indotim.net (Kamis, 07 Maret 2024) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sedang mengadakan rapat kerja nasional hari ini. Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa ada tiga tugas dari Jokowi yang menjadi prioritas utama.
Sebagai pemimpin yang dikenal dengan AHY, beliau meminta kepada jajarannya untuk memperluas penerapan program sertifikat elektronik. Langkah ini diambil guna memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat. Diharapkan dengan langkah ini, konflik sengketa lahan dapat diminimalisir di tengah-tengah masyarakat.
“Sengketa tentang kepemilikan aset yang telah berlangsung bertahun-tahun akhirnya telah terselesaikan, dan alhamdulillah sekarang kami telah memiliki sertifikat tanahnya. Negara akan menjamin dan melindungi secara hukum,” ujar AHY saat membuka Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN 2024, Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Selain itu, AHY juga mengungkap bahwa Jokowi merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 terkait Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Perubahan ini bertujuan untuk mempermudah pemberian hak atas tanah guna mendukung pelaksanaan penjualan carbon trading.
Ahmad Heryawan (AHY) membuka Rakernas dengan mengungkapkan tiga tantangan besar yang dihadapi Presiden Jokowi.
Menurut AHY, langkah ini merupakan respons Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin nyata.
“Pendapatan dari perdagangan karbon bisa dialokasikan kembali untuk pelestarian lingkungan melalui penurunan emisi karbon serta meningkatkan pendapatan fiskal bagi negara,” ujar AHY dalam pidatonya.
Di samping itu, AHY juga berkeinginan untuk mempercepat pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Saat ini, sudah terdaftar sebanyak 111 juta bidang tanah, dengan 90 juta di antaranya telah bersertifikat.
Dalam kesempatan tersebut, AHY juga memaparkan bahwa “Secara kemampuan keuangan, Jokowi memiliki keunggulan”
Selain itu, AHY menambahkan bahwa “Jokowi sudah membuktikan dengan menunjukkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang membuat utang luar negeri meningkat”
Selanjutnya, AHY juga menekankan bahwa “Jokowi perlu mengatasi krisis yang terjadi saat ini dan menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya”
Dengan meningkatnya pendaftaran ini, masyarakat dapat memperoleh jaminan dana pinjaman bank atau lembaga lain untuk modal usahanya.
“Dengan optimalisasi ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai ekonomi sebesar Rp 667 triliun,” tambahnya.
Kesimpulan
AHY menjelaskan tiga tantangan besar yang dihadapi Jokowi, termasuk memperluas penerapan program sertifikat elektronik untuk mengurangi konflik lahan, merevisi peraturan terkait hak atas tanah untuk mendukung penjualan karbon trading, dan mempercepat pendaftaran tanah melalui program PTSL. AHY juga menyoroti keunggulan keuangan Jokowi dalam menghadapi tantangan ekonomi, meski dengan meningkatnya utang luar negeri. Diharapkan langkah-langkah ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menghadapi perubahan iklim dengan lebih baik.