indotim.net (Rabu, 06 Maret 2024) – Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, memastikan bahwa negaranya akan segera memulai pembayaran utang luar negeri yang terhutang. Namun, pembayaran tersebut baru akan dimulai pada rentang waktu antara tahun 2027 hingga 2042.
Sri Lanka menghadapi kesulitan dalam pembayaran utang luar negeri sejak bulan Mei 2022. Masalah ini muncul karena krisis keuangan yang melanda Sri Lanka, yang semakin parah akibat kurangnya cadangan devisa negara.
Presiden Sri Lanka mengungkapkan bahwa rencananya untuk melunasi utang luar negeri baru negara tersebut dapat terlaksana pada tahun 2027. Langkah ini diambil setelah negosiasi intensif dengan para kreditur Sri Lanka, terutama setelah mendapatkan dana talangan sebesar US$ 2,9 miliar atau sekitar Rp 45 triliun (dengan kurs Rp 15.721) dari Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) pada bulan September 2022.
Pada bulan November 2023, Sri Lanka berhasil mencapai kesepakatan dengan sejumlah kreditur bilateral termasuk India, China, dan Jepang. Meskipun begitu, hingga saat ini, negara tersebut masih menunggu kesepakatan dengan pemegang obligasi sektor swasta.
Oleh karena itu, dalam sidang parlemen pada Rabu (6/3), Wickremesinghe menyatakan bahwa kemungkinan Sri Lanka akan tetap mengalami gagal bayar (default) hingga tahun 2027. Ia menegaskan bahwa periode tersebut akan memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memulihkan ekonomi negara, sekaligus kembali berpartisipasi dalam pasar keuangan global guna mengumpulkan dana guna melanjutkan pembayaran utang.
Perekonomian Sri Lanka mulai bangkit pada kuartal ketiga tahun 2023 dan lembaga keuangan internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 2% hingga 3% pada tahun 2024,” ungkapnya kepada anggota parlemen seperti dilansir dari Reuters pada Rabu (6/3/2024).
Presiden Sri Lanka optimis bahwa utang luar negeri baru negaranya dapat terbayar pada tahun 2027. “Jika pendapatan pemerintah dapat dipertahankan pada tingkat yang substansial maka pembayaran utang tidak akan membebani negara,” ujarnya.
Perkembangan positif juga disampaikan oleh Perdana Menteri Sri Lanka, Wickremesinghe. Ia mengungkapkan bahwa cadangan devisa negara telah meningkat menjadi US$ 3 miliar. Ini menunjukkan peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan situasi pada tahun 2022 di mana cadangan devisa sempat berada di bawah US$ 20 juta.
Presiden Sri Lanka menyatakan bahwa kemampuan untuk membayar utang luar negeri baru negaranya akan terwujud pada tahun 2027.
Ia menambahkan bahwa melalui negosiasi restrukturisasi utang, Sri Lanka berhasil mereduksi beban pembayaran utang luar negeri secara tahunan sehingga hanya sebesar 4% dari produk domestik bruto (PDB).
Kesimpulan
Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, telah memastikan bahwa negaranya akan memulai pembayaran utang luar negeri terhutang mulai tahun 2027 hingga 2042. Meskipun menghadapi kesulitan sejak 2022 akibat krisis keuangan, Sri Lanka berhasil melakukan negosiasi intensif dengan kreditur dan mendapatkan talangan dari IMF. Dengan optimisme dan restrukturisasi utang, Sri Lanka berharap dapat membayar utang luar negeri tanpa memberatkan perekonomian negara. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat memberi harapan bagi Sri Lanka untuk keluar dari krisis keuangan yang membelitnya.