Anies Incar Prestasi untuk Raih Posisi di BUMN: Bukan Jaringan yang Menentukan

indotim.net (Jumat, 12 Januari 2024) – Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, menginginkan agar prestasi menjadi penentu dalam menentukan posisi jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Anies yakin bahwa dengan cara ini, praktik pemberian jabatan kepada orang dalam (ordal) dapat diberantas.

“Yang tak kalah penting, kembalikan merit system di dalam BUMN kita, supaya prestasi menentukan posisi bukan koneksi menentukan posisi, supaya ordal-ordal selesai,” kata Anies dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis (11/1/2024) malam.

Anies berpendapat bahwa negara didirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memiliki fleksibilitas dalam melakukan pembangunan. Oleh karena itu, Anies melihat bahwa BUMN tidak selalu harus fokus mencari keuntungan semata untuk meningkatkan pendapatan negara.

“Dua tangan ini harus dikerjakan sama-sama. Tapi jika kedua aspek ini, yakni birokrasi dan korporasi, dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan negara, maka akan terjadi kerumunan di pasar. Konflik kepentingan pasti akan ada. Di satu sisi, kita memiliki regulator sedangkan di sisi lain ada pelaku pasar. Ini bisa mengakibatkan regulasi yang menguntungkan pelaku pasar. Benarkah?” jelasnya.

Anies berbagi pengalamannya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat sedang mengembangkan transportasi umum di Ibu Kota, Anies memilih untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai alternatif dari menugaskan Dinas Perhubungan. Keputusan ini diambil karena Anies ingin memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola proyek tersebut.

“Kami memilih menggunakan PT karena PT memudahkan untuk melakukan kontrak dengan siapa saja, proses penambahan dan pemecatan karyawan dapat dilakukan tanpa terbebani oleh peraturan ASN yang rumit, serta memungkinkan untuk melakukan investasi dan kerjasama dengan perusahaan periklanan,” ujar Anies.

READ  Anies Sempurnakan Peringatan Haul Akbar dua Tokoh Agung di Lampung

“Jadi mengapa menggunakan instrumen korporasi? Bukan karena ingin mencari keuntungan, tetapi karena negara membutuhkan fleksibilitas dalam menjalankan tugas pembangunan. Bayangkan jika transportasi publik diserahkan kepada Dinas Perhubungan, mereka sulit melepaskan aset karena ada inbreng dan hal-hal lainnya,” imbuh Anies.

Kesimpulan

Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengusulkan agar keputusan pemberian jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didasarkan pada prestasi, bukan koneksi. Anies percaya bahwa dengan mengembalikan sistem merit di BUMN, praktik pemberian jabatan kepada orang dalam dapat dihapuskan. Anies juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pembangunan negara melalui BUMN, sehingga tidak hanya berfokus pada profit semata. Ia membagikan pengalaman selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, di mana ia menunjukkan fleksibilitas dalam mengelola proyek transportasi umum melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keputusan ini diambil bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk mempermudah kerjasama dengan berbagai pihak dan menghindari kendala peraturan ASN yang rumit. Anies berpendapat bahwa penggunaan instrumen korporasi memberikan ruang lebih dalam menjalankan tugas pembangunan.