indotim.net (Selasa, 23 Januari 2024) – Delapan ketua umum organisasi kemahasiswaan dan pemuda (OKP), yang tergabung dalam Cipayung Plus, mengadakan diskusi publik dan deklarasi untuk mempromosikan Pemilu Damai. Para ketua umum OKP yang hadir dalam acara tersebut antara lain berasal dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI).
“Kurang lebih 20 hari lagi rakyat Indonesia akan menentukan pilihan politiknya, untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Pemilu ini harus dijadikan sebagai momen penting dalam menentukan pemimpin dan menguatkan kualitas demokrasi,” ujar Ketua Umum IMM Abdul Musawir Yahya dalam keterangan tertulis.
Ketua Umum PMII M Abdullah Syukri melanjutkan, dengan menjelaskan bahwa demokrasi yang berkualitas sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dia menekankan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih pemimpin mereka pada tanggal 14 Februari mendatang, tentunya dengan pertimbangan rasional atas pilihan politik mereka.
“Untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, penentuan pilihan tidak dapat dipisahkan dari kebebasan individu setiap warga negara Indonesia. Kebebasan ini didasarkan pada pertimbangan rasionalitas terhadap pilihan politik mereka,” jelas Abdullah.
“Rasionalitas politik dalam menentukan pilihan harus sejalan dengan peningkatan kualitas demokrasi menuju demokrasi yang mapan,” ujar dia.
Pada kesempatan ini, Ketua Umum KAMMI, Zaky Ahmad Rivai, menjelaskan perjalanan demokrasi Indonesia melalui pemilu yang masih mengalami sejumlah persoalan. Beliau juga mengungkapkan beberapa persoalan yang dimaksud, seperti politik transaksional, minimnya kesadaran politik, kampanye hitam, dan penyebaran hoax.
“Meskipun perjalanan demokrasi lewat pemilu hari ini masih mengalami beberapa persoalan, antara lain masih kuatnya politik transaksional, minimnya kesadaran politik rakyat, politik yang elitis, dan terjadi alienasi politik, black campaign, polarisasi politik, dan produksi hoax semakin masif,” ucap Zaky.
Zaky dan para ketum organisasi yang berada di naungan Cipayung Plus sepakat bahwa politik transaksional tidak dapat terlepas dari orientasi jangka pendek elite politik Indonesia. Menurut Zaky, politik seperti itu hanya bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan semata, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.
Menurut Zaky, politik transaksional tak lepas dari orientasi jangka pendek elit politik untuk memperoleh kekuasaan dengan berbagai macam cara.
“Politik transaksional hanya melanggengkan kekuasaan semata para elit politik dan tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat dan bisa menyebabkan garis demarkasi antara rakyat dan elit politik,” lanjutnya.
Menyusul ucapan Zaky, Ketua Umum Hikmahbudhi Wiryawan menegaskan bahwa politik transaksional harus ditekan. Karenanya, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan, misalnya melalui pendidikan atau pelatihan politik secara masif.
“Selain itu, politik transaksional harus mulai dikurangi dengan meningkatkan kesadaran politik rakyat melalui kegiatan politik, seperti pendidikan dan pelatihan politik yang dilakukan secara masif,” ucap Wiryawan.
Wiryawan menyatakan bahwa hal ini harus menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama. “Pembangunan kesadaran politik rakyat ini harus menjadi komitmen bersama para partai politik, penyelenggara pemilu, dan gerakan sosial,” lanjut Wiryawan.
Pada kesempatan kali ini, Ketua Umum GMKI Jefry Gultom menyampaikan pandangannya mengenai perkembangan teknologi yang disertai dengan maraknya penyebaran berita bohong. Menurut Jefry, penyebaran berita bohong tersebut berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.
Di sisi lain, pihak yang menghasut dengan menyebarkan berita bohong tersebut bertujuan untuk mempengaruhi opini publik. Hal ini dilakukan dengan menghalalkan segala cara demi kepentingan politik atau kekuasaan.
“Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya produksi berita palsu, kualitas demokrasi di Indonesia juga terpengaruh. Berita-berita palsu diproduksi secara massal untuk mempengaruhi opini dan perspektif publik, yang pada akhirnya menguntungkan kepentingan politik,” ujar Jefry.
“Produksi hoax ini juga akan menyebabkan dan menajamkan polarisasi politik sebagai akibat dari fanatisme politik,” tambah dia.
Selanjutnya Ketua Umum LMND, Muhammad Asrul, mengomentari masalah tersebut dengan mengajak teman-teman sesama mahasiswa untuk ikut serta dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia melalui gerakan-gerakan sosial yang mendukung kemajuan demokrasi negara.
“Sudah menjadi tanggung jawab bersama kelompok-kelompok gerakan sosial dan gerakan mahasiswa untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia,” katanya.
Dalam konteks Pemilu 2024, Asrul menyampaikan bahwa momen ini hanyalah kontestasi sementara untuk merebut kekuasaan. Namun, ia mendorong masyarakat untuk berpikir lebih jauh, yaitu tentang keberlangsungan kehidupan berbangsa yang harus dijaga bersama.
“Pertarungan politik tahun 2024 ini hanyalah pertarungan sementara dan perebutan kekuasaan politik. Namun, ada hal yang lebih besar dari itu, yaitu keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadi komitmen yang harus dijaga,” ungkapnya.
Ketua Presidium PMKRI Natalia Tri Urada dan Ketum KMDHI sepakat untuk memperkuat komitmen terhadap keberlangsungan bangsa seiring dengan memanasnya suhu politik.
“Dan diperkuat bersama seiring dengan memanasnya percaturan politik global dan nasional. Pemilu 2024 tidak boleh meninggalkan polarisasi politik yang semakin tajam yang bisa mengurangi persatuan dan kesatuan bangsa,” ujar Natalia.
Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, OKP Cipayung Plus mengeluarkan deklarasi yang terdiri dari 6 poin yang mencerminkan sikap mereka. Deklarasi ini diumumkan oleh Jefry Gultom di Rumah Kebangsaan, Jalan Hang Lekir V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Berikut ini adalah 6 sikap Cipayung Plus dalam Pemilu 2024:
1. Pemilu 2024 harus dijadikan sebagai momentum pembangunan bangsa dan negara untuk menciptakan estafet kepemimpinan nasional dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia.
2. Pemilu 2024 harus menjadi ruang pertarungan politik gagasan dengan menguatkan komitmen kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia
3. Mengajak kepada seluruh elemen dan komponen kekuatan bangsa untuk bersama-sama melaksanakan pemilu 2024 dengan cara yang aman, damai, jujur, berkualitas, transparan, dan demokratis.
Menolak segala bentuk yang berhubungan dengan money politics, black campaign, isu-isu SARA, hoaks, dan politik identitas yang dapat mereduksi kualitas demokrasi, serta mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Mendorong netralitas TNI-Polri dan aparatus negara lainnya untuk menjaga stabilitas politik pada momentum Pemilu 2024
Mendorong komitmen para calon presiden dan wakil presiden serta partai politik untuk mengakui peran penting kaum muda dalam dunia politik. Mereka harus memposisikan kaum muda bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek politik. Dengan begitu, kaum muda akan memiliki ruang yang lebih luas di dalam struktur kekuasaan jika mereka menjadi pemenang dalam Pemilu 2024.