indotim.net (Sabtu, 02 Maret 2024) – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan usulan terkait opsi angka ambang batas (threshold) untuk fraksi sebagai pengganti parliamentary threshold. Namun, respons mengejutkan datang dari Bendum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, yang dengan tajam mengkritik usulan yang dia nilai sembrono.
“Ini negara jangan dianggap remeh, masa ada ide menggabungkan semua partai yang tidak lolos menjadi 1 fraksi, itu merupakan tindakan yang tidak terarah,” ujar Sahroni kepada wartawan pada Jumat (1/3/2024).
Secara pribadi, Sahroni tak setuju dengan usulan PSI. Menurutnya, adanya ambang batas parlemen adalah bentuk kepastian bahwa masyarakat ingin partai-partai tertentu di parlemen.
Sahroni juga mengkritik keputusan MK yang mengubah ambang batas parlemen menjadi 4 persen sebelum Pemilu 2029. Ia menyoroti keberlanjutan keputusan tersebut dan mempertanyakan alasan di baliknya.
“Saya bingung nih kenapa jadi MK yang putusin? Ini kan harusnya dari DPR dahulu yang akan bahas,” terang Sahroni.
“Ini aturan kok lama-lama MK semua yang putusin? Lembaga lain kelihatannya sudah tidak ada fungsinya,” pungkasnya.
Mendengar pernyataan Sahroni tersebut, publik pun semakin mempertanyakan proses pengambilan keputusan di lembaga negara. Bagaimana bisa keputusan yang seharusnya cepat diambil malah memakan waktu lama?
Diberitakan sebelumnya, penggabungan partai dalam satu fraksi ini muncul dari Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie. Jadi, partai-partai yang suaranya tak memenuhi ambang batas, dapat digabungkan jadi satu fraksi.
“Daripada parliamentary threshold lebih baik dibuat fraksi threshold. Yaitu kebutuhan suara minimum untuk membentuk 1 fraksi sendiri. Jadi suara rakyat tidak terbuang, namun untuk partai-partai yang suaranya tidak mencapai persentase tertentu, digabungkan dalam 1 fraksi,” ujar Grace Natalie.
Kesimpulan
Usulan PSI terkait fraksi threshold menuai kritik tajam dari Bendum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, yang menilai usulan tersebut sembrono dan meragukan. Sahroni mempertanyakan keputusan MK yang mengubah ambang batas parlemen, serta memunculkan pertanyaan atas proses pengambilan keputusan di lembaga negara. Sementara Grace Natalie dari PSI mengusulkan penggabungan partai dalam satu fraksi sebagai solusi. Dengan perbedaan pandangan ini, isu ambang batas parlemen menjadi sorotan penting dalam memastikan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.