indotim.net (Rabu, 06 Maret 2024) – Pembangunan infrastruktur besar-besaran diperlukan agar energi baru terbarukan (EBT) dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurut perhitungan, diperlukan dana hingga Rp 2.300 triliun hingga tahun 2040.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa untuk mendekatkan pembangkit listrik tenaga hidro ke pusat permintaan listrik, diperlukan pembangunan infrastruktur transmisi yang memadai. Namun, tantangannya adalah jarak yang jauh antara sumber listrik dan pusat permintaan.
“Maka, kita melihat seperti itu, dengan terpaksa, akan ada pembangunan transmisi dalam skala yang sangat besar, disebut green enabling transmission. Kemarin, dalam acara Road to PLN Investment Days 2024 di Jakarta pada Rabu (6/3/2024), perintahnya Pak Dirjen ‘Pak Dirut itu tolong petakan semua potensinya, kita bikin backbone’,”
Darmawan mengungkap, potensi pembangkit energi terbarukan (EBT) dari sumber hidro ada di Sumatera Utara dan Aceh. Meskipun demikian, tingkat kebutuhan listrik tertinggi terpusat di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
“Transmisinya sejauh apa? 3.500 kilometer, itu hanya bagian tulang punggungnya,” ungkap Darmawan.
Kemudian, energi yang dihasilkan akan disalurkan melalui transmisi menuju ke sumber permintaan listrik. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperlukan jaringan transmisi sepanjang 47.000 kilometer.
“Dengan panjang jalan sekitar 47.000 kilometer, jika Bapak ingin melakukan perjalanan keliling bumi bersama saya, itu artinya bisa mengelilingi bumi sebanyak 42.500 kali, ditambah dengan 5 ribu kali lagi, total menjadi 47.500 kali. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur ini akan dilakukan secara besar-besaran,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Darmawan membocorkan draft terbaru Rencana Umum Ketanagalistrikan (RUKN). Beliau mengungkapkan bahwa akan dilakukan penambahan pembangkit listrik dengan kapasitas mencapai 80 gigawatt (GW) hingga tahun 2040, di mana 75% di antaranya berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Saat diwawancarai, Darmawan menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 30 GW pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan hidro dan panas bumi. Selain itu, sebanyak 28 GW juga akan berasal dari tenaga angin dan surya. Total kebutuhan anggaran untuk pengembangan infrastruktur kelistrikan ini hingga tahun 2040 diperkirakan mencapai Rp 2.300 triliun.
“Price tag-nya, saat dihitung kemarin sekitar US$ 152 miliar. Jadi jika dikalikan dengan kurs Rp 15.000, sekitar Rp 2.300 triliun antara hari ini sampai tahun 2040,” ujarnya.
Kesimpulan
Pembangunan infrastruktur dalam skala besar diperlukan untuk memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) secara optimal di Indonesia. Dengan perkiraan dana mencapai Rp 2.300 triliun hingga tahun 2040, termasuk pembangunan transmisi yang memadai sepanjang 47.000 kilometer, Indonesia berupaya untuk menambah kapasitas pembangkit listrik hingga 80 gigawatt (GW) dengan 75% berasal dari EBT, seperti hidro, panas bumi, tenaga angin, dan surya. Tantangannya adalah mengatasi jarak antara sumber energi dan pusat permintaan listrik yang terpusat di Jakarta dan sekitarnya.