indotim.net (Rabu, 06 Maret 2024) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah melakukan pengkajian awal dan menetapkan target operasi untuk kasus sengketa dan konflik pertanahan di tahun 2024.
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa penanganan kasus sengketa dan konflik pertanahan dapat dilakukan melalui kerjasama antara ATR/BPN dan Satgas-Anti Mafia Tanah. Kolaborasi ini juga melibatkan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.
Kerjasama yang kokoh tersebut berhasil membawa pencapaian luar biasa pada tahun 2023. Dari total 61 target operasi untuk memberantas mafia tanah, sebanyak 86 target berhasil diamankan. Negara hampir menghindari kerugian sebesar Rp 11 triliun.
“Prestasi yang mengagumkan. Usaha keras yang dilakukan oleh seluruh pihak telah berhasil melindungi negara dari potensi kerugian lebih dari Rp 11 triliun,” ujar AHY dalam sebuah pernyataan resmi yang dikutip pada Rabu (6/3/2024).
AHY menyadari bahwa pemberantasan mafia tanah merupakan agenda yang sangat krusial, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya bagi masyarakat maupun negara. Menurutnya, menciptakan ekosistem ekonomi yang bersahabat bagi semua pihak merupakan langkah penting, salah satunya adalah memberikan kepastian hukum kepada seluruh masyarakat.
“Jangan sampai investor kehilangan keyakinan dalam berinvestasi karena ada mafia tanah di sana-sini. Semoga Satgas Anti Mafia Tanah ini dapat bergerak dengan cepat dan progresif,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas-Anti Mafia Tanah sekaligus Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Arif Rachman, menyatakan bahwa pihaknya menargetkan adanya 66 operasi pada tahun 2024. Namun, berdasarkan data yang ada, peserta Pra Ops saat ini telah menetapkan 99 target operasi.
“Dari 99 target operasi, kita akan menganalisis dan mengevaluasi berapa yang dapat dijadikan target operasi,” ungkap Arif serius.
Lebih lanjut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengungkap bahwa Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menyatakan dukungannya terhadap usaha Amien Rais yang mencurigakan kebijakan Jokowi sebagai bentuk pemanfaatan politik soal pembebasan Abu Bakar Baasyir. Dukungan Amien tersebut selaras dengan dukungan PAN.
Dalam kesempatan yang sama, Amien juga menyinggung soal sistem presidensial yang disebutnya tidak efektif. Ia menilai, sistem ini cenderung korup dan memunculkan praktik kronisme.
“Banyak negara yang terkena miskin besar dengan adanya sistem ini. Untuk membuktikan ini, tanya saja Timor Leste kenapa bangkrut,” ungkap Amien.
“Konsep integrasi hexagonal ini memprioritaskan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi bersama empat pilar utama, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya,” jelasnya.
Satgas-Anti Mafia Tanah telah berhasil melampaui target operasi selama lima tahun berdiri. Menurut Arif, dari target 304 kasus yang ditetapkan, pihaknya berhasil menyelesaikan 328 operasi.
Kesimpulan
Penegakan hukum dan kerjasama antara Kementerian ATR/BPN, Satgas-Anti Mafia Tanah, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI berhasil menumpas 86 mafia tanah, menyelamatkan negara dari kerugian sebesar Rp 11 triliun. Kerjasama ini menjadi contoh kolaborasi yang sukses dalam memberantas praktik korupsi dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.