini khususnya mencari bukti terkait dugaan keterlibatan warga negara Indonesia.
“Perlu dipastikan terlebih dahulu kebenaran apakah terjadi ekspor servomotor yang digunakan untuk pembangunan misil di Iran atau tidak. Hal ini juga bertujuan untuk mengklarifikasi bahwa pemerintah Indonesia tidak terlibat dalam perdagangan tersebut,” ungkapnya.
Jika kemudian ditemukan adanya indikasi-indikasi yang sesuai dengan laporan AS itu, kata Diandra, maka harus dilakukan upaya memutus dan mencegah praktik serupa terulang.
“Perlu ada tindak lanjut dan penanganan bagi sistem perizinan [ekspor] di Indonesia, mungkin itu evaluasi bagi pemerintah,” kata pengusaha Surabaya.
Di samping itu, Diandra memprediksi pemerintah akan berhati-hati dalam menanggapi laporan dari AS tersebut.
“Karena selama ini juga Kemlu dan Kemhan sangat berhati-hati dalam menanggapi sanksi atau CAATSA dari AS,” ungkapnya.
Countering Americas Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) adalah sanksi yang diberikan AS kepada negara mitranya jika membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari negara yang dilarang, seperti Rusia.
BBC News Indonesia telah menghubungi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, namun hingga berita ini diturunkan dia belum merespon.
Canggih juga intelijen USA sampai punya data vendor
Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan mengaku cukup kaget dengan data yang diungkap dalam laporan AS itu.
“Canggih juga intelijen Amerika Serikat sampai punya data vendor suku cadang. Saya yakin banyak di antara kami, di pemerintahan Indonesia, yang tidak mengetahui hal ini,” kata Farhan.
Menurut penelusuran pemerintah Amerika Serikat (AS), pengusaha asal Surabaya dituduh memasok komponen drone ke Iran. Untuk mengatasi situasi ini, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian perlu berupaya meyakinkan AS bahwa tidak ada pihak di Indonesia yang terlibat dalam penyaluran komponen tersebut.
“Selanjutnya empat kementerian tersebut harus melakukan lobi dengan Amerika Serikat untuk menghentikan sanksi tersebut. Bahkan, mereka diarahkan untuk menjalin kerja sama yang lebih erat guna bersama-sama mengembangkan teknologi militer.”
“Maka USA bisa membantu Indonesia melakukan audit teknologi terhadap produk perusahaan Indonesia yang memiliki kemampuan/teknologi militer sehingga membantu perkembangan industri militer di Indonesia.”
Laporan tambahan oleh wartawan Mustopa di Surabaya, Jawa Timur
Saksikan Live DetikPagi:
