indotim.net (Selasa, 23 Januari 2024) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan Pemerintah Republik Indonesia mengenai tenggelamnya pulau-pulau dan pesisir pantai. Mereka menyatakan bahwa jika pulau-pulau terluar Indonesia dan pesisir pantai menghilang, maka batas wilayah Indonesia akan berkurang.
“Banyak pulau dan pesisir tenggelam, itu tak dibahas (saat debat pilpres). Kalau pulau kecil (terluar) tenggelam, batas kedaulatan kita menyusut,” kata Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Walhi Parid Ridwanuddin, dalam diskusi di kantornya, Selasa (23/1/2024).
Menurut Walhi, banyak pulau dan pesisir di Indonesia menghadapi risiko tenggelam akibat perubahan iklim. Hal ini berpotensi mengakibatkan berkurangnya batas wilayah Republik Indonesia.
Berdasarkan Deklarasi Djuanda yang dikeluarkan pada 13 Desember 1957, wilayah Indonesia dihitung dari pulau-pulau terluar. Wilayah Indonesia meliputi sepanjang 200 mil laut dari garis dasar pantai terluar dan termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Menurut Walhi, perlu ada perhatian lebih terhadap pulau-pulau dan pesisir di Indonesia yang terancam tenggelam. Dalam debat yang membahas masalah hankam (pertahanan keamanan) dalam pemilihan presiden, isu ini tidak pernah dibahas. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman calon presiden dan wakil presiden mengenai keberlangsungan negara.
Parid, perwakilan dari Walhi, menyatakan pentingnya melindungi pesisir dan masyarakat yang tinggal di sana. Jika pulau-pulau dan pesisir terus terancam oleh perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut, bukan tidak mungkin bahwa batas wilayah Indonesia akan berkurang. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk perlindungan harus segera dilakukan.
“Bagaimana menyelamatkan desa pesisir yang memiliki masyarakat yang hidup sejak lama jika bidang politik juga terdampak oleh TPS,” tanyanya.
Selain itu, Parid bicara tentang perlindungan terhadap nelayan. Dia menyebut selama enam bulan nelayan tidak melaut karena cuaca buruk.
“Nelayan di Indonesia setiap tahun menghadapi cuaca ombak tinggi di laut dan merupakan ancaman bagi mereka. Selama enam bulan mereka tidak dapat melaut, tetapi hal ini tidak disebutkan dalam debat,” ujar narasumber.
Selain itu, jumlah nelayan yang meninggal saat melaut juga semakin meningkat. Pada tahun 2020, tercatat ada 250 nelayan yang tewas di laut.
“Sejak tahun 2010 hingga 2020, terjadi peningkatan jumlah nelayan yang meninggal di laut. Pada tahun 2010, tercatat sebanyak 87 orang meninggal di laut, dan pada tahun 2020 jumlahnya melonjak menjadi lebih dari 250 orang. Jika masalah ini tidak diselesaikan, kemungkinan besar pangan laut tidak akan mencukupi kebutuhan kita. Hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara pengimpor pangan laut terbesar di dunia,” ujar Walhi.
Kesimpulan
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan Pemerintah Republik Indonesia tentang risiko tenggelamnya pulau-pulau dan pesisir pantai akibat perubahan iklim. Mereka menyoroti bahwa pulau-pulau terluar Indonesia yang tenggelam akan mengakibatkan berkurangnya batas wilayah Indonesia, sesuai dengan Deklarasi Djuanda yang berlaku sejak 1957. Walhi juga menyampaikan kekhawatiran terhadap kurangnya perhatian calon presiden dan wakil presiden terhadap isu ini dalam debat yang membahas pertahanan keamanan negara. Perlindungan terhadap pulau-pulau dan pesisir serta nelayan perlu segera dilakukan untuk mencegah penurunan batas wilayah Indonesia dan mengatasi risiko kekurangan pangan laut di masa depan.