indotim.net (Selasa, 23 Januari 2024) – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Nusron Wahid menanggapi isu dicabutnya izin ‘Desak Anies’ di Museum Diponegoro, Yogyakarta. Museum tersebut merupakan aset milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Nusron berpendapat bahwa pihak AMIN seharusnya melakukan evaluasi internal dalam penentuan tempat kampanye.
“Harusnya seharusnya dilakukan evaluasi, bukan malah menyalahkan TNI dan memposisikan diri sebagai korban. Karena kasus Diponegoro ini bukan yang pertama,” kata Nusron, dalam keterangan tertulis, Selasa (23/1/2024).
“Ada kejadian lain dimana mereka juga mau menggunakan fasilitas negara,” tambahnya.
Dalam kejadian yang berulang tersebut, Nusron Wahid justru menduga bahwa terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dari AMIN.
“Mungkin juga ini by design ya, sengaja menjebak. Sekarang terungkap bahwa mereka menggunakan nama pihak ketiga sehingga pengelola tidak tahu museum akan digunakan kampanye,” kata Nusron.
“Setelah diketahui, izinnya dicabut, justru malah bersikap dizalimi oleh TNI dan berperan sebagai korban. Strategi ini kurang etis,” lanjut Nusron Wahid.
Nusron kemudian mengimbau agar semua pihak untuk mulai menggunakan cara-cara yang baik dalam berkampanye.
“Kasihan TNI kita selalu menjadi kambing hitam. Rakyat Indonesia memperhatikan kita karena ini merupakan kompetisi dalam mencari pemimpin negara,” ujar Nusron.
“Kalau memang dari awal proses izin tempat saja sudah tidak jujur, bagaimana memimpin negara. Ga bahaya tah?” tegas Nusron Wahid.
Dalam sebuah pengumuman, Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar memastikan bahwa Museum Diponegoro adalah aset TNI dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan kampanye sebagai bentuk kesetiaan netralitas TNI.
Bahkan Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi menjelaskan kronologi dibalik izin dari acara ‘Desak Anies’ tersebut.
“Saat itu ada rencana akan dipinjam oleh satu organisasi, di mana pengelola monumen tidak mengetahui bahwa monumen tersebut akan digunakan untuk kegiatan salah satu paslon. Namun pada saat diketahui bahwa monumen akan digunakan sebagai tempat kegiatan salah satu paslon, maka pihak yayasan membatalkan peminjaman tersebut,” kata Brigjen Kristomei.
Kesimpulan
Dalam mengomentari izin dicabutnya kampanye ‘Desak Anies’ di Museum Diponegoro, Yogyakarta, tokoh politik Nusron Wahid menyatakan bahwa pihak AMIN seharusnya melakukan evaluasi internal dalam penentuan tempat kampanye. Dia juga mengkritik bahwa terdapat unsur kesengajaan dari pihak penyelenggara dan mengimbau agar semua pihak menggunakan cara-cara yang baik dalam berkampanye. Pihak TNI, melalui Kapuspen TNI dan Kadispenad, memastikan bahwa museum tersebut adalah aset TNI dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan kampanye demi menjaga netralitas.