Jokowi Berambisi Meningkatkan 5 Kali Lipat Jumlah Penerima Beasiswa LPDP

indotim.net (Senin, 15 Januari 2024) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan bahwa dana abadi LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) saat ini telah mencapai Rp 139 triliun. Dalam upaya mendukung pendidikan tinggi di Indonesia, Jokowi berharap agar jumlah penerima beasiswa LPDP dapat ditingkatkan hingga lima kali lipat.

“Apabila kita melihat APBN untuk pendidikan dari tahun 2009 hingga 2024 selama 15 tahun, mencapai Rp 6.400 triliun. Dana abadi LPDP pada saat dibuka hanya sebesar Rp 1 triliun. Saat ini, pada tahun 2023, dana tersebut telah mencapai Rp 139 triliun,” ujar Presiden Jokowi saat secara resmi membuka Konvensi XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Surabaya, pada hari Senin (15/1/2024).

Jokowi menjelaskan bahwa jumlah penerima beasiswa LPDP telah meningkat tujuh kali lipat sejak awal dibuka. Namun, ia berharap jumlah penerima ini bisa ditingkatkan lagi.

“Jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat tujuh kali lipat sejak awal berdirinya LPDP, namun angka ini masih jauh dari memadai. Saya rasa perlu ditingkatkan minimal lima kali lipat dari jumlah saat ini,” kata Jokowi.

Jokowi menyadari bahwa peningkatan jumlah penerima Beasiswa LPDP ini membutuhkan anggaran yang besar. Namun, anggaran tersebut harus segera diperjuangkan sebagai solusi terhadap tingkat penduduk berpendidikan tinggi yang masih rendah dibandingkan dengan populasi yang produktif.

“Memang dibutuhkan, sekali lagi, dibutuhkan anggaran dan pembiayaan yang besar, tetapi ini tetap menjadi tanggung jawab kita untuk mencari solusi agar rasio penerima beasiswa kita dapat meningkat secara signifikan,” tuturnya.

Kesimpulan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berambisi untuk meningkatkan jumlah penerima beasiswa LPDP hingga lima kali lipat guna mendukung pendidikan tinggi di Indonesia. Saat ini, dana abadi LPDP telah mencapai Rp 139 triliun. Meskipun jumlah penerima beasiswa LPDP telah meningkat tujuh kali lipat sejak awal berdirinya, namun Jokowi menganggap angka ini masih jauh dari memadai. Peningkatan ini membutuhkan anggaran besar, tetapi hal ini perlu diupayakan sebagai solusi terhadap rendahnya tingkat penduduk berpendidikan tinggi dibandingkan dengan populasi yang produktif.

READ  Jokowi Diskusikan Potensi Wilayah Mamminasata untuk Mendukung IKN