indotim.net (Minggu, 03 Maret 2024) – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD), Jansen Sitindaon, memberikan tanggapannya terkait usulan PSI mengenai opsi fraksi threshold yang diusulkan. Menurut Jansen, usulan tersebut dianggap tidak masuk akal karena menurutnya, keberadaan fraksi dari setiap partai di parlemen memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan visi-misi partai tersebut.
“Yang paling masuk akal ya syarat dia bisa membentuk satu fraksi sendiri di parlemen, bukan nebeng dengan partai lain ya. Karena bayangkan, partai itu bisa lolos ke Senayan tapi tidak punya fraksi sendiri. Otomatis visi dan misi partainya tetap tidak bisa dijalankan karena duduknya dia numpang sama partai lain atau beberapa partai bergabung namun beda-beda idelogi. Sedangkan banyak keputusan di DPR itu adalah keputusan fraksi,” kata Jansen kepada wartawan, Sabtu (2/3/2024).
Jansen memberikan contoh terkait sulitnya partai politik menjalankan visi-misi mereka di parlemen. Menurutnya, jika saat ini di DPR RI terdapat 11 Komisi, setiap partai yang ingin membentuk fraksi sendiri minimal harus memperoleh 11 kursi di pemilu. Hal ini bertujuan agar partai tersebut dapat membentuk fraksi sendiri di parlemen tanpa harus berkoalisi dengan partai lain atau bergabung dengan 2 hingga 3 partai lain secara ‘terpaksa’.
“Satu fraksi tunggal saja seperti sekarang di mana semua anggotanya berasal dari partai yang sama kadang tidak efektif, apalagi beda-beda partai gitu. Apalagi yang bergabung itu beda ideologi, beda ketum partai dan berbagai perbedaan lainnya,” ucap Jansen.
“Menurutku, walaupun persyaratan PT dihapuskan atau diturunkan, namun syarat untuk masuk ke parlemen harus tetap ada, yaitu: ‘jika jumlah kursi yang diperoleh oleh sebuah partai dalam pemilu setidaknya sama dengan jumlah komisi yang ada di DPR’. Setidaknya itu harus diatur,” tambahnya.
Dia menjelaskan syarat untuk membentuk satu fraksi minimal sebuah partai harus memiliki satu perwakilan di setiap Komisi yang ada di DPR. Menurutnya, akan menjadi aneh jika terdapat fraksi namun tidak memiliki perwakilan di setiap komisi.
“Jika ke depan misal: jumlah komisi yang ada di DPR tambah jadi 12 maka jumlah minimum anggota DPR-nya yang lolos di pemilu ya 12, dan seterusnya. Sebaliknya kalau komisi yang ada di DPR jumlahnya jadi turun buatlah misal jadi 9, maka sebuah partai sudah bisa lolos jika kursi yang diperolehnya di pemilu minimal dapat 9, dan seterusnya,” jelasnya.
Simak informasi lebih lanjut di halaman berikutnya:
Jansen mengajak semua pihak menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas parlemen. Namun, kata dia, dengan putusan ini maka niat untuk menyederhanakan atau mengurangi jumlah partai politik di Indonesia dapat dipastikan gagal.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengusulkan opsi fraksi threshold sebagai pengganti parliamentary threshold. Grace Natalie awalnya menegaskan PSI bukanlah penggugat syarat ambang batas DPR yang baru-baru ini diputuskan MK.
Grace merespons narasi di media sosial yang menarasikan putusan MK ini menguntungkan PSI.
“Yang mengajukan tuntutan kan Perludem. Dan memang upaya ini konsisten dilakukan sudah lama, bukan baru-baru ini,” kata Grace saat dikonfirmasi, Jumat (1/3/2024).
Grace menilai langkah yang diambil oleh Perludem merupakan langkah yang tepat untuk mencegah suara rakyat terbuang akibat aturan PT 4%. Ia menyatakan bahwa suara partai politik yang tidak lolos ke parlemen sangat penting jika digabungkan.
“Kami mengapresiasi keputusan tersebut dan juga upaya dari Perludem untuk memastikan tidak ada suara rakyat yang terbuang begitu saja. Suara dari partai-partai nonparlemen yang digabungkan memiliki andil yang signifikan, mencapai 9,79%,” ujar Grace.
Kesimpulan
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD), Jansen Sitindaon, menilai usulan PSI mengenai opsi fraksi threshold sebagai tidak masuk akal, karena menurutnya keberadaan fraksi dari setiap partai di parlemen memiliki peran penting dalam menjalankan visi-misi partai. Jansen menyoroti pentingnya persyaratan bagi sebuah partai untuk membentuk fraksi sendiri di parlemen tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, dengan mengusulkan syarat minimal kursi yang diperoleh sebuah partai setara dengan jumlah komisi di DPR. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen namun menilai langkah Perludem untuk menggabungkan suara partai politik nonparlemen yang tidak lolos ke parlemen sebagai langkah yang tepat untuk mencegah pemborosan suara rakyat.