indotim.net (Sabtu, 27 Januari 2024) – Pemerintah Israel berencana untuk menghentikan badan PBB yang bertanggung jawab atas pengungsi Palestina, UNRWA, agar tidak beroperasi di Gaza setelah konflik dengan kelompok Hamas berakhir.
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengungkapkan hal ini dalam sebuah postingan di Twitter pada hari Sabtu (27/1). Pemerintah Israel telah menuduh beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan yang dilancarkan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023.
“Kementerian Luar Negeri bertujuan untuk memastikan bahwa UNRWA tidak akan menjadi bagian dari masa depan,” tulis Katz di X, seraya menambahkan bahwa ia akan berupaya mengumpulkan dukungan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan para pendonor besar lainnya untuk badan PBB tersebut.
Organisasi Hamas mengutuk “ancaman” yang dilakukan oleh Israel terhadap badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggung jawab atas pengungsi Palestina di Gaza.
“Kami meminta PBB dan organisasi internasional untuk tidak menyerah pada ancaman dan pemerasan dari Israel,” kata kantor pers Hamas dalam sebuah postingan di Telegram.
Israel telah menuduh beberapa pegawai UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Akibat tuduhan ini, pemerintah Australia dan Kanada telah secara sementara menghentikan pendanaan mereka ke badan PBB tersebut.
Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tuduhan terhadap UNRWA pada hari Sabtu (27/1).
“Kami sedang melakukan pembicaraan dengan mitra-mitra dan akan menunda sementara penyaluran dana terbaru,” tulis Wong di platform media sosial X, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita AFP, Sabtu (27/1/2024).
“Kami menyambut baik tanggapan cepat UNRWA, termasuk mengakhiri kontrak dan meluncurkan penyelidikan, serta pengumuman baru-baru ini mengenai penyelidikan penuh terhadap tuduhan terhadap organisasi tersebut,” tambahnya.
Menteri Pembangunan Internasional Kanada, Ahmed Hussen, pada Jumat (26/1) mengumumkan bahwa Ottawa “sementara menghentikan pendanaan tambahan untuk UNRWA sembari negara tersebut melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap tuduhan ini”.
“Kanada sangat serius dalam menanggapi laporan ini dan menjalin hubungan erat dengan UNRWA dan donor lain terkait masalah ini,” tulisnya di X.
“Jika tuduhan tersebut terbukti benar, Kanada mengharapkan UNRWA segera mengambil tindakan terhadap mereka yang diduga terlibat dalam serangan Hamas,” kata Hamas dalam pernyataannya.
Langkah tersebut diambil setelah Amerika Serikat juga menghentikan pendanaannya untuk UNRWA pada hari Jumat (26/1) waktu setempat. Mereka mengklaim bahwa 12 pegawai UNRWA “mungkin terlibat” dalam serangan Hamas yang memicu perang di Gaza.
Pada hari Jumat, UNRWA mengumumkan bahwa mereka telah melakukan pemecatan terhadap beberapa pegawai yang dituduh Israel terlibat dalam serangan oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 yang lalu.
Philippe Lazzarini, kepala badan PBB tersebut, berkomitmen untuk memperoleh pertanggungjawaban hukum, termasuk melalui proses pengadilan, bagi setiap staf UNRWA yang terlibat dalam serangan Hamas.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah menjanjikan untuk melakukan “kajian independen yang mendesak dan komprehensif terhadap UNRWA”.
Kesimpulan
Pemerintah Israel berencana untuk menghentikan badan PBB, UNRWA, agar tidak beroperasi di Gaza setelah konflik dengan Hamas berakhir. Mereka telah menuduh beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan yang dilancarkan oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Negara seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat juga menghentikan pendanaan mereka untuk UNRWA sementara waktu. Namun, badan PBB tersebut telah mengambil langkah dengan memecat beberapa pegawai yang dituduh terlibat dalam serangan tersebut. Sekretaris Jenderal PBB telah berjanji untuk melakukan kajian independen terhadap UNRWA. Reaksi Hamas terhadap ancaman Israel ini adalah dengan meminta PBB dan organisasi internasional untuk tidak menyerah pada tekanan Israel.