indotim.net (Senin, 15 Januari 2024) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang selama ini telah mengawal dan mengawasi penerapan meritokrasi di Indonesia. Menurutnya, birokrasi profesional dan berkelas dunia hanya dapat diwujudkan dengan pelaksanaan sistem merit yang tertata, konsisten, dan berkelanjutan.
“Pemerintah dan Paguyuban PANRB, menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi tingginya kepada pimpinan KASN beserta seluruh jajaran yang telah mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya dalam mengawal sistem merit, kode etik, dan kode perilaku ASN selama satu dasawarsa ini,” ujar Anas dalam Rapat Penyiapan Transformasi KASN dan Refleksi Satu Dasawarsa KASN, di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis, Senin (15/1/2024).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo, mengungkapkan terdapat tujuh agenda transformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN. Salah satu aspek manajemen ASN yang menjadi agenda penting dalam transformasi ini adalah pengembangan karier ASN serta pengawasan Sistem Merit.
Fungsi-fungsi pengawasan sistem merit harus terus berjalan maksimal untuk memastikan penataan karier ASN berlangsung secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dalam pembahasan UU No. 20/2023, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk memperkuat pengawasan sistem merit.
“Salah satu strategi untuk memperkuat sistem merit adalah dengan memanfaatkan platform digital manajemen ASN dan mengoptimalkan fungsi Paguyuban PANRB. Hal ini bertujuan agar pengawasan pelaksanaan sistem merit di seluruh daerah di Indonesia dapat berjalan secara optimal,” ujar MenPAN-RB.
Anas mempertimbangkan bahwa UU ASN tidak dapat berdiri sendiri. UU ASN merupakan dasar utama dan katalis yang mempercepat transformasi ASN. Dukungan dalam hal digitalisasi melalui platform digital, penguatan dan pengawasan sistem merit, komitmen, serta kerjasama para pemimpin di seluruh tingkatan di Instansi Pemerintah, serta ASN yang memiliki pandangan pertumbuhan (growth mindset), merupakan bagian penting dalam menyusun kepingan puzzle yang harus disiapkan.
Sistem Merit adalah kebijakan dinamis yang perlu selalu dievaluasi sesuai dengan arah pembangunan nasional. Implementasi sistem merit melibatkan perencanaan, pengembangan, pola karier, dan kelompok suksesi yang dikelola melalui manajemen talenta.
Anas berpendapat bahwa penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penerapan sistem merit mengingat banyaknya dinamika yang terjadi dalam berbagai aspek di birokrasi pemerintahan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo, mengungkapkan bahwa platform digital layanan aparatur negara dapat dimanfaatkan dalam transformasi mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT). Saat ini pengisian jabatan pimpinan tinggi masih dilaksanakan melalui seleksi terbuka.
Ke depannya, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) akan mengalami transformasi melalui seleksi pegawai yang masuk dalam Talent Pool. Transformasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mobilisasi bakat-bakat unggul guna meningkatkan pencapaian tujuan strategis, pembangunan nasional, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Digitalisasi menjadi faktor kunci untuk mewujudkan Jalan Tol Pelayanan, menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Bapak Presiden,” ujar Anas.
Kesimpulan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang telah mengawal dan mengawasi penerapan meritokrasi di Indonesia. Dalam upaya memperkuat sistem merit ASN, pemerintah berencana untuk memanfaatkan platform digital manajemen ASN dan mengoptimalkan fungsi Paguyuban PANRB. Platform digital ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan pelaksanaan sistem merit di seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penerapan sistem merit agar sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam birokrasi pemerintahan. Transformasi mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) juga akan dilakukan melalui seleksi pegawai yang masuk dalam Talent Pool untuk meningkatkan pencapaian tujuan strategis, pembangunan nasional, dan kualitas pelayanan publik.