indotim.net (Senin, 22 Januari 2024) – Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, kembali menegaskan bahwa tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya langkah konkret menuju pembentukan negara Palestina.
Seperti yang dilaporkan oleh Al Arabiya, pada Senin (22/1/2024), Pangeran Faisal menegaskan dalam wawancara dengan CNN yang disiarkan pada Minggu (21/1) waktu setempat, bahwa tidak akan ada hubungan resmi antara Riyadh dan Tel Aviv sebelum masalah Palestina diselesaikan.
Saat ditanya apakah itu berarti tidak akan ada hubungan resmi tanpa jalan menuju negara Palestina yang kredibel dan tidak dapat diubah, Pangeran Faisal menjawab: “Itulah satu-satunya cara agar kita bisa mendapatkan manfaatnya.”
“Jadi iya, karena kita memerlukan stabilitas dan hanya stabilitas yang bisa dicapai melalui penyelesaian masalah Palestina,” tegasnya.
Pernyataan Pangeran Faisal merupakan bagian dari wawancara yang sebelumnya telah direkam di sela-sela Forum Ekonomi Dunia yang diadakan pekan lalu di Davos, Swiss. Kemudian, wawancara tersebut baru disiarkan pada Minggu (21/1) waktu setempat di CNN.
Pangeran Faisal, dalam sebuah wawancara, juga menegaskan bahwa menenangkan konflik di Jalur Gaza dan menghentikan hilangnya nyawa warga sipil adalah prioritas utama bagi Arab Saudi.
“Apa yang kita lihat adalah Israel menghancurkan Gaza, penduduk sipil Gaza. Ini sama sekali tidak perlu, sama sekali tidak bisa diterima dan harus dihentikan,” tegas Arab Saudi.
Arab Saudi telah menegaskan bahwa tidak akan ada proses normalisasi hubungan dengan Israel tanpa memperhatikan isu Palestina sebagai prioritas utama.
Langkah ini diambil menyusul gencarnya negara-negara Arab lainnya yang mendeklarasikan normalisasi hubungan dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan.
Arab Saudi, sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki peran penting dalam isu Palestina dan konflik Timur Tengah secara keseluruhan.
Israel melancarkan serangan terhadap Jalur Gaza sebagai tanggapan atas serangan mendadak yang dilakukan oleh kelompok Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Menurut otoritas Tel Aviv, serangan tersebut mengakibatkan kematian sekitar 1.200 orang, sebagian besar di antaranya adalah warga sipil, dan lebih dari 250 orang lainnya ditawan.
Sementara laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebutkan bahwa lebih dari 25.000 orang, terutama perempuan dan anak-anak, telah tewas akibat serangkaian serangan Israel yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Lebih dari 62.000 orang lainnya juga mengalami luka-luka.
Pada Kamis (18/1) pekan lalu, Duta Besar Saudi untuk Amerika Serikat (AS), Putri Reema binti Bandar, menegaskan bahwa Riyadh tidak bisa melanjutkan pembicaraan mengenai kesepakatan penting untuk mengakui Israel sebelum tercapai gencatan senjata di Jalur Gaza. Sementara itu, Tel Aviv tetap dengan teguh menolak gencatan senjata tersebut.
“Saya pikir hal yang paling penting untuk disadari adalah (Kerajaan Saudi) belum menempatkan normalisasi sebagai inti kebijakannya. Hal ini menempatkan perdamaian dan kemakmuran sebagai inti kebijakannya,” ujar Putri Reema saat berbicara dalam panel Forum Ekonomi Dunia di Davos.
“(Kerajaan Saudi) Sudah cukup jelas. Selama masih terjadi kekerasan di lapangan dan pembunuhan masih berlangsung, kita tidak bisa membicarakannya pada hari berikutnya,” tegasnya.
Saudi secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah mengakui Israel dan tidak akan bergabung dengan Perjanjian Abraham yang dimediasi oleh Amerika Serikat pada tahun 2020 lalu. Perjanjian tersebut telah membuat beberapa negara tetangga Saudi, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Maroko, menjalin hubungan resmi dengan Israel.
Belakangan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak pembentukan negara Palestina, yang merupakan salah satu solusi yang diajukan oleh sekutunya, Amerika Serikat, untuk mencapai perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina.
Kesimpulan
Pangeran Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, kembali menegaskan bahwa tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel tanpa langkah konkret menuju pembentukan negara Palestina. Arab Saudi memiliki peran penting dalam isu Palestina dan konflik Timur Tengah secara keseluruhan. Saudi secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah mengakui Israel dan menempatkan perdamaian dan kemakmuran sebagai inti kebijakannya. Hal ini terjadi di tengah gencarnya negara-negara Arab lainnya yang mendeklarasikan normalisasi dengan Israel.