indotim.net (Senin, 26 Februari 2024) – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya pengembangan kebudayaan nasional dilakukan secara konsisten. Tujuannya adalah agar Indonesia dapat mempertahankan identitas bangsa dan dapat menjawab berbagai tantangan di era globalisasi.
“Di tengah perubahan dunia yang terbilang cepat, mempertahankan identitas bangsa melalui penguatan nilai-nilai budaya dengan upaya pemajuan kebudayaan merupakan langkah penting yang harus terus ditingkatkan dalam menjawab berbagai tantangan di masa depan,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Senin (26/2/2024).
Dia menyebutkan berdasarkan Data Kemendikbudristek, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indonesia mencapai 55,13 poin pada tahun 2022. IPK nasional masih berada pada level ‘cukup’, yaitu antara 40 hingga 60 poin, dan tidak mengalami perubahan dari level sebelumnya.
Kerangka penilaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi. Dimensi tersebut meliputi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, Warisan Budaya, dan Gender. Indikator-indikator ini telah diadopsi secara global.
“Saat ini, berbagai kendala dihadapi dalam proses pengembangan kebudayaan nasional. Salah satunya adalah masalah kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan, sulitnya regenerasi, kurang tepatnya konsep pelestarian budaya, hingga tradisi yang mulai hilang di beberapa daerah akibat tantangan budaya luar yang semakin merasuk dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.
Sejumlah kendala tersebut, menurutnya, harus mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk segera diatasi.
“Level IPK nasional harus terus ditingkatkan dalam upaya menanamkan dan memperkuat nilai-nilai budaya nasional terhadap setiap warga negara,” ungkapnya.
Menurut Waka MPR, catatan tentang IPK nasional seharusnya dapat menjadi pedoman bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang didasarkan pada pengetahuan (evidence-based policy). Dengan demikian, perencanaan pembangunan kebudayaan dapat menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kondisi di setiap wilayah.
Karena itulah, dia mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu membangun kolaborasi dengan baik untuk meningkatkan proses pembangunan kebudayaan nasional yang berkelanjutan.
Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memperkuat upaya pengembangan kebudayaan nasional. Melalui kolaborasi yang efektif, diharapkan upaya pengembangan kebudayaan bisa terus berjalan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
“Dengan nilai-nilai kebudayaan yang mengakar pada sendi kehidupan masyarakat, dapat terbangun landasan utama tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik,” tutupnya.
Kesimpulan
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya konsistensi dalam pengembangan kebudayaan nasional guna mempertahankan identitas bangsa Indonesia dan menjawab tantangan di era globalisasi. Diperlukan peningkatan level Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) nasional, kolaborasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah, serta perhatian terhadap kendala seperti kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan, masalah regenerasi, dan tantangan budaya luar yang mengancam tradisi lokal.