indotim.net (Selasa, 23 Januari 2024) – Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong Mahfud Md untuk mundur dari jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Ganjar berpendapat bahwa usulan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya conflict of interest atau konflik kepentingan, mengingat Mahfud juga akan menjadi peserta Pemilihan Presiden tahun 2024.
Ganjar awalnya menyoroti potensi terjadinya konflik kepentingan peserta Pilpres yang tidak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Menurutnya, potensi tersebut harus diwaspadai.
“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi konflik kepentingan,” kata Ganjar Pranowo di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Ganjar juga mengkritik banyaknya pejabat yang sering memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye dengan dalih kunjungan kerja. Menurutnya, perilaku tersebut sebenarnya berisiko karena dapat dinilai oleh rakyat.
“Di beberapa kesempatan, ada orang yang menggunakan fasilitas dan alat transportasi dalam kunjungan dinasnya namun ternyata malah melakukan kampanye. Tentu saja rakyat bisa menilai hal tersebut. Oleh karena itu, kita sedang mengambil risiko dengan kejadian tersebut. Oleh karena itu, saya menyarankan agar Pak Mahfud Mundur dari jabatannya. Perlu ada perubahan aturan dalam hal ini, termasuk perlu ada perubahan dari Pak Mahfud Mundur,” ujar Ganjar.
Ganjar mengusulkan agar Mahfud Mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Diskusi mengenai usulan ini telah dilakukan oleh Ganjar dengan Mahfud dan timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong untuk mengubah aturan yang mengharuskan pejabat seperti menteri dan wali kota mundur dari jabatannya jika mencalonkan diri sebagai Presiden.
“Jadi kita diskusi dengan beliau mengenai hal ini agar lebih adil, lebih baiklah beliau mundur. Jika aturan bisa diperbaiki, pasti rakyat akan lebih senang. Karena tidak ada klaim bahwa bansos ini milik kementerian, atau beras ini milik kementerian. Semua orang akan merasa bahwa semuanya adil,” tegasnya.
Kesimpulan
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengusulkan agar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md, mundur dari jabatannya. Ganjar menyampaikan bahwa langkah ini penting untuk menghindari konflik kepentingan, mengingat Mahfud juga akan menjadi peserta Pemilihan Presiden tahun 2024. Ganjar juga mengkritik penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, yang dinilai berisiko dan harus diubah. Diskusi telah dilakukan oleh Ganjar dengan Mahfud dan timnya, serta mendorong perubahan aturan yang meminta pejabat seperti menteri dan wali kota mundur dari jabatannya jika mencalonkan diri sebagai Presiden.