indotim.net (Selasa, 23 Januari 2024) – Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, menciptakan kehebohan dalam pertemuan dengan para Menlu negara-negara Uni Eropa di Brussels, Belgia, pekan ini. Katz mengusulkan agar penduduk Jalur Gaza dipindahkan ke sebuah pulau buatan di Laut Mediterania.
Seperti dilaporkan oleh New Arab pada Selasa (23/1/2024), Menteri Luar Negeri Israel, Katz, mengusulkan agar warga Gaza dipindahkan ke pulau buatan. Usulan tersebut menuai kekecewaan dari para Menteri Luar Negeri Uni Eropa yang hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas rencana perdamaian komprehensif bagi konflik antara Israel dan Palestina.
Menteri Luar Negeri Israel, Katz, telah mengusulkan agar warga Gaza dipindahkan ke sebuah pulau buatan yang terletak di lepas pantai mereka. Rencana ini dikemukakan oleh Katz saat ia mempresentasikan sejumlah video kepada Dewan Menteri Luar Negeri Eropa.
Pulau buatan yang disebutkan dalam presentasi Katz terletak di lepas pantai Gaza. Selain itu, Katz juga mengusulkan pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Israel dengan Arab Saudi, Yordania, Bahrain, dan Uni Emirat Arab.
“Tujuan kami jelas: demiliterisasi dan stabilisasi Gaza, dengan Israel mempertahankan kendali keamanan untuk melindungi rakyat kami,” ujar Katz dalam pertemuan dengan para Menteri Luar Negeri Uni Eropa seperti yang dilansir oleh Jerusalem Post.
“Dengan mencapai hal ini, akan terbuka peluang-peluang baru secara regional yang dapat membantu memajukan inisiatif ekonomi dan kemanusiaan yang menguntungkan bagi semua orang, termasuk warga Gaza,” ujar sang Menteri Luar Negeri.
Katz, menurut New Arab, sudah lama mengadvokasi pembentukan pulau buatan di lepas pantai Gaza. Pada tahun 2011, saat ia menjabat sebagai Menteri Transportasi Israel di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, dia pertama kali mengusulkan ide ini.
Proposal oleh Menlu Israel, Katz, mengusulkan agar warga Gaza dipindahkan ke pulau buatan yang akan dibuat menjadi pusat pelayaran bagi Jalur Gaza selama minimal 100 tahun. Proposal ini juga mencakup rencana untuk menghadirkan pasukan militer internasional yang akan mengendalikan pulau tersebut.
Otoritas Palestina, saat itu, menolak tegas gagasan tersebut dan mengecamnya sebagai “hanya khayalan belaka”.
Simak berita lengkapnya di halaman selanjutnya.
Laporan mengenai usulan tersebut muncul ketika Israel dituduh berusaha mengusir paksa penduduk Gaza dalam perang melawan Hamas di wilayah tersebut. Otoritas kesehatan Gaza melaporkan bahwa lebih dari 25.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah tewas akibat serangan bertubi-tubi dari Israel.
Lebih dari 1,8 juta orang terpaksa mengungsi di dalam wilayah Gaza akibat perang tersebut.
Tokoh-tokoh terkemuka dalam pemerintahan Israel, termasuk Perdana Menteri Netanyahu dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir yang kontroversial, telah mengusulkan gagasan “imigrasi sukarela” dari Jalur Gaza. Namun, rencana ini menuai kecaman karena dianggap sebagai eufemisme untuk praktik pembersihan etnis.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel menyanggah laporan The Guardian yang menyebut Katz mengusulkan pemindahan penduduk Gaza ke pulau buatan. Kementerian Luar Negeri Israel dengan tegas menyatakan bahwa Katz tidak pernah mengusulkan hal tersebut saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Uni Eropa.
“Dia tidak pernah mengatakan hal semacam itu, dan tidak ada rencana seperti itu,” tegas Kementerian Luar Negeri Israel kepada The Times of Israel.
Menteri Luar Negeri Israel, Katz, mengusulkan agar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke pulau buatan. Hal ini diumumkannya melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, yang juga menyebutkan bahwa perumahan juga bisa ditempatkan di pulau tersebut.
Kesimpulan
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menciptakan kehebohan dalam pertemuan dengan para Menlu negara-negara Uni Eropa di Brussels, Belgia, dengan mengusulkan agar penduduk Jalur Gaza dipindahkan ke sebuah pulau buatan di Laut Mediterania. Proposal ini menuai kekecewaan dari para Menlu Uni Eropa yang hadir dalam pertemuan tersebut. Meskipun rencana ini dianggap kontroversial dan ditolak oleh Otoritas Palestina, Menteri Luar Negeri Israel tetap bertahan pada pandangannya untuk demiliterisasi dan stabilisasi Gaza. Namun, Kementerian Luar Negeri Israel menyanggah laporan tersebut dan menyatakan bahwa Katz tidak pernah mengusulkan hal tersebut dalam pertemuan dengan Menlu Uni Eropa.