indotim.net (Senin, 04 Maret 2024) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan saran kepada pengusaha untuk tidak menimbun stok pangan yang cukup. Beliau mendorong pemerintah daerah dan Satgas Pangan Polri untuk fokus pada langkah-langkah preemtif dan preventif kepada distributor guna memastikan distribusi pangan di lapangan berjalan lancar dan stok tersedia dengan cukup.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyarankan agar langkah pertama yang harus dikedepankan adalah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para pengusaha. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan di wilayah perbatasan bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait. Jika terdapat pelanggaran, cukup dengan memberikan teguran terlebih dahulu.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan saran untuk menghadapi masalah penimbunan stok pangan. Dalam sebuah rapat koordinasi di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Senin (4/3/2024), Tito mengatakan, “Pengusaha telur, beras, minyak, daging, ini yang mungkin perlu diajak kumpul dengan forkopimda dan kepala daerah, ingatkan dulu. Teman-teman reserse yang di daerah sudah paham mereka, siapa pemain-pemainnya di daerah. Ini cukup dicolek-colek saja, ‘sudahlah jangan sampai keterlaluan’, kira-kira gitu, itu sudah ngerem.”
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) merekomendasikan langkah ‘dicolek’ bagi pengusaha yang terbukti menimbun stok pangan. Menurutnya, tindakan tersebut lebih diutamakan daripada penegakan hukum sebagai upaya terakhir. Mengambil langkah ini diharapkan dapat mencegah gangguan terhadap alur distribusi dan ketersediaan stok di lapangan, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kenaikan harga di kalangan masyarakat.
“Jika diperintahkan untuk bertindak, lakukanlah. Ketika semua bertindak, maka barangnya akan terhenti distribusinya karena dianggap melanggar hukum. Akibatnya, dengan keterhentian tersebut, barang menjadi langka dan harganya pun naik. Jadi, bertindak berlebihan justru akan membuat inflasi semakin tinggi,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyarankan agar para pengusaha dapat bekerjasama dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2024. Menurut Tito, hal ini sangat penting karena berkaitan dengan kebutuhan pokok banyak orang.
“Mohon maaf dengan segala hormat rekan-rekan pengusaha, kita mohon dalam situasi seperti ini, kita tentu berharap rekan-rekan pengusaha untung, tapi kalau ada barang yang ditahan, akan menyebabkan distribusi nggak jalan dan begitu langka, harga naik, masyarakat yang kasihan,” tuturnya.
Jika sudah diingatkan dan tetap melanggar, Satgas Pangan Polri tidak segan akan turun tangan untuk melakukan penegakan hukum.
“Kalau sampai ada yang menahan barang, mau nggak mau teman-teman dari penegak hukum akan turun, Bareskrim akan menugaskan jajaran Satgas Pangan Polri bergerak,” pungkasnya.
Kesimpulan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti permasalahan penimbunan stok pangan di masa krisis dan menegaskan perlunya kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan Satgas Pangan Polri dalam memastikan distribusi pangan lancar dan stok tersedia cukup. Karnavian menekankan pentingnya sosialisasi, edukasi, dan tindakan ‘dicolek’ sebagai langkah preemtif sebelum penegakan hukum dilakukan, dengan tujuan mencegah gangguan terhadap ketersediaan pangan dan kenaikan harga yang berdampak pada masyarakat. Dalam konteks Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2024, Karnavian mendorong pengusaha untuk bekerjasama demi memastikan ketersediaan pangan yang memadai, sambil memberikan peringatan bahwa Satgas Pangan Polri siap menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran penimbunan stok.