indotim.net (Selasa, 05 Maret 2024) – Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memperhatikan kebijakan impor beras yang telah dilakukan pemerintah sejak 2022. Hingga saat ini, impor beras belum memberikan dampak signifikan dalam menurunkan harga beras yang terus melonjak.
Salah satu Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Slamet, menyoroti masalah impor beras yang dinilai tidak mampu menurunkan harga. Dia menyebut bahwa banyak masyarakat rela mengantre panjang untuk mendapatkan beras dengan harga terjangkau.
Pengelolaan impor beras mencapai 2 juta ton pada tahun 2023, dengan rencana mencapai 3 juta ton pada tahun 2024. Namun, hal ini tidak memiliki dampak positif terhadap penurunan harga beras di tengah masyarakat kita,” ungkap anggota DPR saat Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/3/2024).
Menurutnya, kenaikan harga beras tidak menguntungkan petani dalam negeri. Karena itu, dia meminta pemerintah untuk menyeimbangkan harga beras di antara petani dan masyarakat.
Kami menuntut kehadiran pemerintah untuk menjaga kesejahteraan petani agar hasil panen dapat terbeli dengan harga yang layak, serta memastikan kebutuhan rakyat akan beras dengan harga yang terjangkau terpenuhi sepenuhnya.
Pemerintah harus sungguh-sungguh dalam menjalin kebijakan agar harga beras dapat turun. Alasan tentang El Nino tidak dapat lagi diperdebatkan,” ungkapnya.
Kemudian, Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima juga mengamati penundaan panen beras yang dilaporkan terjadi pada bulan April 2024. Situasi ini diyakini akan berdampak pada harga bahan pangan serta ketersediaan stok selama bulan Ramadan 2024.
“Ramalan produksi bulan April bisa jadi waktu panen bulan April, setelah produksi beras masuk ke pasar butuh waktu satu bulan. Bulan April dan Mei menjadi bulan krusial, mengingat akan ada bulan Ramadan dan juga Idul Fitri,” ujar anggota DPR dalam sebuah diskusi mengenai stabilitas harga beras di Indonesia.
Dalam rapat Komisi IV, Anggota DPR dari Fraksi Partai A menyampaikan pandangannya terkait dengan impor beras. Menurutnya, kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah tidak mampu menurunkan harga beras di pasaran. Lebih lanjut, dia menyentil nasib petani lokal yang semakin terpinggirkan akibat kebijakan tersebut.
“Kami meminta agar DPR segera membentuk tim khusus yang bertugas menyelesaikan permasalahan seputar beras ini,” ujar Aria Bima dalam rapat tersebut. Beliau juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa isu beras yang berlarut-larut dapat mengarah kepada krisis sosial dan politik yang lebih luas.
“Saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional ini. Walaupun informasi dari pemerintah terkait ketersediaan beras telah ada, namun yang perlu dipertanyakan apakah harganya terjangkau oleh masyarakat, terutama beras medium. Pimpinan saya, saya kira, harus bertindak tegas terkait hal ini. Hal ini sangat penting karena tidak boleh terjadi krisis pangan yang berpotensi menjadi krisis sosial, bahkan dapat menjadi krisis politik yang serius,” tegasnya.
Selain itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Johan Rosihan, menyuarakan pentingnya pemerintah fokus menyelesaikan permasalahan beras dan mengalihkan sementara dana negara untuk masalah tersebut daripada proyek-proyek di IKN.
“Pemerintah perlu fokus pada masalah beras ini. Sebaiknya tunda terlebih dahulu proyek-proyek mercusuar di IKN, hentikan sementara, alihkan dana-dana tersebut ke sektor beras, pastikan persediaan kita mencukupi. Jangan sekali-kali memikirkan untuk melakukan impor,” ujar anggota DPR tersebut.
Dia juga meminta agar DPR menggelar rapat gabungan komisi untuk membahas permasalahan beras. Karena menurutnya masalah pangan tidak hanya melibatkan Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, tetapi juga Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.
“Mohon diadakan rapat gabungan komisi, jangan dibiarkan ke komisi IV yang melibatkan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional ini juga melibatkan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Saya usulkan rapat gabungan DPR agar kita dapat mengetahui lebih jelas, sangat penting untuk menyelesaikan krisis beras ini,” tegasnya.
Kesimpulan
Impor beras yang dilakukan pemerintah sejak 2022 belum memberikan dampak signifikan dalam menurunkan harga beras yang terus melonjak, menimbulkan kekhawatiran atas nasib petani lokal yang semakin terpinggirkan. Anggota DPR meminta pemerintah untuk fokus menyelesaikan permasalahan beras, menyeimbangkan harga untuk kesejahteraan petani, serta mengalihkan dana negara dari proyek-proyek tidak urgensi ke sektor beras. Terdapat desakan untuk membentuk tim khusus dan menggelar rapat gabungan komisi guna menyelesaikan krisis beras yang berpotensi mengarah kepada krisis sosial dan politik yang lebih luas.