indotim.net (Senin, 22 Januari 2024) – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan ada banyak kementerian yang terlibat dalam program food estate, selain Kementerian Pertahanan (Kemhan). Namun, TKN menegaskan sampai saat ini Kemhan belum menerima anggaran dari APBN untuk food estate.
“Saya ingin menekankan di sini bahwa hingga saat ini hanya Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan KLHK yang telah menerima anggaran dari APBN sejak tahun 2020 hingga 2023, dengan total sekitar Rp 5 triliun,” ungkap Komandan Bravo TKN, Budisatrio Djiwandono, di Jalan Sriwajaya 16, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2024).
“Dari Kementerian Pertahanan, sampai saat ini tidak ada satu rupiah pun anggaran APBN yang dikeluarkan untuk program lumbung pangan nasional,” sambungnya.
Budi menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kementerian Pertanian sebagai leading sector dalam program food estate. Program ini akan dilaksanakan di tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.
Terkait keberlanjutan program food estate, Kemhan mengungkapkan bahwa hingga saat ini mereka belum menerima anggaran yang dijanjikan dari APBN. Program ini penting guna menghadapi ancaman ketahanan pangan akibat perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, dan situasi geopolitik.
Budi menyatakan dengan tegas bahwa food estate bukanlah program yang dapat memberikan hasil instan. Namun, dia menjelaskan bahwa food estate memang membutuhkan proses dan evaluasi yang tepat.
“Lumbung pangan ini bukan proses instan bukan satu hari, dua hari, satu minggu, satu bulan itu direncanakan dijalankan terus membuahkan hasil secara langsung, tidak,” tutur dia.
“Memang membutuhkan proses, tapi evaluasi dan juga pengawasan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak,” kata sumber dari Tim Komunikasi Nasional (TKN).
Kesimpulan
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa hingga saat ini, Kementerian Pertahanan (Kemhan) belum menerima anggaran dari APBN untuk program food estate. Meskipun Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan KLHK telah menerima anggaran sekitar Rp 5 triliun untuk program ini. TKN menegaskan bahwa food estate bukanlah program instan dan membutuhkan proses serta evaluasi yang tepat. Meski begitu, Kemhan menyatakan keberlanjutan program food estate sangat penting untuk menghadapi ancaman ketahanan pangan akibat perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, dan situasi geopolitik.