Klaim E-Catalog Melawan OTT KPK, Luhut: Mesin Tak Dapat Dipengaruhi!

indotim.net (Jumat, 08 Maret 2024) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa penerapan sistem belanja e-katalog oleh pemerintah dapat mengurangi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat yang terlibat dalam korupsi, sebagaimana yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pandangannya terkait penggunaan sistem E-Catalog dalam upaya mengurangi potensi praktik suap dan gratifikasi di Indonesia. Menurutnya, belanja bersama dan pemberian jasa oleh pemerintah melalui platform elektronik seperti e-katalog dapat meminimalisir keterlibatan oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan dalam sistem tersebut, mesin tidak dapat dipengaruhi dengan suap.

“Kalau kami membangun sistem yang terstruktur dengan baik, maka peluang terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau penyalahgunaan wewenang akan sangat berkurang drastis karena seluruh proses belanja dilakukan melalui mesin yang tidak dapat dipengaruhi dengan suap,” ujar Luhut saat acara penutupan Business Matching 2024 di Sanur, Bali seperti yang dilansir oleh Antara pada Jumat (8/3/2024).

Luhut juga mengklaim bahwa dalam beberapa bulan terakhir tidak ada kasus pejabat negara dan pejabat di daerah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi.

“Dalam beberapa bulan terakhir kan tidak ada yang OTT, hampir tidak ada seingat saya di Pemda, kecuali suap jabatan tapi kalau untuk karena korupsi saya kira berkurang,” kata Luhut.

Di sisi lain, tambah Luhut, proses pembelian ini juga diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan efisiensi dan produk yang dibeli juga benar-benar produk dalam negeri.

“Jadi UMKM harus menikmati penggunaan produk dalam negeri yang mencapai sekitar Rp1.600 triliun dan angka tersebut terus berkembang seiring perkembangan ekonomi RI,” ujar Luhut.

READ  Terungkap! Ini 5 Fakta Terbaru KPK soal OTT Bupati Labuhanbatu yang Diduga Terima Suap hingga Rp 1,7 Miliar

Selain itu, berbelanja produk dalam negeri melalui sistem digital yang merupakan bagian inovasi teknologi pemerintah juga memberikan ruang lebih besar untuk efisiensi, efektivitas, dan ketepatan sasaran sehingga kebocoran dapat dihindari.

Misalnya, melalui penerapan teknologi e-catalog, pemerintah dapat memperketat pengawasan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap belanja untuk subsidi pupuk atau alokasi bantuan sosial, sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan.

“Sekarang sedang berjalan ke arah Government Tech dan kami berharap paling tidak di Dukcapil bisa selesai pada Juli ini sehingga itu membuat Indonesia maju satu langkah. Jadi orang mau korupsi itu makin susah,” kata Luhut.

Kesimpulan

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, penerapan sistem belanja e-katalog oleh pemerintah dapat efektif mengurangi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan praktik korupsi, karena mesin dalam sistem tersebut tidak dapat dipengaruhi dengan suap. Dengan berbelanja produk dalam negeri melalui platform elektronik yang diawasi secara ketat, efisiensi, efektivitas, dan ketepatan sasaran dalam pengadaan barang dan jasa dapat ditingkatkan untuk mencegah kebocoran serta memberikan manfaat bagi UMKM dan perkembangan ekonomi Indonesia.