indotim.net (Rabu, 17 Januari 2024) – Pemerintah telah mengumumkan rencana membuka seleksi calon aparatur sipil negara (ASN) dengan total 2,3 juta formasi pada tahun 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa dalam perekrutan ini, para fresh graduate dan talenta digital juga didorong untuk ikut berpartisipasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo, mendorong peningkatan jumlah fresh graduate-talenta digital dalam proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak dari transformasi digital yang semakin pesat di berbagai sektor.
Tjahjo Kumolo berharap kebijakan yang diterapkan pada tahun 2024 mampu mengurangi pihak yang akan terdampak oleh transformasi digital, sekaligus menyediakan peluang bagi generasi muda yang memiliki kemampuan digital. Dengan adanya talenta digital yang handal dan kompeten, diharapkan birokrasi dan pelayanan publik bisa berjalan lebih efektif dan efisien.
Rekrutan baru CASN 2024 juga akan didorong untuk memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah. Menurut Tjahjo Kumolo, penilaian kinerja yang lebih transparan dan berdasarkan hasil kinerja akan memberikan dorongan bagi aparatur sipil dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kami mengarahkan talenta digital dan perekrutan baru ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sambil menjadi pendorong dalam memperkuat akuntabilitas birokrasi,” ungkap Anas dalam keterangan tertulis, Rabu (17/1/2024).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo, mendorong kehadiran lulusan baru dan talenta digital dalam seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024. Hal ini diungkapkan oleh Anas, Wakil Menteri PAN dan RB, saat menjelaskan mengenai pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini.
Anas menjelaskan bahwa pengadaan ASN tahun ini terutama ditujukan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini diberlakukan dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ASN pada sektor pelayanan dasar, seperti tenaga guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, fokus juga diberikan pada penyelesaian permasalahan tenaga Non-ASN di instansi pemerintah sesuai dengan mandat Undang-Undang No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
“Pada tahun ini, pemerintah memberikan alokasi yang cukup besar bagi para fresh graduate melalui seleksi CPNS. Sementara itu, seleksi PPPK menjadi fokus utama pemerintah dalam melakukan penataan pegawai non-ASN. Oleh karena itu, 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai non-ASN di Instansi Pemerintah,” terang narasumber.
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Anas menjelaskan bahwa kebutuhan 2,3 juta ASN terdiri dari 429.183 posisi di instansi pusat, termasuk 207.247 formasi CPNS dan 221.936 formasi PPPK. Formasi ini mencakup guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi era digitalisasi yang semakin maju. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mendorong fresh graduate yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi dan digital untuk mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN) tahun 2024.
“Pada tahun ini, kami lebih mengalokasikan formasi untuk instansi daerah daripada instansi pusat, karena kami melihat bahwa banyak daerah membutuhkan tenaga ASN untuk memperbaiki pelayanan publik,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB).
Menurut Anas, seleksi CPNS dan PPPK secara nasional akan dilaksanakan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT). Namun, untuk penataan pegawai non-ASN sesuai dengan amanat UU ASN terbaru, penataan pegawai non-ASN atau yang dikenal sebagai pegawai bukan ASN harus diselesaikan paling lambat pada Desember 2024.
Kementerian PANRB, BKN, dan Komisi II DPR RI telah mencapai kesepakatan mengenai penataan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN. Kesepakatan ini diimplementasikan melalui seleksi CASN tahun 2024. Tujuan dari seleksi ini adalah untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing peserta, dimana penilaiannya akan dilakukan melalui pemeringkatan berurutan yang terbaik.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) berencana mendorong generasi fresh graduate dan talenta digital dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024.
Langkah ini diambil untuk menjaga kesesuaian kompetensi aparatur sipil negara dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pemerintahan yang semakin digital di masa depan.
Selain itu, MenPAN-RB juga akan menetapkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Penuh Waktu sesuai dengan kondisi keuangan pada instansi pemerintah masing-masing.
Di sisi lain, bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga non-ASN akan diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu dan kemudian secara bertahap akan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah. Prinsip yang disepakati bersama adalah bahwa tidak akan ada pengurangan penghasilan, PHK massal, atau penambahan beban anggaran yang terjadi.
“Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dapat mengoptimalkan alokasi formasi yang telah disediakan. Konsolidasi kebutuhan ASN pusat dan daerah dilakukan melalui aplikasi formasi elektronik (e-formasi),” ujar Anas.
“Ayo kita optimalkan agar pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak bisa terwujud secara optimal melalui peran SDM yang profesional,” tandasnya.