indotim.net (Kamis, 29 Februari 2024) – Pameran Pertanian Internasional tahunan di Prancis, yang berlangsung di Paris akhir pekan lalu, menjadi salah satu acara penting bagi para politisi negara tersebut. Acara pameran ini juga dianggap sebagai ujian terkait kemampuan konsesi pemerintah dalam meredakan gejolak protes yang dilancarkan oleh para petani di Prancis.
Para petani Prancis melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes terhadap pendapatan yang rendah dan birokrasi yang terlalu rumit. Aksi protes ini berlangsung selama berminggu-minggu pada awal bulan Februari, diikuti dengan demonstrasi saat pembukaan pameran oleh Presiden Emmanuel Macron. Saat kedatangan Macron, para petani menyambutnya dengan cemoohan dan ada yang bahkan menyerbu tempat pameran sambil menuntut pengunduran diri Macron secara keras. Insiden ini memicu bentrokan dengan polisi dan acara pembukaan pameran terpaksa ditunda beberapa jam.
Macron kemudian menjanjikan hal-hal baru. Respons dari pemerintah ini sekali lagi menyoroti betapa kuatnya pengaruh yang dimiliki oleh para petani di Prancis – hal ini disebabkan oleh faktor sejarah dan kondisi saat ini, meskipun sektor pertanian tersebut hanya menyumbang sekitar 1,6 persen dari produk domestik bruto Prancis.
Kekuatan Petani Berakar pada Alasan Struktural
Menurut Faustine Bas-Defossez, yang menjabat sebagai kepala departemen alam, kesehatan, dan lingkungan hidup di Biro Lingkungan Eropa (European Environmental Bureau) yang berbasis di Brussels, sebuah jaringan organisasi nonpemerintah yang tersebar di sekitar 40 negara, respons polisi terhadap protes tersebut juga menunjukkan hasil yang positif.
“Pihak berwenang bereaksi terhadap gerakan protes besar-besaran lainnya seperti yang menentang reformasi pensiun tahun lalu dengan pentungan dan gas air mata,” ujar narasumber kepada DW. “Tetapi ketika sekitar 12.000 petani memblokir jalan di seluruh negeri selama beberapa minggu, polisi membiarkan mereka melakukannya.” Pihak berwenang hanya menangkap beberapa demonstran ketika mereka memasuki pasar grosir internasional Rungis di selatan Paris.
“Hal ini menunjukkan betapa kuatnya lobi petani dalam sistem politik di semua tingkatan – baik melalui sektor pertanian, maupun karena banyak politisi lokal juga merupakan petani,” tambah Bas-Defossez.
Pierre-Marie Aubert, yang adalah direktur departemen kebijakan pertanian dan pangan di Institut Pembangunan Berkelanjutan dan Hubungan Internasional Paris, bahkan mengemukakan konsep manajemen bersama. “Pemerintah membuat keputusan kebijakan pertanian bersama dengan serikat petani terbesar FNSEA, yang mewakili sekitar seperempat petani. Ini sudah berlangsung selama 50 tahun, termasuk di negara lain seperti Jerman. Ini disebut ‘keistimewaan pertanian’,” jelasnya kepada DW.
Struktur organisasi yang jelas dan jumlah petani yang terbatas memberikan keuntungan dalam hal lobi atau perundingan dibandingkan gerakan protes lainnya yang biasanya melibatkan banyak serikat pekerja.
Legitimasi: Pencari Nafkah Negara
“Para petani juga memiliki kekuatan karena mereka merupakan pemilik tanah – mereka mencerminkan dasar negara,” imbuhnya.
“Kemampuan untuk memberi makan masyarakat merupakan bagian integral dari legitimasi negara. Hal ini terlihat dalam kerusuhan kelaparan yang terjadi pada tahun 2007 di sekitar 40 negara. Dampak dari epidemi korona dan perang di Ukraina semakin menyoroti betapa pentingnya pertanian seseorang, sehingga tidak terlalu bergantung pada rantai pasokan.”
Melihat dari serangkaian demonstrasi yang terjadi belakangan ini, pemerintah dengan cepat memberikan kelonggaran yang signifikan – dilakukan tepat sebelum acara tersebut dimulai untuk mengantisipasi potensi adanya gelombang protes baru.
Perjanjian ini menjanjikan pengurangan beban administratif, subsidi tambahan bagi petani anggur yang mengalami kesulitan keuangan, pemberian keringanan pajak untuk bahan bakar diesel pertanian, dan penerapan undang-undang yang lebih baik. Semua ini bertujuan untuk menjamin harga grosir yang adil. Pemerintah juga memutuskan untuk tidak melanjutkan langkah-langkah pengurangan penggunaan pestisida.
Prancis Membela Petani Mereka di Uni Eropa
Presiden Emmanuel Macron turut membela tuntutan para petani Prancis di hadapan Uni Eropa, tepat di Brussels. Keberhasilannya mendapatkan kelonggaran dalam regulasi Uni Eropa yang mengharuskan petani untuk menyisihkan empat persen lahan mereka sebagai area konservasi demi melestarikan keanekaragaman hayati.
Selain itu, bea masuk kini akan dikenakan pada impor dari Ukraina dalam kasus tertentu. Sejak awal invasi Rusia, semakin banyak ayam, telur, dan gula murah yang berdatangan dari sana. UE telah menetapkan koridor ekspor untuk menggantikan rute ekspor lain yang diblokir akibat perang.
Pemerintah Paris juga menolak perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa dan negara-negara di kawasan perdagangan bebas Amerika Latin Mercosur, yang telah dalam proses negosiasi selama 20 tahun. Mercosur terdiri dari negara-negara seperti Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, dan Venezuela, serta beberapa negara afiliasinya.
Para petani merasa khawatir bahwa kesepakatan ini akan memunculkan persaingan yang tidak sehat. Kemudian, Komisi Uni Eropa mengumumkan bahwa “persyaratan untuk menyelesaikan negosiasi masih belum terpenuhi”.
Menurut David Cayla, seorang dosen ekonomi di University of Angers dan anggota kelompok sayap kiri The Dismayed Economists, perjanjian perdagangan bebas sebenarnya tidaklah merupakan ide yang baik.
“Di Amerika Selatan, biaya tenaga kerja dan peraturan lingkungan hidup lebih rendah,” ungkap Cayla kepada DW. “Pertanian di wilayah itu berkembang pesat karena terdapat banyak lahan yang belum tergarap. Dengan upaya minimal, petani dapat meningkatkan produksi secara keseluruhan, memberikan keunggulan kompetitif yang lebih besar bagi mereka.”
Jangan menyerah begitu saja pada Mercosur
Produk budaya tidak dipandang sebagai barang komersial biasa dan tunduk pada perlindungan khusus negara – berlaku aturan proteksionis khusus. Pemerintah Prancis juga baru-baru ini melontarkan gagasan kerangka serupa untuk petani. “Hal ini dapat melindungi pertanian dan mengarah pada pendeknya rantai pasokan,” kata Cayla.
Namun, menurut Profesor Kebijakan Pertanian UE di Fakultas Ekonomi Trinity College, Dublin, Irlandia, Alan Matthews, kesepakatan Mercosur dianggap bermanfaat.
Tambahan impor produk pertanian dari luar negeri relatif terbatas dalam jumlahnya. Situasi geopolitik saat ini, terutama dalam konteks konflik dengan Rusia, membuat kita perlu mencari pasar alternatif di belahan dunia lain,” ungkapnya kepada DW.
Pakar pertanian Aubert melihat konsesi mengenai Mercosur sebagai tanda keprihatinan terhadap pengaruh politik petani, juga menjelang pemilu Uni Eropa yang dijadwalkan pada bulan Juni mendatang.
“Di Belanda, partai petani baru dapat membantu kelompok ekstrem kanan untuk berkuasa. Di Jerman, ekstremis sayap kanan dikatakan telah menyusup ke gerakan petani, dan politisi sayap kanan Perancis Marion Marechal-Le Pen, keponakan dari mantan calon presiden Marine Le Pen, tidak pernah terlibat dengan petani tanpa alasan. “Bukan hanya kaum populis yang menyadari bahwa pertanian bisa menjadi isu sentral dalam pemilu, seperti halnya imigrasi.”
Sektor Pertanian yang Memerlukan Strategi Berkelanjutan
Para petani Prancis telah mencoba memanfaatkan gelombang sentimen anti-Uni Eropa, meskipun sebenarnya mereka adalah penerima manfaat terbesar dari kebijakan Pertanian Bersama (CAP) Uni Eropa,” jelas Bas-Defossez. “Kesepakatan Hijau Eropa (European Green Deal) untuk transisi menuju masyarakat berkelanjutan telah dijadikan kambing hitam, walaupun peraturannya dalam sektor pertanian belum sepenuhnya dilaksanakan.
Harriet Bradley dari lembaga pemikir Institute for European Environmental Policy di Brussels juga mengamati hal ini dengan keprihatinan. “Kami memahami bahwa petani menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, namun memenuhi tuntutan mereka untuk mengurangi peraturan lingkungan bukanlah langkah yang bijaksana. Strategi berkelanjutan jangka panjang diperlukan agar petani dapat bertahan, terutama dalam menghadapi cuaca ekstrem,” ujarnya kepada DW.
Namun, menurut Aubert, hal tersebut hanya mungkin tercapai apabila terpenuhi satu syarat penting, yaitu: “Kita harus menciptakan sistem yang memberikan keuntungan ekonomi, sehingga produksi dilakukan dengan cara yang lebih ramah lingkungan – tanpa hal tersebut, tidak akan ada insentif bagi siapapun untuk melakukannya.” (ap/hp)
