indotim.net (Sabtu, 09 Maret 2024) – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyentil proses pembangunan infrastruktur yang tengah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pandangannya, JK menyampaikan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang mungkin merasa dirugikan akibat pembangunan infrastruktur tersebut.
JK mengakui manfaat tol dalam mempercepat perjalanan. Namun, menurutnya, perlu ada keseimbangan yang harus dipertimbangkan.
“Pembangunan infrastruktur memang penting. Saya pikir tadi dari rumah ke sini mungkin 45 menit sampai 1 jam, ternyata cukup 20 menit karena jalan tol bagus. Tentu juga tidak bagus yang punya rumah sebelahnya karena tidak bisa lagi ke warung,” ujar JK dalam acara Election Talks #4 di Universitas Indonesia, Kamis (7/3/2024) kemarin.
“Jadi ada baik buruknya juga suatu pembangunan itu. Baik untuk yang punya mobil, tidak baik untuk yang jalan kaki,” tambahnya.
JK menilai pengeluaran yang terlalu besar yang dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi akan menyulitkan pemerintahan masa mendatang dalam mengelola Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beban yang harus diemban, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur.
“Siapapun pemerintahannya, tidak mudah memerintah Indonesia pada pemerintahan yang akan datang karena pemerintah sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk suatu hal-hal yang kadang-kadang tidak efisien,” ucap Jusuf Kalla.
JK memperhatikan dengan seksama beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kian berat. Kondisi ini terlihat jelas dari ketimpangan antara pendapatan yang diterima dan pengeluaran yang dibuat.
Jusuf Kalla menekankan pentingnya pemerintah yang akan datang memiliki keberanian dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, jika pemerintahan yang akan datang kacau, maka dampaknya akan dirasakan oleh semua pihak dan semuanya akan sulit.
JK mengomentari mengenai utang pemerintah serta program makan siang gratis yang tengah digalakkan. Komentar tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat.
Singgung Utang hingga Program Makan Siang Gratis
Pada kesempatan tersebut, JK mencermati terkait utang pemerintah yang kian meroket. Per akhir bulan Januari 2024, total utang tersebut telah mencapai angka fantastis, yaitu sebesar Rp 8.253,09 triliun.
Menurut JK, “Kita menghadapi tantangan dengan utang yang mencapai lebih dari Rp 8.000 triliun, dengan utang BUMN sekitar Rp 3.000-4.000 triliun, total mencapai Rp 11.000-12.000 triliun. Belum termasuk bunga dan cicilannya.”
Kemudian ditambah dengan program-program yang memerlukan pendanaan besar. Selain subsidi BBM dan listrik, JK juga menyinggung program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
“Belum lagi subsidi BBM, subsidi listrik. Belum lagi bansos Rp 500 triliun, belum lagi makan siang (gratis) Rp 400 triliun, belum lagi untuk pendidikan 20%,” ucapnya.
Berdasarkan berbagai angka pengeluaran yang disampaikan oleh JK, ternyata jumlahnya jauh lebih besar daripada penerimaan negara. JK menganggap tambahan beban pengeluaran tersebut nantinya akan menjadi tanggungan juga bagi rakyat.
“Kalau ditotal, anggaran yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 4.000 triliun, sedangkan pendapatan negara hanya sebesar Rp 2.800 triliun. Akibatnya, kita mengalami defisit sekitar Rp 1.000 triliun. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan menanggung defisit tersebut? Tentu saja kita semua bersama-sama,” ungkapnya.
Menurut Jusuf Kalla, pemerintahan yang baru harus memiliki keberanian dan ketegasan dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur ini. “Jika pemerintahan yang akan datang mengalami kekacauan, dampaknya akan dirasakan oleh semua pihak. Maka, segalanya akan menjadi sulit,” sambung JK.
Kesimpulan
Infrastruktur Jokowi dalam pembangunan di Indonesia menjadi sorotan Jusuf Kalla (JK) yang menyentil dampak dan tanggung jawab pemerintahan masa depan. Dalam acara Election Talks #4, JK menyoroti manfaat tol yang mempercepat perjalanan namun juga menimbulkan dampak negatif bagi sebagian masyarakat. Kritik juga disampaikan terkait utang pemerintah yang meroket dan program-program besar yang memerlukan pendanaan tinggi. JK menegaskan perlunya keberanian dan ketegasan bagi pemerintahan yang akan datang dalam menyelesaikan tantangan infrastruktur dan beban keuangan yang dihadapi.