Papua Nugini Darurat: Mengungkap Kekacauan dan Aksi Merampok yang Tidak Terkendali

indotim.net (Kamis, 11 Januari 2024) – Kerusuhan di Port Moresby, Papua Nugini, telah memasuki hari kedua. Pemerintah setempat telah mengumumkan keadaan darurat selama 14 hari. Kerusuhan ini berawal dari perselisihan gaji antara tentara dan polisi Papua Nugini, yang kemudian berujung pada aksi unjuk rasa yang anarkis.

“Hari ini kami menyerukan keadaan darurat selama 14 hari di ibu kota negara kami,” ucap Perdana Menteri Papua Nugini James Marape dalam pengumumannya, seperti dilansir AFP, Kamis (11/1/2024).

Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, telah mengumumkan bahwa lebih dari 1.000 tentara telah siaga untuk turun tangan dalam menghadapi situasi yang semakin darurat di negara ini. Pengerahan pasukan militer ini diambil berdasarkan keputusan pemberlakuan keadaan darurat.

Kerusuhan tidak hanya terjadi di Port Moresby, tetapi juga di Kota Lae yang berjarak sekitar 300 kilometer sebelah utara Ibu Kota. Kerusuhan di Lae terjadi beberapa jam setelah kerusuhan di Port Moresby.

Pasukan pertahanan, seperti yang disebutkan oleh Marape, siap melakukan intervensi untuk mengatasi situasi apa pun yang mungkin muncul di masa depan. Pengerahan militer ini dilakukan setelah analisis bahwa masyarakat masih tidak puas dan terus merusuh, meskipun pemerintah telah berjanji untuk memperbaiki kesalahan dalam pemotongan gaji mereka.

4 Kepala Departemen Dinas Korupsi Dinonaktifkan

Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap situasi di negaranya yang semakin tidak terkendali. Kerusuhan dan penjarahan terus terjadi tanpa teredam, mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat.

Marape menyebut ada empat kepala departemen yang terlibat dalam masalah pemotongan gaji itu. Pertama, Komisioner Kepolisian, dan kedua, Kepala Personalia. Namun, ia enggan mengungkapkan nama-nama mereka demi menjaga keamanan dan integritas proses hukum yang sedang berlangsung.

Selain itu, Marape juga menekankan pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan konflik di Papua Nugini. Ia berharap negara-negara tetangga dan lembaga internasional dapat memberikan dukungan dan bantuan untuk meredam kekacauan yang terjadi di negaranya.

Kepala Keuangan dan Kepala Perbendaharaan dua dari empat kepala departemen yang telah dinonaktifkan selama 14 hari.

15 Orang Tewas, 31 Luka-luka

Komisioner Kepolisian Papua Nugini, David Manning, melaporkan bahwa terjadi kerusuhan di Port Moresby dan Lae yang menyebabkan 15 orang tewas. Hal ini diungkapkan dalam pernyataannya pada Kamis (11/1) waktu setempat.

READ  Misteri Penembakan Ghatan Saleh: Ke Mana Dia? Investigasi Mendalam!

Situasi di Papua Nugini semakin mencekam dengan terjadinya kerusuhan dan penjarahan yang tak teredam. Berdasarkan laporan dari rumah sakit terbesar di Port Moresby, tercatat ada 25 orang yang mengalami luka tembak akibat kondisi tersebut. Sementara itu, enam orang lainnya juga mengalami luka karena serangan menggunakan pisau.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Situasi di Papua Nugini semakin mencekam dengan terjadinya kerusuhan dan penjarahan yang tak teredam. Kejadian ini bermula saat massa membakar mobil polisi di depan kantor Marape. Menurut laporan AFP, pada Rabu (10/1), para tentara, anggota kepolisian, dan staf penjara setempat awalnya menggelar unjuk rasa damai di pagi hari setelah mengetahui bahwa gaji mereka dipotong tanpa penjelasan.

Namun pada Rabu sore waktu setempat, terjadi kerusuhan yang tak teredam dan menyebar ke seluruh wilayah Port Moresby. Banyak video yang beredar di media sosial memperlihatkan massa menjarah toko-toko, sementara para personel kepolisian berusaha untuk memulihkan ketertiban.

“Situasi yang sedang terjadi sangat memprihatinkan, tidak masuk akal. Namun, kami melakukan segala yang kami bisa untuk mengendalikan keadaan di kota ini,” ujar Manning dalam pernyataannya.

Foto: Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape. (AFP/DAVID GRAY)

Video Massa Hendak Terobos Gerbang Kantor PM Beredar

Beberapa rekaman video menunjukkan massa yang merusuh juga berupaya menghancurkan rantai pada gerbang keamanan di luar kompleks kantor PM Papua Nugini James Marape. Rantai gerbang akhirnya berhasil dilepas.

Namun, menurut koresponden AFP di lokasi, massa tidak berhasil membakar pos penjagaan. Akhirnya, massa membuat sebuah SUV berwarna putih milik kepolisian yang diparkir di luar kompleks terbakar.

Hingga saat ini, belum diketahui dengan jelas apakah kerusuhan yang terjadi ini ada kaitannya dengan para personel pasukan keamanan yang sebelumnya menggelar unjuk rasa. Namun, seorang koresponden AFP yang berbasis di Port Moresby menyebutkan bahwa gabungan polisi, tentara, dan warga sipil diduga terlibat dalam kerusuhan ini.

Menteri Dalam Negeri Papua Nugini Mengklaim Pemotongan Gaji tidak Disengaja

Menteri Keamanan Dalam Negeri (Mendagri) Papua Nugini, Peter Tsiamalili, mengatakan bahwa pemotongan gaji merupakan sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Dia berjanji untuk segera memperbaikinya.

READ  7 Fakta Terkait Pemalsuan Sertifikat Keturunan Para Habib

“Saya ingin mengapresiasi Anda semua hari ini,” ucap Tsiamalili dalam pidato perdamaian untuk para demonstran sebelum kerusuhan pecah.

Simak informasi selengkapnya di halaman berikutnya.

Tsiamalili juga telah menyatakan komitmennya untuk memastikan kesejahteraan aparat keamanan. “Saya hanya ingin sekali lagi menegaskan kepada seluruh anggota polisi kita, bahwa saya berada di sini untuk memastikan kebutuhan kesejahteraan Anda terpenuhi,” tegasnya.

Polisi Sempat Mogok Kerja

Perdana Menteri James Marape mengumumkan bahwa ketegangan di ibu kota Papua Nugini telah mereda pada Kamis (11/1) waktu setempat. Dalam konferensi persnya, Marape menyatakan bahwa pihak kepolisian telah mengerahkan personel tambahan guna menjaga ketertiban di wilayah tersebut.

“Polisi tidak bekerja kemarin di kota ini, dan orang-orang melakukan pelanggaran hukum. Tidak semua orang, tapi di bagian tertentu di kota kita,” ucapnya.

Para personel Kepolisian Papua Nugini juga melakukan aksi mogok kerja pada Rabu (10/1) pagi waktu setempat setelah mengetahui gaji mereka dipotong.

Foto: Warga Papua Nugini melakukan penjarahan toko-toko yang ditinggalkan karena kerusuhan pada Rabu, 10 Januari 2024. (AFP/ANDREW KUTAN)

Pemerintah Papua Nugini telah mengeluarkan pernyataan melalui media sosial yang membantah adanya pengenaan pajak baru kepada personel keamanan.

Kedubes China Protes Toko Warganya Dijarah

Pemerintah China telah mengajukan protes keras kepada pemerintah Papua Nugini setelah sejumlah toko milik warganya diserang dan dirampok selama terjadinya kerusuhan di ibu kota negara tersebut. Beijing juga memberikan peringatan kepada seluruh warganya di Papua Nugini agar meningkatkan kewaspadaan.

“Kedutaan Besar China di Papua Nugini telah menyampaikan pernyataan serius kepada pihak Papua Nugini mengenai serangan terhadap toko-toko milik warga China,” demikian pernyataan resmi Kedutaan Besar China melalui WeChat, seperti dilaporkan oleh AFP pada Kamis (11/1).

Dalam kerusuhan di Port Moresby, beberapa warga China dilaporkan mengalami luka-luka. Namun, jumlah pastinya tidak disebutkan secara rinci.

Otoritas Beijing juga meminta kepada pemerintah Papua Nugini untuk mengambil langkah-langkah guna menjamin keselamatan warga negara China dan bisnis mereka di negara tersebut. Mereka juga menyerukan agar Papua Nugini memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku kerusuhan dan penjarahan.

READ  Kasus Pelecehan Seksual Anak Tiri: Polisi Tangkap Ayah Tiri Tak Berperasaan

Indonesia tengah dihebohkan dengan situasi mencekam yang terjadi di Papua Nugini. Kerusuhan dan penjarahan tak teredam terjadi di berbagai wilayah. Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi ini.

Masyarakat disarankan untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam menjaga keamanan diri dan harta benda. Jauhi area-area yang rawan terjadinya aksi kekerasan. Apabila terjadi situasi darurat, segera cari tempat yang aman dan laporkan kepada pihak berwenang.

Situasi ini jelas sangat mengkhawatirkan dan mengganggu kehidupan masyarakat Papua Nugini. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini dengan cepat dan efektif.

Dalam imbauan yang dirilis pada Kamis (11/1) waktu setempat, seperti dilansir Reuters, Kedutaan Besar China mengimbau setiap warga negaranya dan organisasi di Papua Nugini untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat tindakan pencegahan keamanan.

“Kedutaan Besar China di Papua Nugini sekali lagi mengingatkan warga negara dan institusi China di Papua Nugini untuk memperhatikan dengan seksama situasi keamanan setempat, memperkuat tindakan pencegahan keamanan, tidak keluar rumah kecuali diperlukan, menjauhi keramaian, dan memastikan keselamatan pribadi,” demikian bunyi imbauan Kedutaan Besar China tersebut.

PM Papua Nugini Berjanji Akan Bertindak Tegas Terhadap Provokator dan Pelaku Kejahatan

Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi selama kerusuhan melanda negaranya. Marape dengan tegas menyatakan bahwa pelanggar hukum tidak akan ditoleransi.

Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, memberikan tanggapan atas situasi terkini di negaranya dan mengungkapkan permohonan maaf kepada rakyatnya. Beliau juga menegaskan bahwa tindakan pelanggaran hukum yang semakin meningkat tidak akan ditoleransi.

Kerusuhan di Papua Nugini

“Saya ingin berbicara hari ini, berbicara kepada masyarakat, dan berbicara kepada negara. Ini adalah negara Anda dan juga negara saya,” tegas Marape saat berbicara dalam konferensi pers, seperti dilansir AFP, Kamis (11/1).

“Melanggar hukum tidak akan mencapai hasil tertentu,” kata dia.

Dalam pernyataannya, Marape mengungkapkan bahwa kerusuhan terburuk telah mulai mereda pada Kamis (11/1) pagi waktu setempat. Meskipun demikian, dia juga mengakui bahwa ketegangan masih terasa di beberapa bagian wilayah Port Moresby.