indotim.net (Selasa, 23 Januari 2024) – Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, mengkritik data dan informasi yang tidak akurat yang disampaikan dalam debat keempat Pilpres 2024. Raja Juli menegaskan bahwa pemilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berarti tidak ada upaya redistribusi tanah.
“Banyak data dan informasi yang tidak tepat disampaikan pada debat calon wakil presiden yang lalu, terutama soal agraria/pertanahan,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, Selasa (23/1/2024).
Jika dilihat dari data yang disampaikan oleh Raja Juli, Presiden Jokowi terbukti sangat serius dalam mengurus tanah untuk kepentingan rakyat. Raja mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam pendaftaran tanah di Indonesia.
“Mas Gibran, capres 2, dengan tepat menyampaikan data pendaftaran tanah di Indonesia yang mengalami peningkatan signifikan. Melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), layanan ATR/BPN yang sebelumnya hanya 500.000 per tahun, sekarang telah meningkat menjadi 10 juta per tahun. Hasilnya, jumlah bidang tanah yang terdaftar sebelum pemerintahan Pak Jokowi sebanyak 46 juta telah meningkat menjadi 110,5 juta bidang tanah terdaftar,” ungkapnya.
Pendaftaran tanah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah dan menyelesaikan konflik agraria, serta mempersempit ruang gerak mafia tanah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Tidak benar bahwa tidak ada redistribusi tanah pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan terjadi lonjakan redistribusi tanah untuk rakyat dalam 9 tahun terakhir,” ucapnya.
Sebagai perbandingan, Raja menjelaskan bahwa sejak UU PA disahkan pada tahun 1961 hingga era Jokowi pada tahun 2014, sudah terdistribusi sebanyak 2,79 juta bidang tanah kepada rakyat.
Jika dibandingkan dengan hanya 9 tahun masa kepemimpinan Jokowi, telah terjadi redistribusi sebanyak 2,96 juta bidang tanah. Hal ini sangat signifikan jika dibandingkan dengan redistribusi hanya sebanyak 2,79 juta bidang dalam kurun waktu 53 tahun sebelumnya. Dalam waktu yang relatif singkat, yaitu 9 tahun, telah terdistribusi sebanyak 2,97 juta bidang tanah di bawah kepemimpinan Jokowi.
“Pak Presiden Joko Widodo juga merupakan seorang presiden yang serius dalam mengurus tanah rakyat dengan menempatkan Civil Society Organization (CSO) seperti KPA, Gema PS, SPI, dan lainnya sebagai mitra setara dalam menyelesaikan konflik agraria. Dalam kesepakatan antara pemerintah dan CSO, terdapat 70 Lahan Prioritas Reformasi Agraria (LPRA), dan hingga saat ini sudah berhasil menyelesaikan 24 LPRA,” ungkap Raja.
“Warisan masalah agraria sangat kompleks. Namun 9 tahun kepemimpinan Pak Jokowi telah menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan agraria yang luar biasa. Oleh karena itu, hal ini harus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh pemimpin selanjutnya,” ujar seorang perwakilan PSI.
Kesimpulan
Mengkritik data dan informasi yang tidak akurat dalam debat keempat Pilpres 2024, Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan upaya redistribusi tanah yang signifikan. Data menunjukkan peningkatan dalam pendaftaran tanah di Indonesia dan lonjakan redistribusi tanah untuk rakyat dalam kurun waktu 9 tahun masa kepemimpinan Jokowi. Selain itu, Jokowi juga serius mengurus tanah rakyat dengan melibatkan Civil Society Organization (CSO) sebagai mitra dalam menyelesaikan konflik agraria. Meski warisan masalah agraria kompleks, komitmen dan keseriusan Jokowi dalam menyelesaikannya perlu dilanjutkan dan ditingkatkan oleh pemimpin selanjutnya.