Debat Prabowo vs Jokowi 2019 Diungkit Mahfud: Kisah Panas di Panggung

indotim.net (Senin, 22 Januari 2024) – Dalam pertarungan debat cawapres tadi malam, Mahfud Md mengajukan pertanyaan mengenai kebijakan impor pangan di Indonesia kepada Gibran Rakabuming Raka. Mahfud mengingatkan kembali perdebatan Pilpres 2019 antara Prabowo Subianto versus Joko Widodo (Jokowi), yang merupakan ayah dari Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut disampaikan Mahfud saat bertanya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dalam debat keempat Pilpres 2024 yang berlangsung pada Minggu (21/1/2024). Mahfud menyebutkan bahwa dalam debat Pilpres 2019, Prabowo mengingatkan janji Jokowi yang tidak ingin mengimpor komoditas pangan.

“Saudara, pada 17 Februari 2019 dalam sebuah debat calon presiden, Pak Prabowo menyampaikan bahwa Pak Jokowi tidak akan mengimpor komoditas pangan jika terpilih menjadi Presiden. Ternyata selama 4 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, masih terjadi impor yang merugikan banyak petani,” ujar Mahfud di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (21/1) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud menyebutkan bahwa impor pangan masih terjadi secara signifikan selama masa jabatan Jokowi yang kedua. Ia mencatat impor kedelai sebanyak 2 juta ton, serta impor bahan pangan lainnya seperti susu, gula pasir, dan daging sapi. Mahfud kemudian mengajukan pertanyaan kepada Gibran mengenai solusi yang akan diambil untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Namun sampai saat ini kita masih melakukan impor bahan pangan dalam jumlah besar, bahkan semakin meningkat. Nah, apa usulan Anda untuk menyelesaikan masalah 5 tahun yang lalu ini?” tanya Mahfud.

Selanjutnya, jawaban Gibran:

Gibran Sebut El Nino Biang Kerok Impor Pangan

Gibran memberikan tanggapan atas pertanyaan Mahfud terkait solusi agar Indonesia tidak lagi mengimpor pangan. Menurut Gibran, sebelum tahun 2023, Indonesia pernah mencapai kemandirian pangan. Namun, ada satu faktor yang menjadi penyebab Indonesia harus kembali mengimpor bahan pangan.

READ  Disebut Hasto Mulai Memengaruhi Emosional Prabowo, Ini Respons Gibran

“Pada tahun 2023, terjadi impor karena adanya fenomena El Nino di sebagian besar belahan dunia,” ujar Gibran dalam Debat Pilpres 2024 yang berlangsung di JCC Senayan Jakarta, pada Minggu (21/1/2024).”

Menurut Mahfud, cara agar Indonesia tidak perlu mengimpor pangan adalah dengan meningkatkan produktivitas. Ada dua poin utama yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas, yaitu lahan dan pupuk.

Dalam perdebatan terkait Pilpres 2019 antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi), Mahfud mengungkit kembali isu ini. Dia menyoroti perlunya mekanisasi dalam meningkatkan produktivitas pangan. Selain itu, Mahfud juga menekankan pentingnya modernisasi dalam sektor ini.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut program petani milenial yang telah dibentuk di Jawa Barat saat Ridwan Kamil menjabat sebagai Gubernur. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada para petani muda agar dapat meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan teknologi modern.

Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, menilai jawaban dari cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, soal greenflation tidak karuan. (YouTube KPU RI) Foto: Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, menilai jawaban dari cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, soal greenflation tidak karuan. (YouTube KPU RI)

Pertandingan antara Prabowo dan Jokowi dalam pemilihan presiden tahun 2019 dibahas kembali oleh Mahfud di panggung debat. Gibran, sebagai cawapres nomor urut 2, berbicara tentang pentingnya modernisasi alat pertanian untuk membantu proses bertani. Menurutnya, alat-alat berbasis Internet of Things (IoT) dapat digunakan untuk memeriksa kesuburan tanah dan keasaman (pH) tanah. Selain itu, dia juga menyebut penggunaan pesawat tanpa awak (drone) untuk penyemprotan pestisida.

“Lalu tentu saja kita harus menggandeng anak-anak muda. Seperti di Jabar sudah ada program petani milenial. Ya kita juga harus mengedepankan smart farming,” imbuhnya.

Selain itu, Gibran juga menanggapi kritik terhadap food estate. Dia menjelaskan bahwa program food estate akan menunjukkan hasilnya setelah beberapa kali panen.

“Jadi memang yang namanya food estate, lahan pertanian tersebut adalah program jangka panjang, Pak. Tidak bisa langsung dinilai hasilnya pada panen pertama, kedua, atau ketiga. Hal ini pasti dipahami oleh para petani. Hasil yang sebenarnya baru akan terlihat pada panen keenam, ketujuh, atau kedelapan,” ujar dia.

READ  Mau Fokus pada Transformasi Digital, Perusahaan Keuangan Spanyol PHK 320 Karyawan di AS!

Gibran juga meminta Mahfud tidak perlu menimbulkan rasa takut pada rakyat. “Terima kasih Prof Mahfud atas evaluasinya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, tapi sekali lagi hal ini perlu dievaluasi dan kita harus menghindari narasi yang menakutkan bagi masyarakat,” ujarnya.

Gibran Rakabuming Raka Foto: Screenshot YouTube KPU

Selanjutnya, debat Prabowo vs Jokowi tahun 2019 yang diungkit oleh Mahfud:

Terkait Debat Prabowo vs Jokowi tahun 2019, Mahfud Membahas Kembali

Pada debat Pilpres 2019 yang diadakan pada 17 Januari 2019 lalu, Prabowo dan Jokowi saling berkompetisi sebagai calon presiden. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengkritik masalah impor beras.

“Dalam imopr-impor beras, gula, dan komoditas-komoditas lain yang sangat merugikan petani kita, apakah Bapak yakin dan dapat menjamin bahwa para pejabat yang bekerja untuk Bapak tidak memiliki kepentingan pribadi, kelompok, atau bisnis di dalam kebijakan-kebijakan yang mereka ambil? Terima kasih,” tanya Prabowo pada waktu itu.

Pada debat tersebut, Prabowo yang didampingi oleh Sandiaga Uno sebagai calon presiden membawa isu mengenai pengangkatan pejabat-pejabat yang ada kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak memiliki kepentingan terkait pengangkatan pejabat-pejabat tersebut.

Jokowi menyampaikan cara pembuatannya untuk mengatasi perizinan bagi para pengusaha, yaitu melalui online single submission. Dengan penyederhanaan sistem ini, diharapkan dapat meminimalkan peluang terjadinya korupsi. Jokowi meyakinkan Prabowo untuk melaporkan segala bentuk penyelewengan ke polisi atau KPK. Namun, Prabowo masih mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia merasa bingung dengan kebijakan Jokowi terkait pengaturan harga beras melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) yang justru membingungkan rakyat.

“Pak Jokowi yang saya hormati, dengan segala kerendahan hati, membingungkan kami bahwa di antara menteri-menteri Bapak itu berseberangan. Ada yang mengatakan produksi persediaan beras cukup. Tapi ada lagi yang ingin impor beras. Jadi ini membingungkan kami. Pejabat yang Bapak angkat, termasuk Dirut Bulog Pak Buwas, mengatakan bahwa (beras) cukup, menteri pertanian Bapak mengatakan cukup, tapi Menteri Perdagangan Bapak mengizinkan impor komoditas pangan yang begitu banyak,” tutur Prabowo.

READ  BMKG Mencatat 14 Gempa Susulan Setelah Gempa Banten

Jokowi menyatakan bahwa perdebatan mengenai impor-tidak impor adalah hal biasa saja.

“Di rapat-rapat saya persilakan kok, menteri-menteri saling debat saya dengarkan. Ada yang ingin mengimpor, ada yang tidak ingin mengimpor. Tetapi setelah diputuskan, keputusan tersebut harus dijalankan. Penting bagi menteri untuk saling mengontrol, saling memeriksa, dan saling mengawasi. Saat ini sangat penting. Tidak perlu menteri selalu menyepakati segalanya. Di rapat-rapat, saya mempersilakan debat, tidak masalah. Nanti setelah debat selesai, barulah saya putuskan apakah akan mengimpor atau tidak,” jawab Jokowi.

Pada debat kedua Pilpres 2019, Jokowi menyatakan bahwa impor pangan Indonesia telah mengalami penurunan. Pada tahun 2014, Indonesia mengimpor 3,5 juta ton jagung. Namun pada tahun 2018, impor jagung Indonesia hanya mencapai 180 ribu ton.

“Artinya petani jagung kita telah memproduksi 3,3 juta ton, sehingga impor saat ini mengalami penurunan yang signifikan,” ujar Jokowi.

Mahfud memunculkan perdebatan antara Prabowo dan Jokowi dalam pemilihan presiden tahun 2019. Dalam debat tersebut, Jokowi menyinggung mengenai impor beras yang mengalami penurunan sejak 2014 hingga 2019. Menurut Jokowi, Indonesia mampu mencapai swasembada beras pada tahun 1984 dengan jumlah produksi sebesar 21 juta ton per tahun.

“Pada tahun 2018, produksi beras di Indonesia mencapai 33 juta ton. Sementara itu, konsumsi beras hanya sebesar 29,9 juta ton. Artinya, terdapat surplus beras sebanyak hampir 3 juta ton. Mengapa kita masih melakukan impor? Impor dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok, menstabilkan harga, serta memiliki cadangan untuk menghadapi bencana, kegagalan panen, dan wabah hama,” ujar Jokowi.