indotim.net (Rabu, 06 Maret 2024) – Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, terungkap bahwa terdapat skema khusus dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Pihaknya memastikan bahwa dalam penyusunan APBN 2025, kemampuan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke presiden berikutnya telah dipertimbangkan dengan matang.
Prastowo menjelaskan bahwa skema penyusunan APBN 2025 mendatang akan mirip dengan penyusunan APBN pada tahun 2014. Hal ini terjadi ketika terjadi pergantian kepemimpinan dari Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi.
“APBN 2025 bertepatan dengan transisi pemerintahan di tahun 2024. Ini mirip dengan tahun 2014, saat transisi dari pemerintahan SBY ke Jokowi,” katanya, melalui unggahan pada akun X (dulunya Twitter) pribadinya @prastow, dikutip Rabu (6/3/2024).
Bagi Stafsus Sri Mulyani, pentingnya proses koordinasi dan komunikasi yang intens terus ditekankan. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan kelangsungan berjalannya program. Oleh karena itu, pemerintahan saat ini mulai menginisiasi proses penyusunan RAPBN 2025 menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sambil menunggu hasil Pemilu.
Prastowo menjelaskan, Presiden Jokowi memimpin diskusi mengenai asumsi, proyeksi, dan indikator ekonomi untuk APBN 2025. Dia juga mempertimbangkan program Presiden terpilih sambil tetap memperhatikan kondisi APBN dan pentingnya menjaga kesinambungan fiskal yang sehat.
Selain itu, Stafsus Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kesuksesan pelaksanaan APBN 2025. Kerjasama yang sinergis antara berbagai level pemerintahan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan hasil pembangunan yang merata.
“Keterlibatan aktif daerah dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBN sangat diperlukan untuk memastikan program-program pembangunan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas,” tambahnya.
Lebih jauh, Prastowo menambahkan bahwa penyusunan APBN adalah sebuah ritual tahunan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017. Ia juga menjelaskan proses standar yang harus dilalui dalam penyusunan APBN 2025 dalam bentuk timeline.
Adapun skema penyusunan APBN dalam transisi menuju pemerintahan baru diungkapkan oleh Stafsus Sri Mulyani. Proses standar penyusunannya dimulai dari proses internal pemerintah, yakni:
Penetapan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional
Penyusunan kapasitas fiskal
Reviu baseline/angka dasar K/L
Penyampaian KEM PPKF dan Ketersediaan Anggaran ke Presiden (Maret)
Pagu Indikatif (Maret)
Pagu Anggaran (akhir Juni, setelah pembicaraan pendahuluan dengan DPR)
Penelaahan RKA-KL (akhir Juli), Penyusunan Nota Keuangan (awal Agustus)
Penerbitan Perpres rincian APBN TA 2025 (setelah ditetapkan sebagai UU)
Selanjutnya, sekitar bulan Mei dan seterusnya, proses dilanjutkan dengan DPR meliputi:
Penyampaian KEM PPKF ke DPR (minggu ketiga Mei)
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN (Mei-Juni)
Penyampaian RUU APBN 2025 & Nota Keuangan ke DPR
Pembahasan RUU APBN 2025 & NK (Agustus-September)
Penetapan APBN TA 2025 (Oktober)
Sebagai tambahan informasi, Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam sejumlah hitungan cepat atau quick count. Sebelumnya, Prabowo sempat menyebut, dirinya akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.
“Insyaallah, saya akan dilantik tanggal 20 Oktober,” kata Prabowo di Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Dia meyakini, transisi akan berjalan mulus. Apalagi, pihaknya merupakan bagian dari tim Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Dan saya rasa transisi akan mulus karena sebagaimana Anda pahami dari 3 kandidat, tim saya sangat terbuka, dan kita adalah bagian dari tim Jokowi,” katanya.
Di sisi lain, Paslon 02 belum secara resmi diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024 karena proses penghitungan suara masih berlangsung di KPU. Proses rekapitulasi penghitungan suara sendiri akan berlangsung dari tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024.
Kesimpulan
Berdasarkan ulasan Stafsus Sri Mulyani dan Yustinus Prastowo terkait penyusunan APBN 2025, terungkap bahwa pemerintahan saat ini telah mempertimbangkan dengan matang transisi menuju kepemimpinan baru. Proses koordinasi, komunikasi intens, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memastikan kelangsungan program, efektivitas penggunaan anggaran, serta pembangunan yang merata. Dengan proses penyusunan yang terstruktur sesuai timeline dan keterlibatan aktif pihak terkait, diharapkan APBN 2025 dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat secara luas.