Luhut Ungkap Rencana Pembelian Pupuk Subsidi Secara Langsung

indotim.net (Sabtu, 09 Maret 2024) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan pemerintah tengah menggodok single identity number (SIN) sebagai bagian dari pengembangan teknologi pemerintahan (Govtech). Dengan SIN, terdapat sejumlah manfaat yang dapat dinikmati masyarakat.

Luhut menyebut salah satu keuntungan dari Sistem Informasi Nasional (SIN) adalah kemudahan dalam mendapatkan pupuk subsidi. SIN memungkinkan penerima langsung menerima pupuk subsidi tanpa perantara.

“Artinya apa, kita misalnya punya subsidi pupuk Rp 30 triliun atau lebih mungkin, itu langsung target aja kepada orang yang nerima. Pupuknya sudah disiapin, dia tinggal beli. Gak ada perantara lain lagi,” ucap Luhut di akun Instagram resminya, dikutip Sabtu (9/3/2024).

Luhut kemudian mengatakan, SIN akan membuat bantuan pupuk subsidi lebih efisien. Dengan demikian, hal ini juga akan membuat kualitas perekonomian Indonesia meningkat.

Di sisi lain, Luhut menjelaskan manfaat yang bisa diperoleh kementerian/lembaga (K/L) melalui sistem e-katalog. Dengan adanya sistem ini, setiap K/L dapat mencatat kebutuhannya secara langsung tanpa melalui perantara.

“Semua kementerian dan lembaga memiliki aplikasi sendiri, memiliki portal sendiri, sekarang kita akan membuat satu agar kita dapat mengukur dan mengetahui, berapa banyak kebutuhan komputer di kementerian A dan lembaga A, tipe apa yang tersedia. Kami tadi membuat tadi, masukkan dalam e-katalog,” pungkas Luhut.

Kesimpulan

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengimplementasikan single identity number (SIN) guna mempermudah akses masyarakat terhadap pupuk subsidi secara langsung tanpa perantara. Dengan SIN, bantuan pupuk subsidi diharapkan dapat diperoleh dengan lebih efisien, meningkatkan kualitas perekonomian Indonesia, serta memungkinkan setiap kementerian/lembaga mencatat kebutuhannya melalui sistem e-katalog tanpa melibatkan perantara, sehingga mendukung efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan kebutuhan pemerintah.

READ  Kemungkinan Akses Dana Kemensos dari Perusahaan Jerman SAP Dibantah